Berita

Ilustrasi (Foto: RMOL/Reni Erina)

Bisnis

BI: Uang Melimpah tapi Bunga Pinjaman Bank Belum Mau Turun

SABTU, 25 OKTOBER 2025 | 11:38 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang melakukan manuver moneter dengan menyalurkan dana menganggur milik pemerintah yang tersimpan di Bank Indonesia (BI) senilai Rp 200 triliun ke lima bank besar milik negara pada pertengahan September 2025,  telah menunjukkan hasil 

Kini, satu bulan telah berlalu. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, mengonfirmasi bahwa tujuan awal Purbaya yang ingin mendorong peredaran uang dan memacu penyaluran kredit ke masyarakat lewat kebijakan tersebut, telah tercapai. Menurutnya, penempatan dana pemerintah ke perbankan, ditambah dengan kebijakan moneter BI yang memang longgar, langsung meningkatkan likuiditas. 

"Kebijakan moneter longgar dan penempatan dana SAL Pemerintah di perbankan, mendorong kenaikan jumlah uang beredar," kata Perry secara daring, dikutip Sabtu 25 Oktober 2025. 


Langkah ini membuat pertumbuhan uang primer atau uang yang langsung beredar melonjak hingga 18,58 persen pada September 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan sistem perbankan kini memiliki lebih banyak amunisi.

Namun, di tengah banjirnya likuiditas, Perry menyampaikan nada peringatan. Meskipun bank memiliki banyak uang, keinginan bank untuk menyalurkan pinjaman atau kredit masih belum sesuai harapan pemerintah. Ia menyoroti lambatnya penurunan suku bunga kredit, yang menjadi hambatan utama.

"Suku bunga kredit masih relatif tinggi," tegas Perry. Pertumbuhan kredit hanya tercatat 7,70 persen pada September, sedikit di atas bulan sebelumnya. 

Meski BI sudah menurunkan suku bunga acuannya (BI-Rate) secara signifikan, suku bunga pinjaman bank hanya turun tipis, dari 9,20 persen menjadi 9,05 persen. Lambatnya penurunan ini, salah satunya, dipengaruhi oleh suku bunga deposito yang masih tinggi karena bank bersaing untuk nasabah penyimpan dana besar. Di sisi lain, Perry juga mencatat bahwa permintaan pinjaman dari pengusaha juga belum kuat karena mereka masih bersikap wait and see.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya