Berita

Mantan Presiden Joko Widodo di depan kereta cepat. (Foto: PT KAI)

Politik

Biaya Kereta Cepat RI Tak Masuk Akal Dibanding Saudi

MINGGU, 26 OKTOBER 2025 | 09:43 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Isu proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh kembali mencuat setelah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto tidak akan membayar utang proyek warisan Presiden Joko Widodo tersebut.

Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi lantas membandingkan proyek kereta cepat di Indonesia dengan proyek serupa di Arab Saudi.

“Biaya kereta cepat di Saudi harusnya lebih tinggi dari kita. Jalurnya berdiri di atas sedimen batuan lunak tipis yang berbahaya dari resonansi struktur tanah. Biaya akomodasi bagi pekerjanya juga lebih tinggi karena 70 persen jalurnya melewati kawasan tak berpenghuni dengan cuaca ekstrem,” jelasnya lewat akun X, dikutip Minggu, 26 Oktober 2025.


Namun, lanjut Islah, yang membuat biaya di Saudi bisa lebih murah hanyalah soal lahan. Negara kerajaan yang totaliter seperti Arab Saudi lebih mudah menekan biaya pembebasan tanah, apalagi sebagian besar jalurnya membelah gurun kosong.

Sementara di Indonesia urusan pembebasan lahan bisa bertahun-tahun dan biayanya melonjak luar biasa. Meski begitu, kalau selisih biaya dan jaraknya sejomplang itu, pasti ada yang tidak beres dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

"Membandingkan kereta cepat Indonesia dan Saudi memang akan ditemukan perbedaan dan persamaannya. Tapi mosok selisih biaya dan jaraknya sejomplang itu ya?" tandasnya.

Diketahui biaya membangun Kereta Whoosh yang rutenya hanya 142 kilometer (km) lebih mahal ketimbang proyek Kereta Haramain High-Speed Railway (HHR) yang rutenya berjarak 1.500 km.

Kereta HHR yang menghubungkan kota-kota suci Makkah dan Madinah itu, menelan biaya US$7 miliar, atau sekitar Rp116,2 triliun (asumsi kurs Rp16.600/US$). Lebih murah ketimbang proyek Kereta Whoosh yang biayanya US$7,27 miliar, setara Rp120,7 triliun.  

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya