Berita

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin, 27 Oktober 2025. (Foto: Biro Humas Kemensos)

Nusantara

Gus Ipul Buka Pelatihan Kepala Sekolah Rakyat di Bandung

SENIN, 27 OKTOBER 2025 | 19:09 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) membuka kegiatan Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah Rakyat 2025 di Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin, 27 Oktober 2025.

Hadir mengenakan seragam jas almamater Sekolah Rakyat, Gus Ipul menjelaskan pelatihan ini bertujuan menyiapkan pimpinan sekolah masa depan yang inovatif dan visioner untuk meningkatkan mutu pendidikan.

"Ini adalah panggilan sejarah, Sekolah Rakyat adalah manifestasi dari Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, salah satunya melalui Sekolah Rakyat," jelasnya.


Gus Ipul menambahkan, melalui Sekolah Rakyat, negara hadir untuk mereka yang belum terbawa dalam proses pembangunan. "Maka itu Sekolah Rakyat adalah episentrum pengentasan kemiskinan terpadu," ujarnya.

Dalam arahannya kepada para Kepala Sekolah, Gus Ipul menjelaskan 5 kompetensi yang harus dimiliki Kepala Sekolah Rakyat. Pertama adalah kompetensi kepribadian. Kepala sekolah harus mempunyai integritas, disiplin, dan kepribadian yang kuat.

"Intinya itu melakukan yang sama ketika ada orang dan tidak ada orang, itu intinya integritas," jelasnya lagi.

Selanjutnya adalah kompetensi manajerial. Kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program Sekolah Rakyat.

Kompetensi ketiga yang harus dimiliki Kepala Sekolah Rakyat adalah supervisi. 

"Kalau Indonesia pemimpin tertingginya Presiden, kalau di Sekolah Rakyat, pemimpin tertingginya adalah kepala sekolah. Oleh karena itu kepala sekolah harus memiliki kemampuan membimbing, mengawasi, dan evaluasi pembelajaran dan kinerja guru," urainya.

Lalu ada kompetensi kewirausahaan. Kepala sekolah harus mampu mengidentifikasi peluang, mengambil resiko yang diperhitungkan, dan mengembangkan sekolah secara inovatif.

"Kita harus menghitung, harus ada hitungan-hitungan seperti itu, meskipun tidak selalu tepat, karena ada teori yang mengatakan menangani kemiskinan itu, memang tidak efisien, tidak bisa diefisienkan," terang Gus Ipul.

Terakhir adalah kompetensi sosial. Kepala sekolah harus mampu membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) Sekolah Rakyat dan masyarakat.

Pada kesempatan ini, Gus Ipul juga menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah miniatur pengentasan kemiskinan terpadu. 

"Sekolah Rakyat bagian dari pengentasan kemiskinan, miniatur pengentasan kemiskinan, ini saya titipkan kepada Bapak Ibu sekalian, ini tolong dibawa pulang," pesannya.

Ia menambahkan, di Sekolah Rakyat, anaknya akan disekolahkan, orang tuanya diberdayakan. Kemudian rumahnya juga diperbaiki, didorong menjadi anggota Kopdes Merah Putih, mendapatkan bansos lengkap, dan jaminan kesehatan melalui PBI-JKN.

"Jadi nanti itu yang lulus, tidak hanya siswanya, tapi keluarganya juga lulus, sudah tidak menerima bansos lagi, dia menjadi keluarga yang lebih mandiri," katanya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Sugito Adiwarsito menyampaikan proses pelatihan akan dilakukan selama 110 jam pembelajaran. 

"Mereka sudah belajar secara mandiri, mereka belajar belanja masalah di sekolahnya, untuk kemudian ketika nanti mendapatkan pembekalan mereka berusaha untuk berdiskusi, belajar bersama, melakukan pembimbingan, berkunjung ke sekolah-sekolah rujukan untuk kemudian membuat model pemecahan masalah," ungkap Sugito.

Sebanyak 95 orang Kepala Sekolah Rakyat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan yang dilaksanakan selama 9 hari, mulai Minggu 26 Oktober hingga Senin 3 November.

Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Agus Zainal Arifin, Kepala Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial Kemensos Hasim, Direktur Jaminan Sosial Kemensos Faisal, Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Suharma, serta stakeholder terkait lainnya.


Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya