Berita

Mantan Presiden Joko Widodo. (Youtube Setpres)

Politik

Jokowi Tokoh Perusak Meritokrasi Polri

SELASA, 28 OKTOBER 2025 | 04:37 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sistem meritokrasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) rusak di era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Sebelum era Presiden Jokowi, pergantian kepemimpinan Polri berjalan secara alamiah. Calon Kapolri selalu dilihat berdasarkan prestasi dan senioritas, bukan atas dasar kedekatan dengan presiden.

"Di antara perwira tinggi senior, yang berprestasi dan menonjol di masyarakat dan organisasi itu dilirik presiden (untuk menjadi calon Kapolri). Biasanya presiden menyampaikan untuk mencari usia 2 sampai 3 tahun sebelum pensiun," kata mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno dikutip Selasa, 28 Oktober 2025.


Sistem meritokrasi ini dinilai penting untuk menjaga psikologis organisasi di tubuh Polri. Namun sayangnya, sejak era Presiden Jokowi sistem ini ditabrak dan berubah total.

Di awal pemerintahan Jokowi, Kapolri Jenderal (Purn) Sutarman tiba-tiba diganti meski masih berstatus polisi aktif dan belum pensiun. Bahkan menurut Oegroseno, pemberhentian Sutarman tidak memiliki dasar yang jelas.

"Pak Sutarman belum pensiun, buru-buru diadakan pergantian. Ini menyalahi pakem dan norma yang sudah ada. Pak Sutarman ditempatkan di mana? Enggak mungkin bintang 4 ada dua karena piramida kepangkatan kita (Polri) jenderal polisi hanya satu," jelas Oegroseno.

Pakem dan norma yang sudah berlaku di Polri itu diabaikan Presiden Jokowi. Jokowi lalu menunjuk Badrodin Haiti sebagai Kapolri pengganti Sutarman. Oegroseno mengamini, Badrodin memang perwira tinggi senior, namun saat ditunjuk sebagai Kapolri tinggal punya waktu satu tahun sebelum pensiun.

"Setahun (menjabat), diadakan pergantian lagi. Muncul langsung loncat ke Pak Tito, terlalu jauh. Pak Badrodin lulusan 1982, harusnya dicarikan pengganti lulusan 1984 atau 1985, tapi langsung loncat (lulusan 1987/Tito)," ujar Oegroseno.

Menurut Oegroseno, praktik yang dilakukan Presiden Jokowi inilah yang merusak institusi Polri.

"Saya sering katakan, hal-hal seperti ini mengganggu psikologi anggota organisasi karena terlalu jauh junior jadi Kapolri, yang dipimpin ini seniornya. Ada ewuh pakewuh. Ini yang bahaya," tandasnya.

Populer

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Polres Tangsel Diduga Gelapkan Barbuk Sabu 20 Kg

Minggu, 21 Desember 2025 | 02:07

Pemberhentian Ijeck Demi Amankan Bobby Nasution

Minggu, 21 Desember 2025 | 01:42

Indonesia, Negeri Dalam Nalar Korupsi

Minggu, 21 Desember 2025 | 01:05

GAMKI Dukung Toba Pulp Lestari Ditutup

Minggu, 21 Desember 2025 | 01:00

Bergelantungan Demi Listrik Nyala

Minggu, 21 Desember 2025 | 00:45

Komisi Percepatan Reformasi Polri Usul Polwan Dikasih Jabatan Strategis

Minggu, 21 Desember 2025 | 00:19

Putin Tak Serang Negara Lain Asal Rusia Dihormati

Minggu, 21 Desember 2025 | 00:05

Ditemani Kepala BIN, Presiden Prabowo Pastikan Percepatan Pemulihan Sumatera

Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:38

Pemecatan Ijeck Pesanan Jokowi

Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:21

Kartel, Babat Saja

Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:03

Selengkapnya