Berita

Ilustrasi siswa belajar di sekolah. (PPID DKI)

Politik

Bahasa Inggris Jadi Mapel Wajib Demi Bangun Generasi Berdaya Saing Global

MINGGU, 26 OKTOBER 2025 | 07:43 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang menetapkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran (mapel) wajib di jenjang sekolah dasar (SD) mulai tahun ajaran 2027/2028 mendatang disambut baik Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat.

“Pengenalan bahasa Inggris sejak dini bukan sekadar soal bahasa, tetapi bagian dari upaya menyiapkan generasi yang percaya diri, adaptif, dan berdaya saing di tingkat internasional,” ujar Lestari melalui keterangan resminya, dikutip Minggu, 26 Oktober 2025.

Ia menilai, pendekatan Kemendikdasmen yang menitikberatkan kemampuan komunikasi daripada tata bahasa, sudah tepat. 
Berkenaan dengan hal itu, Rerie, sapaan Lestari Moerdijat, menekankan pentingnya kesiapan para guru dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Berkenaan dengan hal itu, Rerie, sapaan Lestari Moerdijat, menekankan pentingnya kesiapan para guru dalam menjalankan kebijakan tersebut.

“Peningkatan kapasitas guru menjadi kunci. Negara harus memastikan adanya pelatihan dan pendampingan agar implementasinya efektif dan merata di seluruh Indonesia,” tuturnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang menempatkan penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, sebagai salah satu kompetensi global yang harus dimiliki generasi muda. 
Namun, ia menekankan bahwa penerapannya perlu disertai persiapan matang, terutama pada aspek guru, kurikulum, dan sarana belajar.

“Kebijakan ini positif, tetapi kesiapan di lapangan harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua sekolah dasar, termasuk di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), memiliki guru yang kompeten dan fasilitas pendukung yang memadai,” tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.

Rerie juga mendorong Kemendikdasmen untuk mempercepat program pelatihan dan sertifikasi bagi guru bahasa Inggris di jenjang SD. Menurutnya, tanpa dukungan tenaga pendidik yang berkualitas, kebijakan itu berisiko menimbulkan kesenjangan baru antara sekolah di kota besar dan di daerah terpencil.

“Kita tidak ingin bahasa Inggris menjadi beban bagi anak-anak. Pendekatannya harus komunikatif dan menyenangkan agar bisa membentuk fondasi kemampuan berbahasa yang kuat,” pungkasnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya