Berita

Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto: RMOL)

Politik

Geografis Jadi Tantangan Utama Pembangunan Trans Papua

KAMIS, 23 OKTOBER 2025 | 16:01 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pembangunan ruas utama Jalan Trans Papua sebagai prioritas utama dalam memperkuat konektivitas di wilayah timur Indonesia.

Menurut AHY, pembangunan infrastruktur di Papua tidak bisa dilakukan secara acak, tetapi harus dimulai dari jaringan jalan utama yang menjadi arteri penghubung antarwilayah. 

“Dalam tubuh kita ada arteri-arteri utama yang harus dituntaskan terlebih dahulu, karena arterinya harus ada dulu baru setelah itu kita bisa menghubungkan dengan ruas-ruas yang sifatnya sekunder,” ujar AHY usai rapat koordinasi percepatan pembangunan Papua, di Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2025.


Ia menjelaskan, ruas-ruas utama Jalan Trans Papua sepanjang ratusan kilometer harus menjadi fokus utama pemerintah agar konektivitas antarwilayah bisa terbentuk secara menyeluruh.

“Yang primernya dulu dihubungkan ratusan kilometer itu, kemudian baru sekaligus dikembangkan. Bahkan secara paralel juga bisa dikembangkan untuk yang lebih sekunder,” kata AHY.

AHY mengakui, tantangan geografis di Papua sangat berat dan membutuhkan strategi pembangunan yang adaptif. Namun, ia menegaskan bahwa justru di situlah pentingnya kehadiran negara untuk menembus isolasi wilayah dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

“Papua luar biasa. Bagi yang sudah pernah ke Papua pasti langsung tahu betapa luar biasa tantangannya secara geografis. Bukan kita tidak mensyukuri, tetapi justru di sinilah kita harus hadir,” tegasnya.

Ia menambahkan, pembangunan akses fisik seperti jalan tidak hanya berpengaruh terhadap mobilitas ekonomi, tetapi juga terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.

“Selalu pertumbuhan itu sangat ditentukan oleh seberapa baik akses yang bisa masuk ke sebuah daerah. Ketimpangan juga begitu, karena akses yang berbeda,” ujarnya.

AHY menegaskan bahwa pemerintah telah mempelajari berbagai permasalahan yang muncul dalam tahun pertama pelaksanaan pembangunan. 

Tahun-tahun ke depan, katanya, akan menjadi momentum untuk mempercepat dan menyempurnakan solusi yang lebih efektif bagi Papua.

“Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan ini kita semakin cepat dan semakin efektif lagi dalam menghadirkan kebijakan serta solusi yang lebih permanen,” pungkas AHY.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Selain Anak Buah Nusron, KPK Benarkan Tangkap Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 00:25

Laut Bukan Tempat untuk Mati

Selasa, 15 September 2026 | 00:01

APKARINDO Perjuangkan Ksejahteraan Petani hingga Kejayaan Karet Rakyat

Senin, 14 September 2026 | 23:42

Anak Buah Nusron Kena OTT KPK Terkait Pengurusan HGB Summarecon

Senin, 14 September 2026 | 23:22

DPR Soroti Usia Kapal dan Kepatuhan Aturan Impor dalam Tragedi Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 23:02

Pemerintah Bahu Membahu Cegah Karhutla Masuk Zona Inti IKN

Senin, 14 September 2026 | 23:01

Pemilik Laundry Sukses Kembangkan Usaha dari Mekaar jadi BRILink Agen

Senin, 14 September 2026 | 22:38

OTT KPK Makin Mengerucut, Fahd A Rafiq hingga Bos Summarecon Dikabarkan Terjaring

Senin, 14 September 2026 | 22:37

Ketua KPK Benarkan OTT Pejabat ATR/BPN, Daftar Nama Belum Diungkap

Senin, 14 September 2026 | 21:59

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Selengkapnya