Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Bisnis

Pertumbuhan 5 Persen Ekonomi Dinilai Gagal Makmurkan Rakyat

RABU, 29 OKTOBER 2025 | 08:17 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan alasan kuat di balik ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai angka 8 persen, dari yang selama satu dekade terakhir stagnan di kisaran 5 persen. Menurutnya, ambisi ini bukan sekadar target tinggi tanpa dasar. Pertumbuhan ekonomi yang hanya di kisaran 5 persen ternyata tidak cukup untuk memecahkan masalah struktural dalam perekonomian Indonesia.

Purbaya menjelaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia, yaitu batas maksimal pertumbuhan tanpa memicu inflasi berlebihan, sebetulnya jauh di atas 5 persen.

Pertumbuhan 5 persen saat ini dianggap gagal karena terbukti tidak mampu menciptakan lapangan kerja formal yang layak dan menyejahterakan. Purbaya juga mempertanyakan mengapa angka pengangguran turun padahal pertumbuhan hanya 5 persen. Jawabannya, tenaga kerja baru terserap ke sektor informal, yang masa depannya kurang terjamin.


"Kita enggak mau warga negara Indonesia kerja di informal. Kalau bisa semua kaya di sektor formal, jadi kita harus ciptakan pertumbuhan yang cepat," tegas Purbaya di acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Jakarta, Selasa 28 Oktober 2025.

Purbaya juga meluruskan kekhawatiran bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat akan memicu inflasi (kenaikan harga). Ia menyebut, inflasi yang terjadi selama ini di Indonesia lebih disebabkan oleh biaya ekonomi yang masih tinggi (cost pull inflation), bukan karena pertumbuhan cepat yang membuat pendapatan rakyat tinggi dan mendongkrak permintaan (demand pull inflation).

"Demand pull inflation tidak akan terjadi ketika pertumbuhan ekonomi Anda di bawah laju pertumbuhan potensialnya," jelasnya.

Saat ini, Purbaya memperkirakan bahwa batas minimal pertumbuhan potensial Indonesia yang efektif menyerap tenaga kerja secara optimal adalah di kisaran 6,7 persen. Pertumbuhan di level ini diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang baru masuk usia kerja langsung ke sektor formal, bukan lagi ke sektor informal.

"Jadi saya bukan bicara tenaga kerja yang kurang terjamin masa depan, kita ngomong yang sektor formal yang terjamin masa depannya," kata Purbaya.

Ia menekankan, pemerintah saat ini fokus menggerakkan semua instrumen (fiskal, moneter, dan swasta) untuk mencapai pertumbuhan cepat. Tujuannya hanya satu, menciptakan lapangan kerja berkualitas agar daya beli dan pendapatan masyarakat meningkat. 

"Jadi banyak tenaga kerja kita yang masih menganggur atau kerja pun di sektor informal bahkan sarjana loh banyak yang seperti itu. Jadi anda gak usah takut kita tumbuh terlalu cepat sekarang, justru kita harus tumbuh lebih cepat supaya kita semua bisa kaya bersama," tutupnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya