Kebersamaan Joko Widodo dan Xi Jinping selama KTT G20 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali pada 15-16 November 2022. (Foto: Setpres)
Pakar transportasi dan kebijakan publik Agus Pambagio mengungkapkan pengalamannya saat dipanggil oleh Presiden Joko Widodo untuk membahas proyek kereta cepat yang kini menjadi polemik akibat beban utang besar yang ditinggalkan kepada pemerintahan berikutnya.
Dalam pertemuan itu, Agus mengaku terkejut ketika mendengar langsung dari Presiden Jokowi bahwa ide pembangunan kereta cepat merupakan gagasan pribadinya, bukan usulan kementerian atau lembaga terkait.
“Saya waktu itu dipanggil, saya katakan, ‘Pak, ini ide siapa?’ Beliau jawab, ‘Ide saya,’” ujar Agus mengulang percakapannya dengan Jokowi, seperti dikutip redaksi di kanal Youtube Abraham Samad, Senin, 27 Oktober 2025.
Agus awalnya menduga proyek tersebut diinisiasi oleh Kementerian BUMN atau Kementerian Perhubungan. Namun ternyata, keputusan diambil langsung oleh Presiden Jokowi.
“Beliau bilang sudah menyerahkan pada Menteri Perhubungan, tapi karena saat itu tidak setuju, ya sudah saya perintahkan Menteri BUMN untuk meneruskan,” jelasnya.
Agus sempat menyinggung perjanjian awal Indonesia dengan Jepang yang sudah lebih dulu menyiapkan studi proyek kereta cepat Jakarta–Surabaya dengan tahapan awal hingga Bandung. Namun, kerja sama itu mendadak beralih ke Tiongkok.
“Saya bilang, kan ada perjanjian kita dengan Jepang. Nggak sopan,” tutur Agus.
Namun Jokowi, kata Agus, menilai Jepang terlalu rumit dalam proses pembiayaan dan negosiasi. Agus menambahkan, Jokowi sempat bercerita tentang pengalamannya naik kereta cepat di Tiongkok.
“Waktu saya di Beijing, saya diajak naik itu ke Shanghai, cepat sekali dan bagus, enak sekali. Presiden Tiongkok Xi Jinping bertanya, ‘Bapak mau?’ Saya bilang ‘Mau.’ ‘Mau dibantu?’ Ya sudah,” ujar Agus menirukan percakapan tersebut.
Agus pun menjelaskan perbedaan mendasar antara model kerja sama Jepang dan Tiongkok dalam proyek-proyek infrastruktur.
“Kalau kita bicara loan Jepang itu memang detail banget dan ribet, tapi setelah selesai ya beres kayak MRT. Kalau Cina kebalikannya, gampang di depan, sekarang susahnya di belakang,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa Jepang sebenarnya sudah melakukan studi awal yang sangat komprehensif.
“Jepang sudah bikin studi lebih dulu, satu buku tebal, dan itu dikasihkan, tapi akhirnya dibongkar sama Cina karena dianggap lebih murah. Bunganya waktu itu cuma 0,1 persen, dan break even point-nya 40 tahun,” ungkap Agus.
Kini, setelah proyek tersebut terbukti menimbulkan beban finansial besar, Agus mengaku hanya bisa mengingatkan kembali apa yang pernah ia sampaikan hampir satu dekade lalu bahwa Indonesia belum membutuhkan kereta cepat, dan keputusan itu diambil tanpa perhitungan matang terhadap biaya serta dampaknya terhadap ekonomi nasional.
