Berita

Kepala BGN Dadan Hindayana. (Foto: Dok BGN)

Nusantara

Kelola Anggaran Jumbo, BGN Mau Ciptakan Ekosistem Bebas Korupsi

JUMAT, 24 OKTOBER 2025 | 00:18 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Badan Gizi Nasional (BGN) berkomitmen membangun lembaga yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi melalui pencanangan Zona Integritas.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas di seluruh satuan kerja BGN, baik pusat maupun daerah.

Pencanangan tersebut selaras dengan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).


Inspektur Utama BGN, Jimmy Alexander Adirman, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya bersama sejumlah lembaga untuk memastikan penerapan zona integritas berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

“Kami telah melakukan pencanangan dan sosialisasi bersama teman-teman dari KPK, Kementerian PANRB, Ombudsman RI, BPK RI serta Kejaksaan RI,” ujar Jimmy dalam keterangan resmi Kamis, 23 Oktober 2025.

Ia menegaskan, komitmen ini harus dijalankan secara menyeluruh oleh seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan BGN.

“Harapannya, semua pegawai dan pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional dapat menjalankan tugas dengan amanah, akuntabel, dan berintegritas,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menekankan pentingnya menjaga integritas lembaga, terutama karena BGN mengelola anggaran publik yang besar dan bersentuhan langsung dengan program peningkatan gizi masyarakat.

“Sebagai lembaga dengan anggaran yang besar, BGN perlu menjaga integritas karena berkaitan dengan pengelolaan uang,” tegas Dadan.

“Zona integritas ini harus mulai kita perketat, tidak hanya di kantor BGN pusat, namun juga di semua satuan yang tersebar di seluruh Indonesia, terutama di daerah terdepan,” lanjutnya.

Kegiatan ini menjadi titik awal bagi BGN dalam memperkuat budaya kerja yang bersih, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap rupiah anggaran negara dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.


Populer

Ramadhan Pohan, Pendukung Anies yang Kini Jabat Anggota Dewas LKBN ANTARA

Jumat, 09 Januari 2026 | 03:45

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

UPDATE

OTT Pegawai Pajak Jakarta Utara: KPK Sita Uang Ratusan Juta dan Valas

Sabtu, 10 Januari 2026 | 12:14

Mendagri: 12 Wilayah Sumatera Masih Terdampak Pascabencana

Sabtu, 10 Januari 2026 | 12:04

Komisi I DPR: Peran TNI dalam Penanggulangan Terorisme Hanya Pelengkap

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:33

X Ganti Emotikon Bendera Iran dengan Simbol Anti-Rezim

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:27

Trump Sesumbar AS Bisa Kuasai 55 Persen Minyak Dunia Lewat Venezuela

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:10

Konten Seksual AI Bikin Resah, Grok Mulai Batasi Pembuatan Gambar

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:52

Ironi Pangan di Indonesia: 43 Persen Rakyat Tak Mampu Makan Bergizi

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:41

Emas Antam Berkilau, Naik Rp25.000 Per Gram di Akhir Pekan

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:34

Khamenei Ancam Tindak Tegas Pendemo Anti-Pemerintah

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:22

Ekonomi Global 2026: Di Antara Pemulihan dan Ketidakpastian Baru

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:06

Selengkapnya