Berita

Mantan Presiden Joko Widodo di depan kereta cepat. (Foto: PT KAI)

Politik

Biaya Kereta Cepat RI Tak Masuk Akal Dibanding Saudi

MINGGU, 26 OKTOBER 2025 | 09:43 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Isu proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh kembali mencuat setelah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto tidak akan membayar utang proyek warisan Presiden Joko Widodo tersebut.

Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi lantas membandingkan proyek kereta cepat di Indonesia dengan proyek serupa di Arab Saudi.

“Biaya kereta cepat di Saudi harusnya lebih tinggi dari kita. Jalurnya berdiri di atas sedimen batuan lunak tipis yang berbahaya dari resonansi struktur tanah. Biaya akomodasi bagi pekerjanya juga lebih tinggi karena 70 persen jalurnya melewati kawasan tak berpenghuni dengan cuaca ekstrem,” jelasnya lewat akun X, dikutip Minggu, 26 Oktober 2025.


Namun, lanjut Islah, yang membuat biaya di Saudi bisa lebih murah hanyalah soal lahan. Negara kerajaan yang totaliter seperti Arab Saudi lebih mudah menekan biaya pembebasan tanah, apalagi sebagian besar jalurnya membelah gurun kosong.

Sementara di Indonesia urusan pembebasan lahan bisa bertahun-tahun dan biayanya melonjak luar biasa. Meski begitu, kalau selisih biaya dan jaraknya sejomplang itu, pasti ada yang tidak beres dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

"Membandingkan kereta cepat Indonesia dan Saudi memang akan ditemukan perbedaan dan persamaannya. Tapi mosok selisih biaya dan jaraknya sejomplang itu ya?" tandasnya.

Diketahui biaya membangun Kereta Whoosh yang rutenya hanya 142 kilometer (km) lebih mahal ketimbang proyek Kereta Haramain High-Speed Railway (HHR) yang rutenya berjarak 1.500 km.

Kereta HHR yang menghubungkan kota-kota suci Makkah dan Madinah itu, menelan biaya US$7 miliar, atau sekitar Rp116,2 triliun (asumsi kurs Rp16.600/US$). Lebih murah ketimbang proyek Kereta Whoosh yang biayanya US$7,27 miliar, setara Rp120,7 triliun.  

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Pembongkaran Tiang Monorel Mangkrak Demi Penataan Kawasan

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:59

Lahan Huntap Korban Bencana Harus Segera Dituntaskan

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:52

Ini Identitas Delapan Orang dan Barbuk OTT Pejabat Pajak Jakut

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:12

Larangan Tambang Emas Rakyat, Kegagalan Baca Realitas

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:58

Pelapor Pandji Dianggap Klaim Sepihak dan Mencatut Nama NU

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:30

Romantisme Demokrasi Elektoral dan Keliru Baca Kedaulatan

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:08

Invasi AS ke Venezuela Bisa Bikin Biaya Logistik Internasional Bengkak

Minggu, 11 Januari 2026 | 05:45

Khofifah Ajak Pramuka Jatim Sukseskan Ketahanan Pangan dan MBG

Minggu, 11 Januari 2026 | 05:23

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Klok Dkk Siap Melumat Persija Demi Amankan Posisi

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:40

Selengkapnya