Berita

Mantan Presiden Joko Widodo. (Youtube Setpres)

Politik

Jokowi Tokoh Perusak Meritokrasi Polri

SELASA, 28 OKTOBER 2025 | 04:37 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sistem meritokrasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) rusak di era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Sebelum era Presiden Jokowi, pergantian kepemimpinan Polri berjalan secara alamiah. Calon Kapolri selalu dilihat berdasarkan prestasi dan senioritas, bukan atas dasar kedekatan dengan presiden.

"Di antara perwira tinggi senior, yang berprestasi dan menonjol di masyarakat dan organisasi itu dilirik presiden (untuk menjadi calon Kapolri). Biasanya presiden menyampaikan untuk mencari usia 2 sampai 3 tahun sebelum pensiun," kata mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno dikutip Selasa, 28 Oktober 2025.


Sistem meritokrasi ini dinilai penting untuk menjaga psikologis organisasi di tubuh Polri. Namun sayangnya, sejak era Presiden Jokowi sistem ini ditabrak dan berubah total.

Di awal pemerintahan Jokowi, Kapolri Jenderal (Purn) Sutarman tiba-tiba diganti meski masih berstatus polisi aktif dan belum pensiun. Bahkan menurut Oegroseno, pemberhentian Sutarman tidak memiliki dasar yang jelas.

"Pak Sutarman belum pensiun, buru-buru diadakan pergantian. Ini menyalahi pakem dan norma yang sudah ada. Pak Sutarman ditempatkan di mana? Enggak mungkin bintang 4 ada dua karena piramida kepangkatan kita (Polri) jenderal polisi hanya satu," jelas Oegroseno.

Pakem dan norma yang sudah berlaku di Polri itu diabaikan Presiden Jokowi. Jokowi lalu menunjuk Badrodin Haiti sebagai Kapolri pengganti Sutarman. Oegroseno mengamini, Badrodin memang perwira tinggi senior, namun saat ditunjuk sebagai Kapolri tinggal punya waktu satu tahun sebelum pensiun.

"Setahun (menjabat), diadakan pergantian lagi. Muncul langsung loncat ke Pak Tito, terlalu jauh. Pak Badrodin lulusan 1982, harusnya dicarikan pengganti lulusan 1984 atau 1985, tapi langsung loncat (lulusan 1987/Tito)," ujar Oegroseno.

Menurut Oegroseno, praktik yang dilakukan Presiden Jokowi inilah yang merusak institusi Polri.

"Saya sering katakan, hal-hal seperti ini mengganggu psikologi anggota organisasi karena terlalu jauh junior jadi Kapolri, yang dipimpin ini seniornya. Ada ewuh pakewuh. Ini yang bahaya," tandasnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Gunting Pita Cegah Bencana

Minggu, 30 November 2025 | 03:18

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

UPDATE

Tinjau Pembangunan Jembatan

Senin, 08 Desember 2025 | 03:59

BP Taskin Siap jadi Garda Depan Pengentasan Kemiskinan Pascabencana Sumatera

Senin, 08 Desember 2025 | 03:43

Ferry Irwandi Disentil Jangan Jadikan Bencana Ladang Sensasi dan Fitnah

Senin, 08 Desember 2025 | 03:23

Rencana Makam Pejabat Nakal dan OTW Banjir Hiasi Google Maps Gunung Slamet

Senin, 08 Desember 2025 | 02:57

Menguatkan Sistem Penanggulangan Bencana Indonesia

Senin, 08 Desember 2025 | 02:33

Bahaya Monasit di Skandal Timah Dibongkar, Nyali Kejagung Diuji

Senin, 08 Desember 2025 | 02:21

Narasi Ferry Irwandi Soal Bencana Sumatera Timbulkan Kepanikan Baru

Senin, 08 Desember 2025 | 02:12

BGN Ingatkan Kepala SPPG Jangan Ongkang Kaki Usai Peroleh Insentif

Senin, 08 Desember 2025 | 01:59

Prabowo Siap Cabut HGU Demi Huntara Warga Terdampak Bencana

Senin, 08 Desember 2025 | 01:42

KRI Bontang-907 Bawa 2 Ribu KL BBM Menuju Sibolga

Senin, 08 Desember 2025 | 01:30

Selengkapnya