Berita

Mantan Presiden Joko Widodo saat meninjau kereta cepat. (Foto: Dok. KAI)

Politik

DPR Harus Panggil Pemegang Proyek Whoosh Usut Dugaan Markup

SENIN, 27 OKTOBER 2025 | 00:38 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

DPR diminta memanggil para pihak yang terlibat proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh untuk mengusut dugaan markup anggaran.

Pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim berujar, dugaan markup tersebut makin kuat setelah dibandingkan dengan kereta cepat Arab Saudi yang jauh lebih murah.

Wildan menyarankan Bank of China dan 4 BUMN proyek Whoosh harus segera mengevaluasi biaya riil proyek karena terlalu mahal dibandingkan proyek sejenis yang dikerjakan di Arab Saudi.


"Ada beberapa pihak yang harus dievaluasi. Kontraktor yang terlibat, bagian pengadaan, negosiator dari Bank of China, serta para direktur empat BUMN yang ikut serta dalam penandatangan kerja sama," kata Wildan kepada RMOL, Minggu, 26 Oktober 2025.

Wildan mengatakan, pembengkakan biaya proyek kemungkinan disebabkan Harga Perkiraan Sementara (HPS) untuk tiap jenis pekerjaan. Bisa saja ada biaya-biaya tambahan diselipkan di penyusunan anggaran proyek.

Markup harga untuk tiap jenis pekerjaan juga berpeluang dilakukan oleh perencana anggaran.

"Dengan adanya proyek kereta api cepat Arab Saudi, tim evaluator kini punya pembanding. Dari situ akan terlihat jelas, ada selisih biaya di bagian mana. Dengan begitu, angka-angka yang tidak wajar bisa diketahui," terang Wildan.

Merujuk pada pernyataan mantan Dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI), Ignasius Jonan, proyek KCJB tidak visible. Atas dasar itulah Jonan sempat menolak rencana pembangunan proyek tersebut.

"Dari penilaian faktual versinya Pak Jonan, kita semua tahu ada perhitungan yang salah. Dengan panjang rute hanya 140 kilometer, nilai kontraknya kok bisa lebih dari Rp100 triliun. Seharusnya, para pihak yang menyusun estimasi biaya langsung dievaluasi saat itu juga sebelum proyek dilaksanakan," pungkasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya