Berita

Presiden ke-7 Joko Widodo (Foto: Antara)

Politik

Alasan Jokowi Bangun Whoosh: Jabodetabek dan Bandung Macet Parah

SENIN, 27 OKTOBER 2025 | 20:03 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Mantan Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait polemik dugaan mark-up proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang kini diselidiki KPK.

Ia menyebut pembangunan Whoosh sebagai langkah strategis untuk mengatasi kemacetan parah di Jabodetabek dan Bandung, bukan proyek yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi.

“Bandung juga kemacetannya parah. Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan, kalau di Jakarta saja kira-kira Rp65 triliun per tahun, kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira di atas Rp100 triliun per tahun,” ujar Jokowi dalam pernyataannya, Senin, 27 Oktober 2025.


Ia menegaskan bahwa pembangunan transportasi massal sejatinya tidak boleh dipandang sebagai proyek komersial semata yang mengejar keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

“Transportasi umum tidak diukur dari laba, tetapi dari keuntungan sosial — seperti pengurangan emisi karbon, peningkatan produktivitas, dan waktu tempuh yang lebih cepat,” tegas Jokowi.

Menurutnya, pemberian subsidi terhadap moda transportasi publik seharusnya dipandang sebagai bentuk investasi sosial, bukan kerugian negara.

“Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian,” ujarnya menegaskan.

Berdasarkan laporan TomTom Traffic Index 2024, tingkat kemacetan di Bandung memang tergolong ekstrem. Kota ini menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang masuk dalam 12 besar kota termacet dunia, mengalahkan Jakarta yang kini berada di peringkat global ke-90. 

Di sisi lain, proyek Whoosh kini tengah menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan terkait dugaan mark-up anggaran. 

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya menyebut, biaya pembangunan per kilometer kereta cepat di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, jauh di atas biaya di Tiongkok yang hanya sekitar 17-18 juta dolar AS.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

TNI Siap Turunkan Penerjun Khusus Padamkan Api Karhutla

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:50

KDKMP Upaya Merebut Kedaulatan Rakyat Atas Pasar

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:34

Pemerintah Kembali Kirim Bantuan ke NTT dan Kalimantan, dari Logistik hingga 500 Mesin Pompa Air

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:30

Sri Purwanti Bangun Bisnis Kuliner Halal Citarasa Nusantara di Taiwan

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:26

Rupiah Melemah, Sanksi Baru AS ke Iran jadi Biang Kerok

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:13

Prabowo Dorong Uji Coba Ubi Bombing untuk Atasi Karhutla

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:43

El Nino Sangat Kuat, Jangan Bakar Lahan untuk Land Clearing

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:42

Rumor 62,2 Persen Saham BYAN Warning bagi Pasar Modal

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:40

Pencemaran Berulang, DPR Desak Sumber Limbah Pencemar Kali Bekasi Diusut

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:40

Bioskop Jaksinema Hadir di Pasar Rumput, Tiket Cuma Rp15 Ribu

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:28

Selengkapnya