Berita

Direktur Eksekutif Prolog Survey Center, Arifuddin Hamid, merilis surveinya secara daring melalui ruang Zoom, pada Jumat, 24 Oktober 2025. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

67,3 Persen Publik Puas Kondisi Demokrasi di Era Prabowo

JUMAT, 24 OKTOBER 2025 | 17:16 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Masa setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dari segi demokrasi dan situasi politik nasional, mendapat penilaian baik dari publik.

Demikian hasil survei Prolog Survey Center yang dirilis secara daring melalui ruang Zoom, pada Jumat 24 Oktober 2025.

Direktur Eksekutif Prolog Survey Center, Arifuddin Hamid menjelaskan, persepsi publik terhadap jalannya demokrasi di masa setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, tercatat tinggi.


"67,3 persen responden merasa puas atau sangat puas terhadap kondisi demokrasi nasional," kata Arif.

Arif merinci jumlah responden yang merasa sangat puas sebesar 9,5 persen. Sementara, yang merasa cukup puas lebih dominan yaitu sebesar 57,8 persen.

Adapun yang merasa tidak puas dan kurang puas, dia menyebutkan, jumlahnya rendah. Dimana, untuk yang kurang puas 21,6 persen dan yang tidak puas 6,1 persen.

"Hanya sekitar (total) 27,7 persen yang menilai kurang atau tidak puas, menandakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi masih relatif kuat," kata Arif.

Survei Prolog Survey Center dilaksanakan pada medio  7 hingga 14 Oktober 2025, dengan melibatkan 1.600 responden yang diambil dari 38 provinsi.

Survei itu menggunakan metode multistage stratified random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error kurang lebih 2,5 persen.

Metode itu berdasarkan Public Governance Performance Framework (OECD?"UNDP), yang mengukur kinerja pemerintahan melalui lima dimensi utama: efektivitas kebijakan, manfaat publik, konsistensi antarprogram, integritas pelaksanaan, serta empati dan responsivitas sosial.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya