Berita

Ekonom Prof Ferry Latuhihin (kanan). (Foto: Tangkapan layar)

Politik

Pemerintah Harus Berani Akui Salah Arah demi Perbaikan Ekonomi Nasional

MINGGU, 26 OKTOBER 2025 | 14:52 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintah harus berani mengakui berada di jalan yang salah. Sehingga melakukan perbaikan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut ekonom Profesor Ferry Latuhihin, sejak awal, pemerintah seharus fokus terhadap pembenahan Bada Usaha Milik Negara (BUMN) karena memiliki banyak anak dan cucu perusahaan yang memiliki porsi terhadap gross domestic product (GDP) di atas 30 persen.

"You can imagine, di negara-negara yang boleh dibilang market socialism, like China, Vietnam, itu BUMN the driver of economic growth. Kita malah menjadi beban. Kalau Cuma 8 loh BUMN yang bayar dividen, tapi selebihnya itu semua PMN. Malah bakar duit, kan gitu ya," kata Ferry dalam acara podcast Indonesia Economist Club di kanal YouTube Awalil Rizky bertajuk "Beranikah Purbaya?" seperti dikutip RMOL, Minggu, 26 Oktober 2025.


Selain itu kata Ferry, pemerintah juga harus membenahi birokrasi yang sangat tebal atau gemuk.

"Belum lagi otonomi daerah yang peraturannya bisa beda dengan peraturan pusat. Ini menyulitkan sekali untuk investor masuk. Nah kayak gini-gini kan seharusnya menjadi prioritas. Bukan bikin ini-bikin itu yang mana constraint-nya begitu banyak," terang Ferry.

Untuk itu, Ferry harus mengakui bahwa pemerintah selama ini berada di jalan yang salah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Nah selanjutnya menurut saya sih sekarang, kembali lagi ya, pemerintah harus kembali berani mengatakan bahwa, oke kita nih sebetulnya on the track yang salah. Ini harus jujur. Sekarang kita ubah saja lah, nggak usah banyak omong," pungkas Ferry.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

UPDATE

PBB Dorong Implementasi Segera Prinsip Bisnis Berbasis HAM di Indonesia

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:05

Membongkar Praktik Haram MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:00

Indonesia Sedang Hadapi Perang Sumber Daya

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:34

Berantas Korupsi di BGN jadi Bukti Prabowo Jalankan Amanat Reformasi 98

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:28

Warga Tuntut Pengurus P3SRS Apartemen Taman Rasuna Diberhentikan

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:07

Pemuda Katolik Dukung Kejagung Bersih-bersih BGN

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:40

Ketua SC Muktamar X PPP Ngaku Borong Kamar Lantai 10 untuk Persidangan

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:17

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Dadan Hindayana Cs Terlalu Berani Korupsi!

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:02

Badko HMI Sultra Laporkan Dua Perusahaan Tambang ke Kejagung

Rabu, 03 Juni 2026 | 23:50

Selengkapnya