Berita

Ekonom Prof Ferry Latuhihin (kanan). (Foto: Tangkapan layar)

Politik

Pemerintah Harus Berani Akui Salah Arah demi Perbaikan Ekonomi Nasional

MINGGU, 26 OKTOBER 2025 | 14:52 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintah harus berani mengakui berada di jalan yang salah. Sehingga melakukan perbaikan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut ekonom Profesor Ferry Latuhihin, sejak awal, pemerintah seharus fokus terhadap pembenahan Bada Usaha Milik Negara (BUMN) karena memiliki banyak anak dan cucu perusahaan yang memiliki porsi terhadap gross domestic product (GDP) di atas 30 persen.

"You can imagine, di negara-negara yang boleh dibilang market socialism, like China, Vietnam, itu BUMN the driver of economic growth. Kita malah menjadi beban. Kalau Cuma 8 loh BUMN yang bayar dividen, tapi selebihnya itu semua PMN. Malah bakar duit, kan gitu ya," kata Ferry dalam acara podcast Indonesia Economist Club di kanal YouTube Awalil Rizky bertajuk "Beranikah Purbaya?" seperti dikutip RMOL, Minggu, 26 Oktober 2025.


Selain itu kata Ferry, pemerintah juga harus membenahi birokrasi yang sangat tebal atau gemuk.

"Belum lagi otonomi daerah yang peraturannya bisa beda dengan peraturan pusat. Ini menyulitkan sekali untuk investor masuk. Nah kayak gini-gini kan seharusnya menjadi prioritas. Bukan bikin ini-bikin itu yang mana constraint-nya begitu banyak," terang Ferry.

Untuk itu, Ferry harus mengakui bahwa pemerintah selama ini berada di jalan yang salah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Nah selanjutnya menurut saya sih sekarang, kembali lagi ya, pemerintah harus kembali berani mengatakan bahwa, oke kita nih sebetulnya on the track yang salah. Ini harus jujur. Sekarang kita ubah saja lah, nggak usah banyak omong," pungkas Ferry.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

UPDATE

Gus Yaqut dan Jokowi, Siapa yang Benar?

Minggu, 01 Februari 2026 | 04:09

Ketika Eropa Abad ke-18 Begitu Jorok, Terbelakang, dan Menjijikkan

Minggu, 01 Februari 2026 | 04:05

Eks Relawan: Jokowi Manusia Nggedabrus

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:33

Mantan Ketua LMND Muhammad Asrul Gabung PSI

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:12

Kentungan Oranye Anies

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:01

Pemain Saham Gorengan Bakal Disikat

Minggu, 01 Februari 2026 | 02:27

MUI: Board of Peace Neokolonialisme Gaya Baru

Minggu, 01 Februari 2026 | 02:17

Jokowi Hadiri Rakernas PSI, tapi Tak Sanggup ke Pengadilan, Warganet: Penyakit Kok Pilih-pilih

Minggu, 01 Februari 2026 | 02:01

Prabowo Pede Fundamental Ekonomi RI Tetap Kuat di Tengah Gejolak Pasar Modal

Minggu, 01 Februari 2026 | 01:15

Pengangkatan 32 Ribu Pegawai Inti SPPG Jadi PPPK Picu Kecemburuan

Minggu, 01 Februari 2026 | 01:06

Selengkapnya