DPD Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jakarta Raya menggelar Diskusi Publik Sesi II di Kantor DPP PA GMNI, Jakarta, Sabtu 25 Oktober 2025.
Dengan mengangkat tema “Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan Menuju Jakarta Kota Global-Berkeadilan Sosial” itu merupakan bagian dari rangkaian menuju Konferensi Daerah (Konferda) V DPD PA GMNI Jakarta Raya.
Ketua DPD PA GMNI Jakarta Raya, Ario Sanjaya menyampaikan bahwa diskusi ini merupakan tindak lanjut dari audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, beberapa waktu lalu. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan kalangan alumni GMNI dalam membangun arah kebijakan Jakarta ke depan.
“Setelah diskusi sesi pertama tentang reforma agraria, kami mendapat kesempatan audiensi dengan Gubernur. Kami sampaikan bahwa kami akan merumuskan hal-hal kebijakan terkait Jakarta. Ini bukan tugas ringan, Pak Gubernur tidak boleh sendirian. DPD PA GMNI Jakarta Raya akan memberikan sumbangsih,” ujar Ario dalam sesi pembukaan diskusi.
Ia menambahkan hasil rangkaian diskusi akan dibukukan dan diserahkan sebagai rekomendasi kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta.
“Konferda V bukan hanya pergantian kepengurusan. Kita akan bukukan hasil diskusi ini dan berikan rekomendasi kepada Gubernur. Jakarta harus menjadi kota global yang berkeadaban, memiliki karakter nasionalisme, dan berpihak pada rakyat,” tegas Ario.
Ketua DPP PA GMNI, Retnowati memberikan apresiasi tinggi kepada DPD PA GMNI Jakarta Raya yang telah menggagas rangkaian diskusi publik menuju Konferda.
“Apresiasi yang besar kepada DPD PA GMNI Jakarta Raya karena sudah menggagas dan melaksanakan diskusi yang sangat kita butuhkan untuk mengisi perkembangan bangsa,” ujar Retnowati.
Ia berharap hasil diskusi ini dapat menjadi referensi konkret bagi para pengambil kebijakan.
“Harapannya, rangkaian diskusi menuju Konferda ini bisa melahirkan butir-butir pemikiran yang dapat digunakan Gubernur dan menjadi bahan bagi para pemangku kebijakan dalam membangun Jakarta yang berkeadilan sosial,” imbuhnya.
Retnowati juga menekankan pentingnya peran intelektual alumni GMNI untuk terus hadir memberi solusi bagi persoalan bangsa.
“Kita bukan hanya bagian dari sejarah gerakan, tapi juga penentu arah masa depan bangsa melalui pemikiran dan aksi nyata,” tandasnya.
Kota Global Harus Punya Muatan Ideologis
Penjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2016–2017, Soni Sumarsono menjelaskan bahwa Jakarta telah masuk kategori kota global dengan peringkat ke-71 dari 158 kota dunia. Namun, ia menegaskan bahwa status kota global harus disertai dengan keadilan sosial bagi warganya.
“Kota global yang berkeadilan sosial bukan hanya berperan dalam ekonomi dan politik dunia, tapi juga memastikan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Kalau bikin kota global saja mudah, tapi yang berkeadilan sosial itu perlu muatan ideologis,” jelasnya.
Soni mengapresiasi langkah Gubernur Pramono Anung dalam mempercepat pembangunan transportasi terintegrasi dan digitalisasi pelayanan publik.
“Jakarta terbaik di Indonesia dalam smart city. Tapi pemerataan harus terus ditingkatkan,” ujarnya.
Ia juga menyebut PA GMNI memiliki peran penting sebagai mitra kritis pemerintah.
“PA GMNI harus menjadi pejuang pemikir dan pemikir pejuang yang mengawal Jakarta sebagai kota global yang berkeadilan sosial,” ucap Soni.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta-Ketua Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim menegaskan bahwa arah kebijakan Gubernur Pramono Anung berorientasi pada keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.
“Jakarta berada di persimpangan antara ambisi global dan kesenjangan sosial. Korupsi dan tata kelola yang lemah memperparah ketimpangan. Karena itu, Jakarta harus menjadi kota dunia yang berpihak pada rakyat,” ujar Chico.
Ia mencontohkan beberapa kebijakan konkret yang telah dilakukan, seperti peningkatan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP) dari 500 ribu menjadi lebih dari 700 ribu anak, serta perluasan KJMU hingga 17 ribu penerima.
“Pak Gubernur selalu bilang, membangun Jakarta harus dari bawah. Tidak mungkin Jakarta jadi kota global kalau masyarakatnya tidak terangkat,” tegasnya.
Chico menambahkan, berbagai program seperti rumah susun terjangkau, integrasi transportasi publik murah, serta revitalisasi kampung deret menjadi bukti komitmen pemerintah membangun kota global yang inklusif.
Pemerhati kebijakan publik Yenny Sucipto menyoroti pentingnya transformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kebutuhan warga, bukan sekadar indikator administratif.
“Jakarta sedang bertransformasi sebagai living global city. Tapi membangun kota global bukan hanya soal infrastruktur dan teknologi, melainkan bagaimana kota ini memanusiakan manusianya,” ujarnya.
Yenny juga menekankan perlunya partisipasi publik yang lebih luas dalam perencanaan pembangunan.
“Portal APBD sudah interaktif, tapi jangan berhenti di situ. Partisipasi warga harus ditingkatkan, misalnya melalui penguatan pra-musrenbang yang komunikatif dengan akar rumput,” jelasnya.
Menurutnya, birokrasi harus berkolaborasi lebih dekat dengan komunitas dan menjadikan transparansi sebagai karakter, bukan sekadar kewajiban administratif.
“Jakarta tidak hanya mengejar gelar dunia, tapi harus membuat manusia di dalamnya merasa dihargai, aman, dan bermakna. Dunia seharusnya belajar dari Jakarta—sebuah kota global yang tumbuh tanpa kehilangan hati,” pungkasnya.
Diskusi publik ini menjadi bagian dari komitmen PA GMNI untuk terus mengawal arah pembangunan Jakarta agar tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan sosial dan nasionalisme. DPD PA GMNI Jakarta Raya berencana menyusun hasil diskusi dalam bentuk rekomendasi tertulis untuk disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta sebagai masukan kebijakan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan menuju Jakarta Kota Global yang Berkeadilan Sosial.
