Presiden RI Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono, membantah keras kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto meninggalkan KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur lebih awal karena kesalahan penyebutan nama oleh Radio Televisyen Malaysia (RTM).
Hermono menegaskan, kepulangan Presiden Prabowo ke Jakarta pada Senin, 27 Oktober 2025 sepenuhnya disebabkan oleh padatnya agenda dalam negeri, bukan karena insiden salah sebut nama oleh penyiar RTM yang sempat viral di media sosial.
"Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kesalahan penyebutan namanya oleh presenter (RTM),” kata Hermono, dikutip dari Free Malaysia Today, Rabu, 29 Oktober 2025.
Ia menambahkan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, sebelumnya juga sudah menjelaskan bahwa Presiden Prabowo harus kembali ke Tanah Air karena memiliki agenda penting di dalam negeri.
Sebelumnya, Departemen Penyiaran Malaysia telah menyampaikan permintaan maaf setelah komentator RTM secara keliru menyebut Prabowo sebagai mantan Presiden Joko Widodo dalam siaran langsung pembukaan KTT ASEAN ke-47.
RTM juga dilaporkan salah menyebut nama Perdana Menteri Singapura dan Thailand dalam kesempatan yang sama.
Mereka berjanji akan memperkuat proses editorial dan pengecekan fakta untuk memastikan akurasi dalam setiap siaran mereka ke depan.
Menurut laporan
The Jakarta Post, Presiden Prabowo sebenarnya dijadwalkan mengikuti seluruh rangkaian KTT selama tiga hari.
Namun, setelah menghadiri KTT ASEAN-Korea Selatan ke-26, KTT ASEAN Plus Three ke-28, serta resepsi penyambutan keanggotaan Timor-Leste, Prabowo memutuskan kembali ke Jakarta pada Senin sore.
Usai kepulangannya, posisi Indonesia dalam forum KTT ASEAN selanjutnya diwakili oleh sejumlah menteri kabinet, termasuk Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Sebelum meninggalkan Kuala Lumpur, Prabowo sempat menghadiri KTT ASEAN-AS di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan kembali komitmen Washington terhadap kawasan Indo-Pasifik dan dukungan “100 persen” bagi Asia Tenggara.
