Berita

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin, 27 Oktober 2025. (Foto: Biro Humas Kemensos)

Nusantara

Gus Ipul Buka Pelatihan Kepala Sekolah Rakyat di Bandung

SENIN, 27 OKTOBER 2025 | 19:09 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) membuka kegiatan Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah Rakyat 2025 di Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin, 27 Oktober 2025.

Hadir mengenakan seragam jas almamater Sekolah Rakyat, Gus Ipul menjelaskan pelatihan ini bertujuan menyiapkan pimpinan sekolah masa depan yang inovatif dan visioner untuk meningkatkan mutu pendidikan.

"Ini adalah panggilan sejarah, Sekolah Rakyat adalah manifestasi dari Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, salah satunya melalui Sekolah Rakyat," jelasnya.


Gus Ipul menambahkan, melalui Sekolah Rakyat, negara hadir untuk mereka yang belum terbawa dalam proses pembangunan. "Maka itu Sekolah Rakyat adalah episentrum pengentasan kemiskinan terpadu," ujarnya.

Dalam arahannya kepada para Kepala Sekolah, Gus Ipul menjelaskan 5 kompetensi yang harus dimiliki Kepala Sekolah Rakyat. Pertama adalah kompetensi kepribadian. Kepala sekolah harus mempunyai integritas, disiplin, dan kepribadian yang kuat.

"Intinya itu melakukan yang sama ketika ada orang dan tidak ada orang, itu intinya integritas," jelasnya lagi.

Selanjutnya adalah kompetensi manajerial. Kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program Sekolah Rakyat.

Kompetensi ketiga yang harus dimiliki Kepala Sekolah Rakyat adalah supervisi. 

"Kalau Indonesia pemimpin tertingginya Presiden, kalau di Sekolah Rakyat, pemimpin tertingginya adalah kepala sekolah. Oleh karena itu kepala sekolah harus memiliki kemampuan membimbing, mengawasi, dan evaluasi pembelajaran dan kinerja guru," urainya.

Lalu ada kompetensi kewirausahaan. Kepala sekolah harus mampu mengidentifikasi peluang, mengambil resiko yang diperhitungkan, dan mengembangkan sekolah secara inovatif.

"Kita harus menghitung, harus ada hitungan-hitungan seperti itu, meskipun tidak selalu tepat, karena ada teori yang mengatakan menangani kemiskinan itu, memang tidak efisien, tidak bisa diefisienkan," terang Gus Ipul.

Terakhir adalah kompetensi sosial. Kepala sekolah harus mampu membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) Sekolah Rakyat dan masyarakat.

Pada kesempatan ini, Gus Ipul juga menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah miniatur pengentasan kemiskinan terpadu. 

"Sekolah Rakyat bagian dari pengentasan kemiskinan, miniatur pengentasan kemiskinan, ini saya titipkan kepada Bapak Ibu sekalian, ini tolong dibawa pulang," pesannya.

Ia menambahkan, di Sekolah Rakyat, anaknya akan disekolahkan, orang tuanya diberdayakan. Kemudian rumahnya juga diperbaiki, didorong menjadi anggota Kopdes Merah Putih, mendapatkan bansos lengkap, dan jaminan kesehatan melalui PBI-JKN.

"Jadi nanti itu yang lulus, tidak hanya siswanya, tapi keluarganya juga lulus, sudah tidak menerima bansos lagi, dia menjadi keluarga yang lebih mandiri," katanya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Sugito Adiwarsito menyampaikan proses pelatihan akan dilakukan selama 110 jam pembelajaran. 

"Mereka sudah belajar secara mandiri, mereka belajar belanja masalah di sekolahnya, untuk kemudian ketika nanti mendapatkan pembekalan mereka berusaha untuk berdiskusi, belajar bersama, melakukan pembimbingan, berkunjung ke sekolah-sekolah rujukan untuk kemudian membuat model pemecahan masalah," ungkap Sugito.

Sebanyak 95 orang Kepala Sekolah Rakyat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan yang dilaksanakan selama 9 hari, mulai Minggu 26 Oktober hingga Senin 3 November.

Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Agus Zainal Arifin, Kepala Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial Kemensos Hasim, Direktur Jaminan Sosial Kemensos Faisal, Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Suharma, serta stakeholder terkait lainnya.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Giliran ASN dan Pejabat Bea Cukai Diperiksa KPK

Rabu, 19 Agustus 2026 | 12:56

Usulan ATM MBG Bakal Dibahas di Komisi IX DPR

Rabu, 19 Agustus 2026 | 10:40

UPDATE

Penanganan Kabupaten Terdampak Gempa NTT Terus Difokuskan Kemensos

Minggu, 23 Agustus 2026 | 12:21

KPK Ungkap Pengondisian Pembagian Kuota Haji 50:50 Sebelum MoU RI-Arab Saudi

Minggu, 23 Agustus 2026 | 12:16

BNPB Perkuat OMC Tangani Karhutla di Kalimantan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 12:02

Iran Pamerkan Pabrik Rudal Balistik Bawah Tanah

Minggu, 23 Agustus 2026 | 11:26

Pasukan Darat dan Water Bombing Dikerahkan Padamkan Karhutla Kalsel

Minggu, 23 Agustus 2026 | 11:21

KPK Usut Dugaan Korupsi PBJ Era Bupati Bogor Rudy Susmanto

Minggu, 23 Agustus 2026 | 11:13

Prabowo dan Jokowi Hadiri Pernikahan Kasespri Rizky Irmansyah di JCC

Minggu, 23 Agustus 2026 | 11:07

Desa Sade Terbakar, Ini Sejarah dan Asal-usul Masyarakat Suku Sasak

Minggu, 23 Agustus 2026 | 10:52

Ada Gerhana Bulan Sebagian Akhir Agustus 2026, Catat Jadwalnya

Minggu, 23 Agustus 2026 | 10:43

Karhutla Kalsel, Api Tak Terlihat tapi Gambut Masih Berasap

Minggu, 23 Agustus 2026 | 10:13

Selengkapnya