Berita

Mantan Presiden Joko Widodo di depan kereta cepat. (Foto: PT KAI)

Politik

Biaya Kereta Cepat RI Tak Masuk Akal Dibanding Saudi

MINGGU, 26 OKTOBER 2025 | 09:43 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Isu proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh kembali mencuat setelah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto tidak akan membayar utang proyek warisan Presiden Joko Widodo tersebut.

Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi lantas membandingkan proyek kereta cepat di Indonesia dengan proyek serupa di Arab Saudi.

“Biaya kereta cepat di Saudi harusnya lebih tinggi dari kita. Jalurnya berdiri di atas sedimen batuan lunak tipis yang berbahaya dari resonansi struktur tanah. Biaya akomodasi bagi pekerjanya juga lebih tinggi karena 70 persen jalurnya melewati kawasan tak berpenghuni dengan cuaca ekstrem,” jelasnya lewat akun X, dikutip Minggu, 26 Oktober 2025.


Namun, lanjut Islah, yang membuat biaya di Saudi bisa lebih murah hanyalah soal lahan. Negara kerajaan yang totaliter seperti Arab Saudi lebih mudah menekan biaya pembebasan tanah, apalagi sebagian besar jalurnya membelah gurun kosong.

Sementara di Indonesia urusan pembebasan lahan bisa bertahun-tahun dan biayanya melonjak luar biasa. Meski begitu, kalau selisih biaya dan jaraknya sejomplang itu, pasti ada yang tidak beres dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

"Membandingkan kereta cepat Indonesia dan Saudi memang akan ditemukan perbedaan dan persamaannya. Tapi mosok selisih biaya dan jaraknya sejomplang itu ya?" tandasnya.

Diketahui biaya membangun Kereta Whoosh yang rutenya hanya 142 kilometer (km) lebih mahal ketimbang proyek Kereta Haramain High-Speed Railway (HHR) yang rutenya berjarak 1.500 km.

Kereta HHR yang menghubungkan kota-kota suci Makkah dan Madinah itu, menelan biaya US$7 miliar, atau sekitar Rp116,2 triliun (asumsi kurs Rp16.600/US$). Lebih murah ketimbang proyek Kereta Whoosh yang biayanya US$7,27 miliar, setara Rp120,7 triliun.  

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

UPDATE

12 Orang Tewas dalam Serangan Teroris di Pantai Bondi Australia

Minggu, 14 Desember 2025 | 19:39

Gereja Terdampak Bencana Harus Segera Diperbaiki Jelang Natal

Minggu, 14 Desember 2025 | 19:16

Ida Fauziyah Ajak Relawan Bangkit Berdaya Amalkan Empat Pilar Kebangsaan

Minggu, 14 Desember 2025 | 19:07

Menkop Ferry: Koperasi Membuat Potensi Ekonomi Kalteng Lebih Adil dan Inklusif

Minggu, 14 Desember 2025 | 18:24

Salurkan 5 Ribu Sembako, Ketua MPR: Intinya Fokus Membantu Masyarakat

Minggu, 14 Desember 2025 | 18:07

Uang Rp5,25 Miliar Dipakai Bupati Lamteng Ardito untuk Lunasi Utang Kampanye Baru Temuan Awal

Minggu, 14 Desember 2025 | 17:34

Thailand Berlakukan Jam Malam Imbas Konflik Perbatasan Kamboja

Minggu, 14 Desember 2025 | 17:10

Teknokrat dalam Jerat Patronase

Minggu, 14 Desember 2025 | 17:09

BNI Dukung Sean Gelael Awali Musim Balap 2026 di Asian Le Mans Series

Minggu, 14 Desember 2025 | 16:12

Prabowo Berharap Listrik di Lokasi Bencana Sumatera Pulih dalam Seminggu

Minggu, 14 Desember 2025 | 16:10

Selengkapnya