Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Foto: Dok. Kemenko Perekonomian)

Politik

Pemerintah Siapkan Rp1,1 Triliun Buat Gaji Peserta Magang Nasional

KAMIS, 23 OKTOBER 2025 | 18:41 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintah menganggarkan Rp1,1 triliun untuk gaji lebih dari 100 ribu peserta program magang nasional. Nantinya, anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

"Yang batch ini 100.000 (anggarannya) segitu (Rp 1,1 triliun)," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Kamis, 23 Oktober 2025.

Kebijakan ini jadi langkah nyata mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama di kalangan generasi muda yang tengah bersiap menghadapi tantangan dunia kerja masa depan.


Program magang tersebut juga dirancang untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja muda dan memastikan lulusan baru memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri. 

“Pemerintah akan memberi enam bulan gaji setara UMP (Upah Minimum Provinsi) bagi peserta magang. Sekitar 10 persen fresh graduate akan langsung masuk ke lapangan kerja lewat skema link-and-match,” lanjut Airlangga.

Nantinya, pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga dunia industri melalui pendekatan link-and-match sesuai kebutuhan tenaga kerja di masing-masing daerah.

“Dengan enam bulan magang, mereka punya kemampuan sesuai kebutuhan industri sehingga bisa langsung terserap kerja,” demikian kata Airlangga.

Program ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi 8+4+5 yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan sudah dibuka bulan Oktober 2025 ini. Pendaftaran magang nasional untuk batch kedua akan dibuka pada November mendatang dengan kuota 80 ribu orang.

Tahun 2026, program magang ini akan kembali dibuka dengan kuota 100 ribu posisi. "Insyaallah 100 ribu lagi tahun depan, dan ini akan menjadi program rutin pemerintah," kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya