Berita

Kepolisian Republik Indonesia (Polri). (Foto: Istimewa)

Politik

Tak Elok Pensiunan TNI Desak Prabowo Umumkan Komite Reformasi Polri

KAMIS, 23 OKTOBER 2025 | 18:06 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pensiunan TNI dan sejumlah pihak lainnya sepatutnya bersabar menunggu pengumuman Komite Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

"Purnawirawan TNI tak elok mendesak Presiden Prabowo segera mengumumkan," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis 23 Oktober 2025.

Edi berharap semua pihak nantinya mendukung nama-nama yang masuk dalam Komite Reformasi Polri bentukan Presiden untuk melakukan evaluasi Polri menjadi lebih baik.     


Sebenarnya, kata Edi, bukan cuma Polri yang perlu perbaikan, namun semua institusi, kementerian serta lembaga negara, seperti Kejaksaan, TNI, dan komisi negara.

Lanjut Edi, Presiden sebetulnya sudah memiliki perangkat sendiri untuk menangani Polri yakni Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Tugas Kompolnas sesuai Perpres No 17 Tahun 2011 adalah membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Kapolri.  

"Kalau Presiden memberdayakan kompolnas, saya kira itu sangat baik," kata Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini. 

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pengumuman anggota Komite Reformasi Polri tinggal menunggu waktu saja. 

"Enggak ada (perubahan). Tinggal tunggu waktu saja," ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 22 Oktober 2025.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya