Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Bisnis

Pertumbuhan 5 Persen Ekonomi Dinilai Gagal Makmurkan Rakyat

RABU, 29 OKTOBER 2025 | 08:17 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan alasan kuat di balik ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai angka 8 persen, dari yang selama satu dekade terakhir stagnan di kisaran 5 persen. Menurutnya, ambisi ini bukan sekadar target tinggi tanpa dasar. Pertumbuhan ekonomi yang hanya di kisaran 5 persen ternyata tidak cukup untuk memecahkan masalah struktural dalam perekonomian Indonesia.

Purbaya menjelaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia, yaitu batas maksimal pertumbuhan tanpa memicu inflasi berlebihan, sebetulnya jauh di atas 5 persen.

Pertumbuhan 5 persen saat ini dianggap gagal karena terbukti tidak mampu menciptakan lapangan kerja formal yang layak dan menyejahterakan. Purbaya juga mempertanyakan mengapa angka pengangguran turun padahal pertumbuhan hanya 5 persen. Jawabannya, tenaga kerja baru terserap ke sektor informal, yang masa depannya kurang terjamin.


"Kita enggak mau warga negara Indonesia kerja di informal. Kalau bisa semua kaya di sektor formal, jadi kita harus ciptakan pertumbuhan yang cepat," tegas Purbaya di acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Jakarta, Selasa 28 Oktober 2025.

Purbaya juga meluruskan kekhawatiran bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat akan memicu inflasi (kenaikan harga). Ia menyebut, inflasi yang terjadi selama ini di Indonesia lebih disebabkan oleh biaya ekonomi yang masih tinggi (cost pull inflation), bukan karena pertumbuhan cepat yang membuat pendapatan rakyat tinggi dan mendongkrak permintaan (demand pull inflation).

"Demand pull inflation tidak akan terjadi ketika pertumbuhan ekonomi Anda di bawah laju pertumbuhan potensialnya," jelasnya.

Saat ini, Purbaya memperkirakan bahwa batas minimal pertumbuhan potensial Indonesia yang efektif menyerap tenaga kerja secara optimal adalah di kisaran 6,7 persen. Pertumbuhan di level ini diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang baru masuk usia kerja langsung ke sektor formal, bukan lagi ke sektor informal.

"Jadi saya bukan bicara tenaga kerja yang kurang terjamin masa depan, kita ngomong yang sektor formal yang terjamin masa depannya," kata Purbaya.

Ia menekankan, pemerintah saat ini fokus menggerakkan semua instrumen (fiskal, moneter, dan swasta) untuk mencapai pertumbuhan cepat. Tujuannya hanya satu, menciptakan lapangan kerja berkualitas agar daya beli dan pendapatan masyarakat meningkat. 

"Jadi banyak tenaga kerja kita yang masih menganggur atau kerja pun di sektor informal bahkan sarjana loh banyak yang seperti itu. Jadi anda gak usah takut kita tumbuh terlalu cepat sekarang, justru kita harus tumbuh lebih cepat supaya kita semua bisa kaya bersama," tutupnya.

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Mudik Gratis 2026 Pemprov Jabar, Berikut Rute dan Cara Daftarnya

Sabtu, 21 Februari 2026 | 14:13

DPR Komitmen Kawal Pelaksanaan MBG Selama Ramadan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 13:32

Harga Minyak Bertahan di Level Tertinggi Enam Bulan, Dibayangi Ketegangan AS-Iran

Sabtu, 21 Februari 2026 | 13:21

DPR Soroti Impor Pickup Kopdes Merah Putih

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:58

Prabowo Temui 12 Raksasa Investasi Global: “Indonesia Tak Lagi Tidur”

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:49

DPR Tegaskan LPDP Harus Tegakkan Kontrak di Tengah Polemik “Cukup Saya WNI, Anak Jangan”

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:26

Pemerintah Inggris Siap Hapus Andrew dari Daftar Pewaris Takhta

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:14

Kemenag: Tidak Ada Kebijakan Zakat untuk MBG

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:04

Korban Banjir Lebak Gedong Masih di Huntara, DPR Desak Aksi Nyata Pemerintah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 11:25

Norwegia Masih Kuat di Posisi Puncak Olimpiade, Amerika Salip Tuan Rumah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya