BGN Perkuat Transparansi dan Keterbukaan Informasi Hukum

Badan Gizi Nasional (BGN) menghelat Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Jakarta selama dua hari, Kamis-Jumat, 23-24 Oktober 2025.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati menuturkan bahwa JDIH merupakan sarana penting dalam mendukung keterbukaan informasi hukum dan pelayanan hukum kepada masyarakat. 

"Website JDIH bukan hanya sekadar media penyimpanan dokumen hukum, namun telah menjadi wajah digital dari komitmen kita terhadap transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan akses terhadap informasi hukum yang valid dan terpercaya," kata Hida dalam sambutannya.

Namun demikian, lanjut Hida, keberhasilan dalam tata kelola JDIH sendiri sangat bergantung terhadap kemampuan sumber daya manusianya (SDM). 

"Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, kami berharap dapat meningkatkan kompetensi para pengelola JDIH, khususnya dalam hal pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan konten digital, serta tata kelola dokumen hukum secara profesional dan berstandar nasional," imbuhnya. 

Hida pun menilai bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar pengelola JDIH saling bertukar pengalaman, serta menyelaraskan visi dalam rangka mewujudkan JDIH yang lebih baik, informatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. 

"Saya juga mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan JDIH bukan hanya tugas dari satu unit kerja, melainkan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi antara bidang hukum, kehumasan, dan sistem informasi," tegasnya.

Sebagai penutup, dia berharap selama kegiatan bimtek ini berlangsung dapat tercipta peningkatan kualitas layanan publikasi di lingkungan internal BGN.

"Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar, serta mampu mendorong peningkatan kualitas layanan informasi hukum di lingkungan Badan Gizi Nasional," pungkas Hida.