Berita

Kereta Cepat Whoosh. (Foto: Dok KCIC)

Politik

Kenyamanan Whoosh Tak Sepadan Gegara Utang

SELASA, 28 OKTOBER 2025 | 14:29 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai polemik seputar proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) bukan hal baru. Menurutnya, proyek warisan pemerintahan Jokowi itu sejak awal memang sarat masalah mulai dari persoalan pembiayaan hingga isu mark up anggaran.

“Proyek kereta cepat warisan Jokowi memang sudah menjadi kontroversi sejak awal,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, Selasa, 28 Oktober 2025.

Adi menjelaskan, meskipun jumlah penumpang Whoosh terus meningkat hingga mencapai jutaan orang, secara ekonomi proyek tersebut belum mampu menutup beban utang yang harus ditanggung negara.


“Pendapatan dari penjualan tiket belum bisa menutupi utang, terutama utang yang dimiliki bangsa ini terkait Whoosh yang mencapai Rp2 triliun per tahun,” tegasnya.

Ia menambahkan, perbandingan pun mulai bermunculan antara proyek kereta cepat Indonesia dengan milik Arab Saudi. Meski jarak di Arab Saudi lebih jauh, biaya pembangunannya justru lebih murah dibandingkan proyek di Indonesia.

“Perdebatan makin panjang karena pendukung kereta cepat beralasan kondisi geografis berbeda. Di Arab Saudi jalannya datar dan gurun pasir, sementara di Indonesia harus membor gunung dan melewati jalur berkelok, wajar kalau biayanya lebih besar,” jelasnya.

Namun, Adi menilai faktor teknis itu tak serta-merta menutup kritik publik, terutama soal dugaan pembengkakan biaya yang pernah disinggung oleh Prof. Mahfud MD. Diskursus tentang siapa yang lebih efisien—antara proyek di Indonesia dan negara lain—terus bergulir hingga kini.

“Polemik juga mencuat karena dulu proyek ini awalnya mau digarap Jepang, tapi tiba-tiba dialihkan ke Cina,” tambah Adi.

Menurutnya, kenyamanan dan kecepatan yang ditawarkan Whoosh memang tidak bisa dipungkiri, namun di balik kemegahan itu tersisa persoalan besar utang yang harus ditanggung rakyat.

Adi juga menyinggung pernyataan Menteri Keuangan Puraya Yudha Sadewa yang menegaskan pemerintah era Presiden Prabowo Subianto tidak ingin membayar utang proyek tersebut menggunakan APBN.

“Andai saja cerita tentang Whoosh tidak dibayangi utang, tentu proyek ini akan lebih diapresiasi. Sayangnya, kenyamanan dan kebanggaan nasional itu masih bergaransi dengan utang yang fantastis dan kisruh yang belum berkesudahan,” pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya