Berita

Presiden ke-7 Joko Widodo (Foto: Antara)

Politik

Alasan Jokowi Bangun Whoosh: Jabodetabek dan Bandung Macet Parah

SENIN, 27 OKTOBER 2025 | 20:03 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Mantan Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait polemik dugaan mark-up proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang kini diselidiki KPK.

Ia menyebut pembangunan Whoosh sebagai langkah strategis untuk mengatasi kemacetan parah di Jabodetabek dan Bandung, bukan proyek yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi.

“Bandung juga kemacetannya parah. Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan, kalau di Jakarta saja kira-kira Rp65 triliun per tahun, kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira di atas Rp100 triliun per tahun,” ujar Jokowi dalam pernyataannya, Senin, 27 Oktober 2025.


Ia menegaskan bahwa pembangunan transportasi massal sejatinya tidak boleh dipandang sebagai proyek komersial semata yang mengejar keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

“Transportasi umum tidak diukur dari laba, tetapi dari keuntungan sosial — seperti pengurangan emisi karbon, peningkatan produktivitas, dan waktu tempuh yang lebih cepat,” tegas Jokowi.

Menurutnya, pemberian subsidi terhadap moda transportasi publik seharusnya dipandang sebagai bentuk investasi sosial, bukan kerugian negara.

“Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian,” ujarnya menegaskan.

Berdasarkan laporan TomTom Traffic Index 2024, tingkat kemacetan di Bandung memang tergolong ekstrem. Kota ini menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang masuk dalam 12 besar kota termacet dunia, mengalahkan Jakarta yang kini berada di peringkat global ke-90. 

Di sisi lain, proyek Whoosh kini tengah menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan terkait dugaan mark-up anggaran. 

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya menyebut, biaya pembangunan per kilometer kereta cepat di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, jauh di atas biaya di Tiongkok yang hanya sekitar 17-18 juta dolar AS.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

UPDATE

Rumah Dinas Kajari Bekasi Disegel KPK, Dijaga Petugas

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:12

Purbaya Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas Apa?

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:10

Dualisme, PB IKA PMII Pimpinan Slamet Ariyadi Banding ke PTTUN

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:48

GREAT Institute: Perluasan Indeks Alfa Harus Jamin UMP 2026 Naik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:29

Megawati Pastikan Dapur Baguna PDIP Bukan Alat Kampanye Politik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:24

Relawan BNI Ikut Aksi BUMN Peduli Pulihkan Korban Terdampak Bencana Aceh

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:15

Kontroversi Bantuan Luar Negeri untuk Bencana Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:58

Uang Ratusan Juta Disita KPK saat OTT Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:52

Jarnas Prabowo-Gibran Dorong Gerakan Umat Bantu Korban Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:34

Gelora Siap Cetak Pengusaha Baru

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:33

Selengkapnya