Berita

Ilustrasi (Foto: RMOL/Reni Erina)

Bisnis

BI: Uang Melimpah tapi Bunga Pinjaman Bank Belum Mau Turun

SABTU, 25 OKTOBER 2025 | 11:38 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang melakukan manuver moneter dengan menyalurkan dana menganggur milik pemerintah yang tersimpan di Bank Indonesia (BI) senilai Rp 200 triliun ke lima bank besar milik negara pada pertengahan September 2025,  telah menunjukkan hasil 

Kini, satu bulan telah berlalu. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, mengonfirmasi bahwa tujuan awal Purbaya yang ingin mendorong peredaran uang dan memacu penyaluran kredit ke masyarakat lewat kebijakan tersebut, telah tercapai. Menurutnya, penempatan dana pemerintah ke perbankan, ditambah dengan kebijakan moneter BI yang memang longgar, langsung meningkatkan likuiditas. 

"Kebijakan moneter longgar dan penempatan dana SAL Pemerintah di perbankan, mendorong kenaikan jumlah uang beredar," kata Perry secara daring, dikutip Sabtu 25 Oktober 2025. 


Langkah ini membuat pertumbuhan uang primer atau uang yang langsung beredar melonjak hingga 18,58 persen pada September 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan sistem perbankan kini memiliki lebih banyak amunisi.

Namun, di tengah banjirnya likuiditas, Perry menyampaikan nada peringatan. Meskipun bank memiliki banyak uang, keinginan bank untuk menyalurkan pinjaman atau kredit masih belum sesuai harapan pemerintah. Ia menyoroti lambatnya penurunan suku bunga kredit, yang menjadi hambatan utama.

"Suku bunga kredit masih relatif tinggi," tegas Perry. Pertumbuhan kredit hanya tercatat 7,70 persen pada September, sedikit di atas bulan sebelumnya. 

Meski BI sudah menurunkan suku bunga acuannya (BI-Rate) secara signifikan, suku bunga pinjaman bank hanya turun tipis, dari 9,20 persen menjadi 9,05 persen. Lambatnya penurunan ini, salah satunya, dipengaruhi oleh suku bunga deposito yang masih tinggi karena bank bersaing untuk nasabah penyimpan dana besar. Di sisi lain, Perry juga mencatat bahwa permintaan pinjaman dari pengusaha juga belum kuat karena mereka masih bersikap wait and see.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya