Berita

Luhut Binsar Pandjaitan dan Mantan Presiden RI Joko Widodo di depan Kereta Cepat. (Foto: KAI)

Hukum

KPK harus Usut Dugaan Korupsi Proyek Whoosh!

RABU, 29 OKTOBER 2025 | 11:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP PKS mendukung penuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan penggelembungan anggaran atau mark up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

“Ini adalah momentum yang paling tepat bagi KPK untuk memulai pengusutan adanya indikasi mark-up proyek besar yang merugikan keuangan negara," tegas Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Handi Risza kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 29 Oktober 2025. 

Handi menegaskan bahwa komitmen Presiden Prabowo Subianto sangat tegas dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air. Sehingga, KPK harus sejalan dengan komitmen Kepala Negara tersebut. "Untuk tidak memberikan ruang sedikitpun bagi koruptor yang sudah mencuri uang rakyat," tegasnya.


Ia juga mengungkapkan, adanya dugaan mark-up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak bisa dilepaskan dari proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah pada saat itu.

Atas dasar itu, PKS mendukung penuh dan sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para koruptor yang sudah merugikan keuangan negara dan kepentingan publik.
 
"PKS memberikan dukungan kuat terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan penggelembungan anggaran atau mark-up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)," pungkasnya.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

UPDATE

Prabowo Desak Bos Batu Bara dan Sawit Dahulukan Pasar Domestik

Sabtu, 14 Maret 2026 | 00:10

Polisi Harus Ungkap Pelaku Serangan Brutal terhadap Aktivis KontraS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 00:10

Aparat Diminta Gercep Usut Penyiraman Air Keras terhadap Pembela HAM

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:55

Prabowo Ingatkan Pejabat: Open House Lebaran Jangan Terlalu Mewah

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:55

Bahlil Tepis Isu Batu Bara PLTU Menipis, Stok Rata-rata Masih 14 Hari

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:38

Purbaya Lapor Prabowo Banyak Ekonom Aneh yang Sebut RI Resesi

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:32

Kekerasan Terhadap Pembela HAM Ancaman Nyata bagi Demokrasi

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:12

Setengah Penduduk RI Diperkirakan Mudik Lebaran 2026

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:07

Mentan: Cadangan Beras Hampir Lima Juta Ton, Cukup Hingga Akhir Tahun

Jumat, 13 Maret 2026 | 22:48

Komisi III DPR Minta Dalang Penyerangan Air Keras Aktivis KontraS Dibongkar

Jumat, 13 Maret 2026 | 22:32

Selengkapnya