Berita

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump (Foto: AP)

Dunia

Trump Ngamuk, Mendadak Hentikan Perundingan Dagang dengan Kanada

SABTU, 25 OKTOBER 2025 | 07:02 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara mendadak menghentikan seluruh pembicaraan perdagangan dengan Kanada setelah menuduh pemerintah negara itu menayangkan iklan yang mengutip dengan salah pernyataan mantan Presiden Ronald Reagan. 

Iklan anti-tarif tersebut, yang diproduksi oleh pemerintah provinsi Ontario, ditayangkan di saluran televisi AS dan dianggap menyesatkan publik tentang kebijakan tarif Trump.

Lewat unggahan di platform Truth Social, Trump menyebut iklan itu “palsu” dan menuduh Kanada berusaha mencampuri keputusan Mahkamah Agung AS terkait tarif globalnya. 


“KANADA TERKECOH! Mereka telah lama menipu tarif, membebankan biaya hingga 400 persen kepada petani kami," tulis Trump di media sosial, dikutip dari AFP, Sabtu 25 Oktober 2025.

Yayasan Ronald Reagan mengonfirmasi bahwa iklan yang dimaksud telah menggunakan potongan audio dan video dari pidato Reagan tahun 1987 tentang perdagangan. Namun yayasan itu menilai potongan tersebut dipakai secara keliru hingga “salah menggambarkan” pandangan Reagan, dan kini tengah mempertimbangkan langkah hukum terhadap pemerintah Ontario.

Dalam pidato aslinya, Reagan memperingatkan bahwa tarif tinggi dapat memicu pembalasan dari negara lain dan menimbulkan perang dagang. Namun Trump menegaskan sebaliknya, bahwa Reagan justru “mendukung tarif demi keamanan nasional AS.”

Keputusan Trump datang hanya dua minggu setelah pertemuannya dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney di Gedung Putih. Saat itu hubungan kedua pemimpin terlihat akrab, dan Trump bahkan memuji Carney sebagai “pemimpin kelas dunia.” Namun kini hubungan kedua negara kembali memburuk.

Meski hubungan dagang memanas, kedua negara masih terikat dalam perjanjian perdagangan bebas USMCA yang memastikan sebagian besar perdagangan lintas batas tetap tanpa tarif. Namun dengan tensi politik yang meningkat, masa depan kesepakatan ini kini semakin tidak pasti menjelang tinjauan ulang pada 2026.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

AS Gempur ISIS di Suriah

Minggu, 11 Januari 2026 | 18:14

Aksi Kemanusiaan PDIP di Sumatera Turunkan Tim Kesehatan Hingga Ambulans

Minggu, 11 Januari 2026 | 18:10

Statistik Kebahagiaan di Jiwa yang Rapuh

Minggu, 11 Januari 2026 | 17:52

AS Perintahkan Warganya Segera Tinggalkan Venezuela

Minggu, 11 Januari 2026 | 17:01

Iran Ancam Balas Serangan AS di Tengah Gelombang Protes

Minggu, 11 Januari 2026 | 16:37

Turki Siap Dukung Proyek 3 Juta Rumah dan Pengembangan IKN

Minggu, 11 Januari 2026 | 15:53

Rakernas PDIP Harus Berhitung Ancaman Baru di Jawa Tengah

Minggu, 11 Januari 2026 | 15:22

Rossan Roeslani dan Ferry Juliantono Terpilih Jadi Pimpinan MES

Minggu, 11 Januari 2026 | 15:15

Pertamina Pasok BBM dan LPG Gratis untuk Bantu Korban Banjir Sumatera

Minggu, 11 Januari 2026 | 14:50

Pesan Megawati untuk Gen Z Tekankan Jaga Alam

Minggu, 11 Januari 2026 | 14:39

Selengkapnya