Berita

Mantan Presiden Joko Widodo di depan kereta cepat. (Foto: PT KAI)

Politik

Biaya Kereta Cepat RI Tak Masuk Akal Dibanding Saudi

MINGGU, 26 OKTOBER 2025 | 09:43 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Isu proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh kembali mencuat setelah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto tidak akan membayar utang proyek warisan Presiden Joko Widodo tersebut.

Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi lantas membandingkan proyek kereta cepat di Indonesia dengan proyek serupa di Arab Saudi.

“Biaya kereta cepat di Saudi harusnya lebih tinggi dari kita. Jalurnya berdiri di atas sedimen batuan lunak tipis yang berbahaya dari resonansi struktur tanah. Biaya akomodasi bagi pekerjanya juga lebih tinggi karena 70 persen jalurnya melewati kawasan tak berpenghuni dengan cuaca ekstrem,” jelasnya lewat akun X, dikutip Minggu, 26 Oktober 2025.


Namun, lanjut Islah, yang membuat biaya di Saudi bisa lebih murah hanyalah soal lahan. Negara kerajaan yang totaliter seperti Arab Saudi lebih mudah menekan biaya pembebasan tanah, apalagi sebagian besar jalurnya membelah gurun kosong.

Sementara di Indonesia urusan pembebasan lahan bisa bertahun-tahun dan biayanya melonjak luar biasa. Meski begitu, kalau selisih biaya dan jaraknya sejomplang itu, pasti ada yang tidak beres dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

"Membandingkan kereta cepat Indonesia dan Saudi memang akan ditemukan perbedaan dan persamaannya. Tapi mosok selisih biaya dan jaraknya sejomplang itu ya?" tandasnya.

Diketahui biaya membangun Kereta Whoosh yang rutenya hanya 142 kilometer (km) lebih mahal ketimbang proyek Kereta Haramain High-Speed Railway (HHR) yang rutenya berjarak 1.500 km.

Kereta HHR yang menghubungkan kota-kota suci Makkah dan Madinah itu, menelan biaya US$7 miliar, atau sekitar Rp116,2 triliun (asumsi kurs Rp16.600/US$). Lebih murah ketimbang proyek Kereta Whoosh yang biayanya US$7,27 miliar, setara Rp120,7 triliun.  

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Jaga Energi dan Cairan, Tantangan 14.000 Pelari Maybank Marathon 2026

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:25

Bawa Hasil Riset UGM ke Bursa, SWAP Bidik Dana Segar Rp45 Miliar Lewat IPO\

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:14

BEI Agendakan RUPSLB, Catat Syarat Kehadirannya

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:00

Iran Anggap Negara Pendukung Perang Ekonomi AS sebagai Musuh

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:21

ASBI Laporkan Dugaan Penggelapan ke BEI-OJK, Enam Pihak Jadi Terlapor

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:03

Hasil Penelitian Ungkap Air Galon Guna Ulang Tak Berisiko Kanker

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:02

Pemuda Katolik NTT Berangkatkan Puluhan Relawan ke Flores

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:42

PAN Launching Lapor PAN dan PANsar Murah

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:27

Pertina Bawa Polemik Legalitas ke PTUN dan PN Jakpus

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:14

TNI AL Berhasil Operasi Patah Tulang Korban Gempa NTT di KRI

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:02

Selengkapnya