Berita

Presiden ke-7 Joko Widodo (Foto: Antara)

Politik

Alasan Jokowi Bangun Whoosh: Jabodetabek dan Bandung Macet Parah

SENIN, 27 OKTOBER 2025 | 20:03 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Mantan Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait polemik dugaan mark-up proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang kini diselidiki KPK.

Ia menyebut pembangunan Whoosh sebagai langkah strategis untuk mengatasi kemacetan parah di Jabodetabek dan Bandung, bukan proyek yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi.

“Bandung juga kemacetannya parah. Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan, kalau di Jakarta saja kira-kira Rp65 triliun per tahun, kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira di atas Rp100 triliun per tahun,” ujar Jokowi dalam pernyataannya, Senin, 27 Oktober 2025.


Ia menegaskan bahwa pembangunan transportasi massal sejatinya tidak boleh dipandang sebagai proyek komersial semata yang mengejar keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

“Transportasi umum tidak diukur dari laba, tetapi dari keuntungan sosial — seperti pengurangan emisi karbon, peningkatan produktivitas, dan waktu tempuh yang lebih cepat,” tegas Jokowi.

Menurutnya, pemberian subsidi terhadap moda transportasi publik seharusnya dipandang sebagai bentuk investasi sosial, bukan kerugian negara.

“Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian,” ujarnya menegaskan.

Berdasarkan laporan TomTom Traffic Index 2024, tingkat kemacetan di Bandung memang tergolong ekstrem. Kota ini menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang masuk dalam 12 besar kota termacet dunia, mengalahkan Jakarta yang kini berada di peringkat global ke-90. 

Di sisi lain, proyek Whoosh kini tengah menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan terkait dugaan mark-up anggaran. 

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya menyebut, biaya pembangunan per kilometer kereta cepat di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, jauh di atas biaya di Tiongkok yang hanya sekitar 17-18 juta dolar AS.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya