Berita

Kepala BGN Dadan Hindayana. (Foto: Dok BGN)

Nusantara

Kelola Anggaran Jumbo, BGN Mau Ciptakan Ekosistem Bebas Korupsi

JUMAT, 24 OKTOBER 2025 | 00:18 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Badan Gizi Nasional (BGN) berkomitmen membangun lembaga yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi melalui pencanangan Zona Integritas.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas di seluruh satuan kerja BGN, baik pusat maupun daerah.

Pencanangan tersebut selaras dengan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).


Inspektur Utama BGN, Jimmy Alexander Adirman, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya bersama sejumlah lembaga untuk memastikan penerapan zona integritas berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

“Kami telah melakukan pencanangan dan sosialisasi bersama teman-teman dari KPK, Kementerian PANRB, Ombudsman RI, BPK RI serta Kejaksaan RI,” ujar Jimmy dalam keterangan resmi Kamis, 23 Oktober 2025.

Ia menegaskan, komitmen ini harus dijalankan secara menyeluruh oleh seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan BGN.

“Harapannya, semua pegawai dan pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional dapat menjalankan tugas dengan amanah, akuntabel, dan berintegritas,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menekankan pentingnya menjaga integritas lembaga, terutama karena BGN mengelola anggaran publik yang besar dan bersentuhan langsung dengan program peningkatan gizi masyarakat.

“Sebagai lembaga dengan anggaran yang besar, BGN perlu menjaga integritas karena berkaitan dengan pengelolaan uang,” tegas Dadan.

“Zona integritas ini harus mulai kita perketat, tidak hanya di kantor BGN pusat, namun juga di semua satuan yang tersebar di seluruh Indonesia, terutama di daerah terdepan,” lanjutnya.

Kegiatan ini menjadi titik awal bagi BGN dalam memperkuat budaya kerja yang bersih, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap rupiah anggaran negara dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.


Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya