Berita

Ekonom Prof Ferry Latuhihin (kanan). (Foto: Tangkapan layar)

Politik

Pemerintah Harus Berani Akui Salah Arah demi Perbaikan Ekonomi Nasional

MINGGU, 26 OKTOBER 2025 | 14:52 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintah harus berani mengakui berada di jalan yang salah. Sehingga melakukan perbaikan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut ekonom Profesor Ferry Latuhihin, sejak awal, pemerintah seharus fokus terhadap pembenahan Bada Usaha Milik Negara (BUMN) karena memiliki banyak anak dan cucu perusahaan yang memiliki porsi terhadap gross domestic product (GDP) di atas 30 persen.

"You can imagine, di negara-negara yang boleh dibilang market socialism, like China, Vietnam, itu BUMN the driver of economic growth. Kita malah menjadi beban. Kalau Cuma 8 loh BUMN yang bayar dividen, tapi selebihnya itu semua PMN. Malah bakar duit, kan gitu ya," kata Ferry dalam acara podcast Indonesia Economist Club di kanal YouTube Awalil Rizky bertajuk "Beranikah Purbaya?" seperti dikutip RMOL, Minggu, 26 Oktober 2025.


Selain itu kata Ferry, pemerintah juga harus membenahi birokrasi yang sangat tebal atau gemuk.

"Belum lagi otonomi daerah yang peraturannya bisa beda dengan peraturan pusat. Ini menyulitkan sekali untuk investor masuk. Nah kayak gini-gini kan seharusnya menjadi prioritas. Bukan bikin ini-bikin itu yang mana constraint-nya begitu banyak," terang Ferry.

Untuk itu, Ferry harus mengakui bahwa pemerintah selama ini berada di jalan yang salah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Nah selanjutnya menurut saya sih sekarang, kembali lagi ya, pemerintah harus kembali berani mengatakan bahwa, oke kita nih sebetulnya on the track yang salah. Ini harus jujur. Sekarang kita ubah saja lah, nggak usah banyak omong," pungkas Ferry.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya