Berita

Luhut Binsar Pandjaitan dan Mantan Presiden RI Joko Widodo di depan Kereta Cepat. (Foto: KAI)

Politik

Nilai Proyek Kereta Cepat RI dengan Arab Saudi seperti Bumi dan Langit

MINGGU, 26 OKTOBER 2025 | 17:38 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang digagas mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi memang sarat manipulasi. Manipulasi itu semakin terlihat ketika terjadinya perbandingan anggaran yang jauh berbeda dengan proyek kereta cepat yang dilakukan Arab Saudi.

Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, perbandingan proyek kereta cepat antara Indonesia dengan Arab Saudi tampak jelas seperti bumi dan langit.

"Sehingga tidak perlu keilmuan tinggi untuk membandingkannya, bahwa yang tidak memiliki pendidikan saja bisa menilai patut diduga telah terjadi manipulasi," kata Hari kepada RMOL, Minggu, 26 Oktober 2025.


Di mana, biaya membangun kereta Whoosh yang rutenya hanya 142 kilometer lebih mahal ketimbang proyek Kereta Haramain High-Speed Railway (HHR) yang rutenya berjarak 1.500 km.

Kereta HHR yang menghubungkan kota-kota suci Makkah dan Madinah itu menelan biaya 7 miliar dolar AS atau sekitar Rp116,2 triliun (asumsi kurs Rp16.600/dolar AS). Lebih murah ketimbang proyek kereta Whoosh yang biayanya 7,27 miliar dolar AS, setara Rp120,7 triliun.

Hari menilai, manipulasi sudah terjadi ketika perubahan Peraturan Presiden (Perpres) tentang kereta cepat, yakni Perpres 93/2021 yang merupakan perubahan dari Perpres 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

Perubahan Perpres itu memperkuat konsorsium BUMN yang memimpin proyek, mengganti pimpinan konsorsium dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero), membentuk Komite KCJB yang dipimpin Menko Maritim dan Investasi yang saat itu dijabat Luhut Binsar Pandjaitan, serta penyesuaian skema pendanaan untuk mendukung percepatan proyek termasuk kemungkinan penggunaan APBN untuk membiayai proyek.

"Fakta perubahan perpres salah satu bagian dari manipulasi (akal-akalan) Presiden Joko Widodo saat itu," pungkas Hari.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Usut Tuntas Bandara Ilegal di Morowali yang Beroperasi Sejak Era Jokowi

Senin, 24 November 2025 | 17:20

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

UPDATE

Duka Banjir di Sumatera Bercampur Amarah

Jumat, 05 Desember 2025 | 06:04

DKI Rumuskan UMP 2026 Berkeadilan

Jumat, 05 Desember 2025 | 06:00

PIER Proyeksikan Ekonomi RI Lebih Kuat pada 2026

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:33

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

Kemenhut Cek Kayu Gelondongan Banjir Sumatera Pakai AIKO

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:00

Pemulihan UMKM Terdampak Bencana segera Diputuskan

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:35

Kaji Ulang Status 1.038 Pelaku Demo Ricuh Agustus

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:28

Update Korban Banjir Sumatera: 836 Orang Meninggal, 509 Orang Hilang

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:03

KPK Pansos dalam Prahara PBNU

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:17

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Selengkapnya