Berita

Ekonom Profesor Ferry Latuhihin. (Foto: Tangkapan Layar)

Politik

Ekonom Minta Pemerintah Jangan Terus Bohongi Masyarakat

MINGGU, 26 OKTOBER 2025 | 13:52 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintah diminta untuk tidak terus-menerus membohongi masyarakat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 8 persen karena datanya tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Hal itu disampaikan langsung ekonom Profesor Ferry Latuhihin dalam acara podcast Indonesia Economist Club di kanal YouTube Awalil Rizky bertajuk "Beranikah Purbaya?"

"Jangan terus-terusan membohongi masyarakat dengan mengatakan bahwa kita bukan tidak mungkin 6 persen, 7 persen, 8 persen. Sementara data dan fakta tidak ada yang menunjukkan ke arah sana," kata Ferry seperti dikutip RMOL, Minggu, 26 Oktober 2025.


Ferry mengatakan, daya pemerintah melakukan pembayaran utang sudah hampir tidak ada. Jika 25 persen dari APBN untuk bayar utang, maka tidak ada space untuk stimulus.

"Dari sisi konsumen, kita lihat daya beli masyarakat terus drop. Terbukti dari indeks kepercayaan konsumen kita itu kan terendah ya, sepanjang berapa tahun ya, September ini. Jadi kalau pemerintah bilang, apalagi Purbaya bilang, wah Rp200 triliun itu konsumsi naik 5,68 persen, saya bilang mana datanya, itu kan cuma sampean punya narasi," terang Ferry.

Selain itu kata Ferry, dari sisi investasi juga tidak kelihatan tanda-tanda yang menggembirakan.

"Sekarang yang menjadi pertanyaan kita sebagai ekonom, apa sih your program nanti ini untuk meng-counter downturn ini. Masuk akal nggak sih your program-program seperti ini untuk meng-counter the downturn of economic growth kita," jelas Ferry.

Menurut Ferry, pemerintah seharusnya tidak perlu bikin program-program yang banyak kendalanya, seperti program makan bergizi gratis (MBG).

"Constraint-nya kan budget. Budget kita ada nggak Rp328 triliun untuk menyuapi 82 juta anak sekolah, kan nggak ada. Belum tentu juga ada manfaatnya, gitu. Kita nih banyak sekali maunya, tapi kita nggak sadar kalau kita dihadapkan oleh berbagai macam kendala. Masalah operasional, masalah market, masalah labor, masalah utang. Semuanya itu harus di-take it into account," pungkas Ferry.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya