Berita

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump (Foto: AP)

Global

Trump Ngamuk, Mendadak Hentikan Perundingan Dagang dengan Kanada

SABTU, 25 OKTOBER 2025 | 07:02 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara mendadak menghentikan seluruh pembicaraan perdagangan dengan Kanada setelah menuduh pemerintah negara itu menayangkan iklan yang mengutip dengan salah pernyataan mantan Presiden Ronald Reagan. 

Iklan anti-tarif tersebut, yang diproduksi oleh pemerintah provinsi Ontario, ditayangkan di saluran televisi AS dan dianggap menyesatkan publik tentang kebijakan tarif Trump.

Lewat unggahan di platform Truth Social, Trump menyebut iklan itu “palsu” dan menuduh Kanada berusaha mencampuri keputusan Mahkamah Agung AS terkait tarif globalnya. 


“KANADA TERKECOH! Mereka telah lama menipu tarif, membebankan biaya hingga 400 persen kepada petani kami," tulis Trump di media sosial, dikutip dari AFP, Sabtu 25 Oktober 2025.

Yayasan Ronald Reagan mengonfirmasi bahwa iklan yang dimaksud telah menggunakan potongan audio dan video dari pidato Reagan tahun 1987 tentang perdagangan. Namun yayasan itu menilai potongan tersebut dipakai secara keliru hingga “salah menggambarkan” pandangan Reagan, dan kini tengah mempertimbangkan langkah hukum terhadap pemerintah Ontario.

Dalam pidato aslinya, Reagan memperingatkan bahwa tarif tinggi dapat memicu pembalasan dari negara lain dan menimbulkan perang dagang. Namun Trump menegaskan sebaliknya, bahwa Reagan justru “mendukung tarif demi keamanan nasional AS.”

Keputusan Trump datang hanya dua minggu setelah pertemuannya dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney di Gedung Putih. Saat itu hubungan kedua pemimpin terlihat akrab, dan Trump bahkan memuji Carney sebagai “pemimpin kelas dunia.” Namun kini hubungan kedua negara kembali memburuk.

Meski hubungan dagang memanas, kedua negara masih terikat dalam perjanjian perdagangan bebas USMCA yang memastikan sebagian besar perdagangan lintas batas tetap tanpa tarif. Namun dengan tensi politik yang meningkat, masa depan kesepakatan ini kini semakin tidak pasti menjelang tinjauan ulang pada 2026.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya