Berita

Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto: RMOL)

Politik

Geografis Jadi Tantangan Utama Pembangunan Trans Papua

KAMIS, 23 OKTOBER 2025 | 16:01 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pembangunan ruas utama Jalan Trans Papua sebagai prioritas utama dalam memperkuat konektivitas di wilayah timur Indonesia.

Menurut AHY, pembangunan infrastruktur di Papua tidak bisa dilakukan secara acak, tetapi harus dimulai dari jaringan jalan utama yang menjadi arteri penghubung antarwilayah. 

“Dalam tubuh kita ada arteri-arteri utama yang harus dituntaskan terlebih dahulu, karena arterinya harus ada dulu baru setelah itu kita bisa menghubungkan dengan ruas-ruas yang sifatnya sekunder,” ujar AHY usai rapat koordinasi percepatan pembangunan Papua, di Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2025.


Ia menjelaskan, ruas-ruas utama Jalan Trans Papua sepanjang ratusan kilometer harus menjadi fokus utama pemerintah agar konektivitas antarwilayah bisa terbentuk secara menyeluruh.

“Yang primernya dulu dihubungkan ratusan kilometer itu, kemudian baru sekaligus dikembangkan. Bahkan secara paralel juga bisa dikembangkan untuk yang lebih sekunder,” kata AHY.

AHY mengakui, tantangan geografis di Papua sangat berat dan membutuhkan strategi pembangunan yang adaptif. Namun, ia menegaskan bahwa justru di situlah pentingnya kehadiran negara untuk menembus isolasi wilayah dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

“Papua luar biasa. Bagi yang sudah pernah ke Papua pasti langsung tahu betapa luar biasa tantangannya secara geografis. Bukan kita tidak mensyukuri, tetapi justru di sinilah kita harus hadir,” tegasnya.

Ia menambahkan, pembangunan akses fisik seperti jalan tidak hanya berpengaruh terhadap mobilitas ekonomi, tetapi juga terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.

“Selalu pertumbuhan itu sangat ditentukan oleh seberapa baik akses yang bisa masuk ke sebuah daerah. Ketimpangan juga begitu, karena akses yang berbeda,” ujarnya.

AHY menegaskan bahwa pemerintah telah mempelajari berbagai permasalahan yang muncul dalam tahun pertama pelaksanaan pembangunan. 

Tahun-tahun ke depan, katanya, akan menjadi momentum untuk mempercepat dan menyempurnakan solusi yang lebih efektif bagi Papua.

“Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan ini kita semakin cepat dan semakin efektif lagi dalam menghadirkan kebijakan serta solusi yang lebih permanen,” pungkas AHY.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya