Berita

Luhut Binsar Pandjaitan dan Mantan Presiden RI Joko Widodo di depan Kereta Cepat. (Foto: KAI)

Hukum

KPK harus Usut Dugaan Korupsi Proyek Whoosh!

RABU, 29 OKTOBER 2025 | 11:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP PKS mendukung penuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan penggelembungan anggaran atau mark up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

“Ini adalah momentum yang paling tepat bagi KPK untuk memulai pengusutan adanya indikasi mark-up proyek besar yang merugikan keuangan negara," tegas Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Handi Risza kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 29 Oktober 2025. 

Handi menegaskan bahwa komitmen Presiden Prabowo Subianto sangat tegas dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air. Sehingga, KPK harus sejalan dengan komitmen Kepala Negara tersebut. "Untuk tidak memberikan ruang sedikitpun bagi koruptor yang sudah mencuri uang rakyat," tegasnya.


Ia juga mengungkapkan, adanya dugaan mark-up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak bisa dilepaskan dari proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah pada saat itu.

Atas dasar itu, PKS mendukung penuh dan sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para koruptor yang sudah merugikan keuangan negara dan kepentingan publik.
 
"PKS memberikan dukungan kuat terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan penggelembungan anggaran atau mark-up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

UPDATE

Tidak Ada Istilah Kebal Hukum, Bareskrim Harus Usut Tuntas Penyadapan Ilegal

Rabu, 11 November 2026 | 22:31

Ragam Produk UMKM Nusantara Meriahkan Pertamina SMEXPO 2026

Rabu, 11 November 2026 | 22:11

Mantan Seskab Era SBY Diperiksa KPK, Ini yang Digali

Rabu, 11 November 2026 | 21:45

Gara-gara Isu Penyadapan, Prabowo Ngaku Kurang Fokus Sapa Tamu di HUT Nasdem

Rabu, 11 November 2026 | 21:25

Komisi III DPR Minta Polda Sulsel dan Pemkab Luwu Jamin Akses Masmindo

Rabu, 11 November 2026 | 21:19

Bencana Puting Beliung Blora-Grobogan Dipastikan Ditangani Cepat

Rabu, 11 November 2026 | 21:19

Penjara Saja Tak Cukup, Pelaku Harus Kehilangan Hasil Kejahatan

Rabu, 11 November 2026 | 21:06

Program Electrifying Marine PLN Dorong Nelayan Lombok Timur Lebih Produktif dan Efisien

Rabu, 11 November 2026 | 21:01

Sampah jadi Alternatif Bahan Bakar Industri Semen

Rabu, 11 November 2026 | 21:01

Asta Cita Prabowo Jadi Harapan Industri Semen pada 2027

Rabu, 11 November 2026 | 20:47

Selengkapnya