Berita

Kepala BGN Dadan Hindayana. (Foto: Dok BGN)

Nusantara

Kelola Anggaran Jumbo, BGN Mau Ciptakan Ekosistem Bebas Korupsi

JUMAT, 24 OKTOBER 2025 | 00:18 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Badan Gizi Nasional (BGN) berkomitmen membangun lembaga yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi melalui pencanangan Zona Integritas.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas di seluruh satuan kerja BGN, baik pusat maupun daerah.

Pencanangan tersebut selaras dengan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).


Inspektur Utama BGN, Jimmy Alexander Adirman, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya bersama sejumlah lembaga untuk memastikan penerapan zona integritas berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

“Kami telah melakukan pencanangan dan sosialisasi bersama teman-teman dari KPK, Kementerian PANRB, Ombudsman RI, BPK RI serta Kejaksaan RI,” ujar Jimmy dalam keterangan resmi Kamis, 23 Oktober 2025.

Ia menegaskan, komitmen ini harus dijalankan secara menyeluruh oleh seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan BGN.

“Harapannya, semua pegawai dan pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional dapat menjalankan tugas dengan amanah, akuntabel, dan berintegritas,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menekankan pentingnya menjaga integritas lembaga, terutama karena BGN mengelola anggaran publik yang besar dan bersentuhan langsung dengan program peningkatan gizi masyarakat.

“Sebagai lembaga dengan anggaran yang besar, BGN perlu menjaga integritas karena berkaitan dengan pengelolaan uang,” tegas Dadan.

“Zona integritas ini harus mulai kita perketat, tidak hanya di kantor BGN pusat, namun juga di semua satuan yang tersebar di seluruh Indonesia, terutama di daerah terdepan,” lanjutnya.

Kegiatan ini menjadi titik awal bagi BGN dalam memperkuat budaya kerja yang bersih, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap rupiah anggaran negara dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.


Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya