Berita

Ilustrasi (Foto: RMOL/Reni Erina)

Bisnis

BI: Uang Melimpah tapi Bunga Pinjaman Bank Belum Mau Turun

SABTU, 25 OKTOBER 2025 | 11:38 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang melakukan manuver moneter dengan menyalurkan dana menganggur milik pemerintah yang tersimpan di Bank Indonesia (BI) senilai Rp 200 triliun ke lima bank besar milik negara pada pertengahan September 2025,  telah menunjukkan hasil 

Kini, satu bulan telah berlalu. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, mengonfirmasi bahwa tujuan awal Purbaya yang ingin mendorong peredaran uang dan memacu penyaluran kredit ke masyarakat lewat kebijakan tersebut, telah tercapai. Menurutnya, penempatan dana pemerintah ke perbankan, ditambah dengan kebijakan moneter BI yang memang longgar, langsung meningkatkan likuiditas. 

"Kebijakan moneter longgar dan penempatan dana SAL Pemerintah di perbankan, mendorong kenaikan jumlah uang beredar," kata Perry secara daring, dikutip Sabtu 25 Oktober 2025. 


Langkah ini membuat pertumbuhan uang primer atau uang yang langsung beredar melonjak hingga 18,58 persen pada September 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan sistem perbankan kini memiliki lebih banyak amunisi.

Namun, di tengah banjirnya likuiditas, Perry menyampaikan nada peringatan. Meskipun bank memiliki banyak uang, keinginan bank untuk menyalurkan pinjaman atau kredit masih belum sesuai harapan pemerintah. Ia menyoroti lambatnya penurunan suku bunga kredit, yang menjadi hambatan utama.

"Suku bunga kredit masih relatif tinggi," tegas Perry. Pertumbuhan kredit hanya tercatat 7,70 persen pada September, sedikit di atas bulan sebelumnya. 

Meski BI sudah menurunkan suku bunga acuannya (BI-Rate) secara signifikan, suku bunga pinjaman bank hanya turun tipis, dari 9,20 persen menjadi 9,05 persen. Lambatnya penurunan ini, salah satunya, dipengaruhi oleh suku bunga deposito yang masih tinggi karena bank bersaing untuk nasabah penyimpan dana besar. Di sisi lain, Perry juga mencatat bahwa permintaan pinjaman dari pengusaha juga belum kuat karena mereka masih bersikap wait and see.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

UPDATE

Board of Peace: Pergeseran Rational Choice ke Pragmatisme Politik

Sabtu, 21 Februari 2026 | 03:45

Ketua BEM UGM Dituduh LGBT Hingga Sering Nyewa LC

Sabtu, 21 Februari 2026 | 03:25

Kawasan Industri Jateng Motor Baru Transformasi Ekonomi Nasional

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:58

Ustaz Adi Hidayat Sambangi Markas Marinir

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:42

Ketua BEM UGM: Semakin Ditekan, Justru Kami Semakin Melawan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:26

Praktisi Hukum: Pasal 2 dan 3 UU Tipikor Bisa jadi Alat Kriminalisasi Pengusaha

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:06

PBNU dan Majelis Alumni IPNU Peroleh Wakaf Alquran di Bulan Ramadan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:45

Kejagung Tegaskan Hukuman Mati ABK di Kasus Narkoba sesuai Fakta Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:30

Mantan Danyon Sat 71.2 Kopassus Jabat Dandim 0509 Kabupaten Bekasi

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:15

KPK Bakal Kulik Dugaan Aliran Uang Suap Importasi ke Dirjen Bea Cukai

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:00

Selengkapnya