Jangan Paksakan Gelar Pahlawan untuk Soeharto

Rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto, dianggap sebagai upaya meninggikan nama Orde Baru (Orba) yang diperkirakan memuat sejumlah dosa-dosa politik.

Hal tersebut disampaikan politisi PDIP M Guntur Romli, dalam diskusi yang digelar Lingkar Diskusi Indonesia (LIDI) bertajuk "Pro-Kontra Gelar Pahlawan: Kejar Tayang?" Secara daring, pada Minggu 26 Oktober 2025.

"Jadi kita memang menangkap ada tujuan politik tertentu, ingin mengglorifikasi Orde Baru, ataupun juga Soeharto dengan mengangkatnya sebagai Pahlawan Nasional," ujar Romli.

Lebih dari itu, Romli memperkirakan upaya memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto untuk melegalkan gaya kepemimpinan yang pernah berjalan di masa Orba.

"Bisa jadi akan menjadi semacam role model untuk sistem politik ke depan, yang tersentralistik, yang otoriter," sambungnya.

Menurutnya, penolakan publik terhadap rencana Menteri Kebudayaan Fadli Zon memberikan gelar Pahlawan ke Soeharto memunculkan kecurigaan tentang tata kelola pemerintahan ke depan. 

"Kita harus mewaspadai hal ini. Karena ya, kalau kita melihat selama bertahun-tahun ini, nama Soeharto kan sudah sering diusulkan, dan selalu tertolak oleh masyarakat, menjadi kontroversi," kata Romli.

"Maka dari itu, kita juga perlu bertanya-tanya, kenapa kok nama Soeharto ini mau dipaksakan menjadi pahlawan?" imbuhnya.