Berita

Kereta Cepat Whoosh. (Foto: Dok KCIC)

Politik

Kenyamanan Whoosh Tak Sepadan Gegara Utang

SELASA, 28 OKTOBER 2025 | 14:29 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai polemik seputar proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) bukan hal baru. Menurutnya, proyek warisan pemerintahan Jokowi itu sejak awal memang sarat masalah mulai dari persoalan pembiayaan hingga isu mark up anggaran.

“Proyek kereta cepat warisan Jokowi memang sudah menjadi kontroversi sejak awal,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, Selasa, 28 Oktober 2025.

Adi menjelaskan, meskipun jumlah penumpang Whoosh terus meningkat hingga mencapai jutaan orang, secara ekonomi proyek tersebut belum mampu menutup beban utang yang harus ditanggung negara.


“Pendapatan dari penjualan tiket belum bisa menutupi utang, terutama utang yang dimiliki bangsa ini terkait Whoosh yang mencapai Rp2 triliun per tahun,” tegasnya.

Ia menambahkan, perbandingan pun mulai bermunculan antara proyek kereta cepat Indonesia dengan milik Arab Saudi. Meski jarak di Arab Saudi lebih jauh, biaya pembangunannya justru lebih murah dibandingkan proyek di Indonesia.

“Perdebatan makin panjang karena pendukung kereta cepat beralasan kondisi geografis berbeda. Di Arab Saudi jalannya datar dan gurun pasir, sementara di Indonesia harus membor gunung dan melewati jalur berkelok, wajar kalau biayanya lebih besar,” jelasnya.

Namun, Adi menilai faktor teknis itu tak serta-merta menutup kritik publik, terutama soal dugaan pembengkakan biaya yang pernah disinggung oleh Prof. Mahfud MD. Diskursus tentang siapa yang lebih efisien—antara proyek di Indonesia dan negara lain—terus bergulir hingga kini.

“Polemik juga mencuat karena dulu proyek ini awalnya mau digarap Jepang, tapi tiba-tiba dialihkan ke Cina,” tambah Adi.

Menurutnya, kenyamanan dan kecepatan yang ditawarkan Whoosh memang tidak bisa dipungkiri, namun di balik kemegahan itu tersisa persoalan besar utang yang harus ditanggung rakyat.

Adi juga menyinggung pernyataan Menteri Keuangan Puraya Yudha Sadewa yang menegaskan pemerintah era Presiden Prabowo Subianto tidak ingin membayar utang proyek tersebut menggunakan APBN.

“Andai saja cerita tentang Whoosh tidak dibayangi utang, tentu proyek ini akan lebih diapresiasi. Sayangnya, kenyamanan dan kebanggaan nasional itu masih bergaransi dengan utang yang fantastis dan kisruh yang belum berkesudahan,” pungkasnya.

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Mudik Gratis 2026 Pemprov Jabar, Berikut Rute dan Cara Daftarnya

Sabtu, 21 Februari 2026 | 14:13

DPR Komitmen Kawal Pelaksanaan MBG Selama Ramadan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 13:32

Harga Minyak Bertahan di Level Tertinggi Enam Bulan, Dibayangi Ketegangan AS-Iran

Sabtu, 21 Februari 2026 | 13:21

DPR Soroti Impor Pickup Kopdes Merah Putih

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:58

Prabowo Temui 12 Raksasa Investasi Global: “Indonesia Tak Lagi Tidur”

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:49

DPR Tegaskan LPDP Harus Tegakkan Kontrak di Tengah Polemik “Cukup Saya WNI, Anak Jangan”

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:26

Pemerintah Inggris Siap Hapus Andrew dari Daftar Pewaris Takhta

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:14

Kemenag: Tidak Ada Kebijakan Zakat untuk MBG

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:04

Korban Banjir Lebak Gedong Masih di Huntara, DPR Desak Aksi Nyata Pemerintah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 11:25

Norwegia Masih Kuat di Posisi Puncak Olimpiade, Amerika Salip Tuan Rumah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya