Berita

Ekonom Prof Ferry Latuhihin (kanan). (Foto: Tangkapan layar)

Politik

Pemerintah Harus Berani Akui Salah Arah demi Perbaikan Ekonomi Nasional

MINGGU, 26 OKTOBER 2025 | 14:52 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintah harus berani mengakui berada di jalan yang salah. Sehingga melakukan perbaikan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut ekonom Profesor Ferry Latuhihin, sejak awal, pemerintah seharus fokus terhadap pembenahan Bada Usaha Milik Negara (BUMN) karena memiliki banyak anak dan cucu perusahaan yang memiliki porsi terhadap gross domestic product (GDP) di atas 30 persen.

"You can imagine, di negara-negara yang boleh dibilang market socialism, like China, Vietnam, itu BUMN the driver of economic growth. Kita malah menjadi beban. Kalau Cuma 8 loh BUMN yang bayar dividen, tapi selebihnya itu semua PMN. Malah bakar duit, kan gitu ya," kata Ferry dalam acara podcast Indonesia Economist Club di kanal YouTube Awalil Rizky bertajuk "Beranikah Purbaya?" seperti dikutip RMOL, Minggu, 26 Oktober 2025.


Selain itu kata Ferry, pemerintah juga harus membenahi birokrasi yang sangat tebal atau gemuk.

"Belum lagi otonomi daerah yang peraturannya bisa beda dengan peraturan pusat. Ini menyulitkan sekali untuk investor masuk. Nah kayak gini-gini kan seharusnya menjadi prioritas. Bukan bikin ini-bikin itu yang mana constraint-nya begitu banyak," terang Ferry.

Untuk itu, Ferry harus mengakui bahwa pemerintah selama ini berada di jalan yang salah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Nah selanjutnya menurut saya sih sekarang, kembali lagi ya, pemerintah harus kembali berani mengatakan bahwa, oke kita nih sebetulnya on the track yang salah. Ini harus jujur. Sekarang kita ubah saja lah, nggak usah banyak omong," pungkas Ferry.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya