Berita

Kepala BGN Dadan Hindayana. (Foto: Dok BGN)

Nusantara

Kelola Anggaran Jumbo, BGN Mau Ciptakan Ekosistem Bebas Korupsi

JUMAT, 24 OKTOBER 2025 | 00:18 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Badan Gizi Nasional (BGN) berkomitmen membangun lembaga yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi melalui pencanangan Zona Integritas.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas di seluruh satuan kerja BGN, baik pusat maupun daerah.

Pencanangan tersebut selaras dengan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).


Inspektur Utama BGN, Jimmy Alexander Adirman, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya bersama sejumlah lembaga untuk memastikan penerapan zona integritas berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

“Kami telah melakukan pencanangan dan sosialisasi bersama teman-teman dari KPK, Kementerian PANRB, Ombudsman RI, BPK RI serta Kejaksaan RI,” ujar Jimmy dalam keterangan resmi Kamis, 23 Oktober 2025.

Ia menegaskan, komitmen ini harus dijalankan secara menyeluruh oleh seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan BGN.

“Harapannya, semua pegawai dan pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional dapat menjalankan tugas dengan amanah, akuntabel, dan berintegritas,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menekankan pentingnya menjaga integritas lembaga, terutama karena BGN mengelola anggaran publik yang besar dan bersentuhan langsung dengan program peningkatan gizi masyarakat.

“Sebagai lembaga dengan anggaran yang besar, BGN perlu menjaga integritas karena berkaitan dengan pengelolaan uang,” tegas Dadan.

“Zona integritas ini harus mulai kita perketat, tidak hanya di kantor BGN pusat, namun juga di semua satuan yang tersebar di seluruh Indonesia, terutama di daerah terdepan,” lanjutnya.

Kegiatan ini menjadi titik awal bagi BGN dalam memperkuat budaya kerja yang bersih, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap rupiah anggaran negara dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Giliran ASN dan Pejabat Bea Cukai Diperiksa KPK

Rabu, 19 Agustus 2026 | 12:56

Usulan ATM MBG Bakal Dibahas di Komisi IX DPR

Rabu, 19 Agustus 2026 | 10:40

UPDATE

Penanganan Kabupaten Terdampak Gempa NTT Terus Difokuskan Kemensos

Minggu, 23 Agustus 2026 | 12:21

KPK Ungkap Pengondisian Pembagian Kuota Haji 50:50 Sebelum MoU RI-Arab Saudi

Minggu, 23 Agustus 2026 | 12:16

BNPB Perkuat OMC Tangani Karhutla di Kalimantan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 12:02

Iran Pamerkan Pabrik Rudal Balistik Bawah Tanah

Minggu, 23 Agustus 2026 | 11:26

Pasukan Darat dan Water Bombing Dikerahkan Padamkan Karhutla Kalsel

Minggu, 23 Agustus 2026 | 11:21

KPK Usut Dugaan Korupsi PBJ Era Bupati Bogor Rudy Susmanto

Minggu, 23 Agustus 2026 | 11:13

Prabowo dan Jokowi Hadiri Pernikahan Kasespri Rizky Irmansyah di JCC

Minggu, 23 Agustus 2026 | 11:07

Desa Sade Terbakar, Ini Sejarah dan Asal-usul Masyarakat Suku Sasak

Minggu, 23 Agustus 2026 | 10:52

Ada Gerhana Bulan Sebagian Akhir Agustus 2026, Catat Jadwalnya

Minggu, 23 Agustus 2026 | 10:43

Karhutla Kalsel, Api Tak Terlihat tapi Gambut Masih Berasap

Minggu, 23 Agustus 2026 | 10:13

Selengkapnya