Berita

Luhut Binsar Pandjaitan dan Joko Widodo. (Foto: Istimewa)

Hukum

Penetapan Tersangka Jokowi-Luhut akan Bongkar Banyak Pemain Whoosh

SELASA, 28 OKTOBER 2025 | 09:01 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Apabila mantan Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan sudah tahu proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh sejak awal merupakan barang busuk dan membiarkan, maka hal tersebut termasuk suatu kejahatan terhadap negara.

Demikian dikatakan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi kepada RMOL, Selasa 28 Oktober 2025.

"Luhut jika memberi masukan ke Jokowi dan Jokowi tidak mau terima masukan, seharusnya Luhut mundur dan nyatakan berhenti karena proyek KCIC merugikan negara, menjebak negara dalam jebakan utang China," kata Muslim.


Namun demikian, Muslim menyayangkan KPK saat ini masih berpolemik dan tebar pesona dengan meminta laporan dari masyarakat, termasuk kepada mantan Menko Polhukam, Mahfud MD.

"Cara KPK meminta Mahfud MD bikin laporan ke KPK, padahal melalui Jurubicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan KPK telah lakukan penyelidikan sejak awal 2025, berarti KPK tidak serius dan cenderung bohongi publik dengan meminta laporan dari masyarakat termasuk dari Mahfud MD," jelas Muslim.

Padahal, kata Muslim, jika KPK serius melakukan penyelidikan, pengakuan Luhut sudah bisa menjadi pintu masuk untuk menetapkan Jokowi dan Luhut tersangka.

"Kalau KPK bekerja benar dan serius, sebenarnya kasus korupsi Whoosh ini mudah saja diusut dan ditetapkan tersangka. Jika KPK memulai dari Jokowi dan Luhut sebagai tersangka, akan segera ketahuan para pelaku dan pemain di bawahnya," pungkas Muslim.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Nobel Ekonomi untuk Bung Hatta

Jumat, 13 November 2026 | 04:16

Menyaksikan Latopsfib TNI

Jumat, 13 November 2026 | 03:43

Jejak Pangeran Sriwijaya dalam Sejarah dan Identitas Singapura

Jumat, 13 November 2026 | 03:13

TelkomGroup Siapkan Infrastruktur Data Center Menuju Kedaulatan AI Indonesia

Jumat, 13 November 2026 | 02:45

Sebelas Tokoh Masuk Radar Pengganti Gibran, Harapan Rakyat Hanya Satu

Jumat, 13 November 2026 | 02:19

Mabes Polri: Sosok TK dalam Kasus Penyadapan Ilegal Berpangkat Brigjen

Jumat, 13 November 2026 | 01:53

Tokoh Masyarakat Ungkap Kerugian Raibnya Tanah Desa di Bekasi, Segini Besarnya

Jumat, 13 November 2026 | 01:28

Nama TK Ikut Terseret di Kasus Penyadapan Listyo Sigit Dkk

Jumat, 13 November 2026 | 01:15

DRX Token Perkuat Pengembangan Ekosistem Web3

Jumat, 13 November 2026 | 00:50

Tak Mau jadi Penonton Pemilu, Hanura Rapatkan Barisan di Papua Tengah

Jumat, 13 November 2026 | 00:26

Selengkapnya