Berita

Presiden ke-7 Joko Widodo (Foto: Antara)

Politik

Alasan Jokowi Bangun Whoosh: Jabodetabek dan Bandung Macet Parah

SENIN, 27 OKTOBER 2025 | 20:03 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Mantan Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait polemik dugaan mark-up proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang kini diselidiki KPK.

Ia menyebut pembangunan Whoosh sebagai langkah strategis untuk mengatasi kemacetan parah di Jabodetabek dan Bandung, bukan proyek yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi.

“Bandung juga kemacetannya parah. Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan, kalau di Jakarta saja kira-kira Rp65 triliun per tahun, kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira di atas Rp100 triliun per tahun,” ujar Jokowi dalam pernyataannya, Senin, 27 Oktober 2025.


Ia menegaskan bahwa pembangunan transportasi massal sejatinya tidak boleh dipandang sebagai proyek komersial semata yang mengejar keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

“Transportasi umum tidak diukur dari laba, tetapi dari keuntungan sosial — seperti pengurangan emisi karbon, peningkatan produktivitas, dan waktu tempuh yang lebih cepat,” tegas Jokowi.

Menurutnya, pemberian subsidi terhadap moda transportasi publik seharusnya dipandang sebagai bentuk investasi sosial, bukan kerugian negara.

“Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian,” ujarnya menegaskan.

Berdasarkan laporan TomTom Traffic Index 2024, tingkat kemacetan di Bandung memang tergolong ekstrem. Kota ini menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang masuk dalam 12 besar kota termacet dunia, mengalahkan Jakarta yang kini berada di peringkat global ke-90. 

Di sisi lain, proyek Whoosh kini tengah menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan terkait dugaan mark-up anggaran. 

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya menyebut, biaya pembangunan per kilometer kereta cepat di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, jauh di atas biaya di Tiongkok yang hanya sekitar 17-18 juta dolar AS.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya