Berita

Ekonom Profesor Ferry Latuhihin. (Foto: Tangkapan Layar)

Politik

Ekonom Minta Pemerintah Jangan Terus Bohongi Masyarakat

MINGGU, 26 OKTOBER 2025 | 13:52 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintah diminta untuk tidak terus-menerus membohongi masyarakat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 8 persen karena datanya tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Hal itu disampaikan langsung ekonom Profesor Ferry Latuhihin dalam acara podcast Indonesia Economist Club di kanal YouTube Awalil Rizky bertajuk "Beranikah Purbaya?"

"Jangan terus-terusan membohongi masyarakat dengan mengatakan bahwa kita bukan tidak mungkin 6 persen, 7 persen, 8 persen. Sementara data dan fakta tidak ada yang menunjukkan ke arah sana," kata Ferry seperti dikutip RMOL, Minggu, 26 Oktober 2025.


Ferry mengatakan, daya pemerintah melakukan pembayaran utang sudah hampir tidak ada. Jika 25 persen dari APBN untuk bayar utang, maka tidak ada space untuk stimulus.

"Dari sisi konsumen, kita lihat daya beli masyarakat terus drop. Terbukti dari indeks kepercayaan konsumen kita itu kan terendah ya, sepanjang berapa tahun ya, September ini. Jadi kalau pemerintah bilang, apalagi Purbaya bilang, wah Rp200 triliun itu konsumsi naik 5,68 persen, saya bilang mana datanya, itu kan cuma sampean punya narasi," terang Ferry.

Selain itu kata Ferry, dari sisi investasi juga tidak kelihatan tanda-tanda yang menggembirakan.

"Sekarang yang menjadi pertanyaan kita sebagai ekonom, apa sih your program nanti ini untuk meng-counter downturn ini. Masuk akal nggak sih your program-program seperti ini untuk meng-counter the downturn of economic growth kita," jelas Ferry.

Menurut Ferry, pemerintah seharusnya tidak perlu bikin program-program yang banyak kendalanya, seperti program makan bergizi gratis (MBG).

"Constraint-nya kan budget. Budget kita ada nggak Rp328 triliun untuk menyuapi 82 juta anak sekolah, kan nggak ada. Belum tentu juga ada manfaatnya, gitu. Kita nih banyak sekali maunya, tapi kita nggak sadar kalau kita dihadapkan oleh berbagai macam kendala. Masalah operasional, masalah market, masalah labor, masalah utang. Semuanya itu harus di-take it into account," pungkas Ferry.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Giliran ASN dan Pejabat Bea Cukai Diperiksa KPK

Rabu, 19 Agustus 2026 | 12:56

Usulan ATM MBG Bakal Dibahas di Komisi IX DPR

Rabu, 19 Agustus 2026 | 10:40

UPDATE

Penanganan Kabupaten Terdampak Gempa NTT Terus Difokuskan Kemensos

Minggu, 23 Agustus 2026 | 12:21

KPK Ungkap Pengondisian Pembagian Kuota Haji 50:50 Sebelum MoU RI-Arab Saudi

Minggu, 23 Agustus 2026 | 12:16

BNPB Perkuat OMC Tangani Karhutla di Kalimantan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 12:02

Iran Pamerkan Pabrik Rudal Balistik Bawah Tanah

Minggu, 23 Agustus 2026 | 11:26

Pasukan Darat dan Water Bombing Dikerahkan Padamkan Karhutla Kalsel

Minggu, 23 Agustus 2026 | 11:21

KPK Usut Dugaan Korupsi PBJ Era Bupati Bogor Rudy Susmanto

Minggu, 23 Agustus 2026 | 11:13

Prabowo dan Jokowi Hadiri Pernikahan Kasespri Rizky Irmansyah di JCC

Minggu, 23 Agustus 2026 | 11:07

Desa Sade Terbakar, Ini Sejarah dan Asal-usul Masyarakat Suku Sasak

Minggu, 23 Agustus 2026 | 10:52

Ada Gerhana Bulan Sebagian Akhir Agustus 2026, Catat Jadwalnya

Minggu, 23 Agustus 2026 | 10:43

Karhutla Kalsel, Api Tak Terlihat tapi Gambut Masih Berasap

Minggu, 23 Agustus 2026 | 10:13

Selengkapnya