Berita

Air minum kemasan merek Aqua (Foto: Aqua)

Politik

Sebelum Menyalahkan Aqua, Negara Sudah Gagal Sediakan Air Bersih untuk Rakyatnya

MINGGU, 26 OKTOBER 2025 | 08:01 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Temuan mengejutkan datang dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu pabrik air kemasan merek Aqua di Subang. 

Dalam kunjungannya itu, Dedi mendapati bahwa air yang digunakan pabrik tersebut bukan bersumber dari air pegunungan sebagaimana selama ini diklaim dalam kemasannya.

Namun, di balik temuan itu, muncul tanggapan kritis dari Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi. Ia menilai bahwa sebelum menyalahkan pihak pabrik, pemerintah seharusnya bercermin pada kegagalannya sendiri dalam menyediakan air bersih bagi rakyat.


“Sebelum menyalahkan pabrik air kemasan, si konten kreator—eh Gubernur—harusnya sadar bahwa negara ini sejak lama gagal menyediakan air bersih bagi rakyatnya,” ujar Islah dengan nada sindiran, lewat akun X miliknya, dikutip Minggu, 26 Oktober 2025.

Menurutnya, persoalan utama bukan semata pada praktik bisnis industri air minum, melainkan pada lemahnya kebijakan negara dalam menjamin hak dasar warganya atas air bersih.

“Untuk kebutuhan tenggorokan rakyat yang paling pokok pun, negara ini dikalahkan oleh galon isi ulang,” lanjutnya.

Islah menegaskan, fenomena maraknya industri air kemasan adalah cerminan dari ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya air secara adil dan berkelanjutan. Jika negara benar-benar hadir, katanya, masyarakat tidak akan perlu bergantung pada air kemasan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Dikutip dari laman resminya, Aqua menegaskan sumber air berasal dari akuifer tertekan di kedalaman 60-140 meter.  Air di akuifer tertekan adalah air yang memiliki lapisan pelindung alami berupa bebatuan yang tidak bisa dilewati air.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya