Berita

Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono didampingi Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman. (Foto: Humas Kemenko)

Politik

AHY Bahas Empat Agenda Strategis untuk Percepatan Pembangunan Papua

KAMIS, 23 OKTOBER 2025 | 12:43 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan di kawasan Timur Indonesia, khususnya Papua. 

Hal itu disampaikan sosok yang akrab disapa AHY dalam rapat koordinasi bersama para Gubernur Papua di Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2025.

“Para gubernur Papua ada di Jakarta, ini sangat baik jika kita bertemu dan bisa membahas sejumlah hal strategis, hal penting terkait dengan pembangunan, atau lebih tepatnya percepatan pembangunan di Papua,” ujar AHY membuka pertemuan.


AHY mengaku langsung merespons positif inisiatif tersebut begitu mendengar para kepala daerah Papua tengah berada di Jakarta. 

Ia segera menjadwalkan pertemuan itu dengan melibatkan sejumlah kementerian terkait, termasuk Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman, yang disebutnya aktif mendampingi revitalisasi kawasan transmigrasi di Papua.

“Pertemuan hari ini tentunya spesial karena bukan hanya kebetulan beliau-beliau sedang berada di Jakarta, tapi memang karena pembangunan kawasan Timur Indonesia, khususnya wilayah Papua, ini menjadi atensi sekaligus agenda prioritas pada saat pertama kali saya dipanggil dan diberikan direktif oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata AHY.

Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu menekankan, nomenklatur kementerian yang dipimpinnya memang dirancang dengan penekanan pada dua aspek besar yaitu infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Fokus tersebut, kata AHY, sejak awal diarahkan untuk mempercepat pembangunan di wilayah timur Indonesia.

“Bahkan nomenklatur kementerian koordinator ini bukan hanya infrastruktur tapi ada kata pembangunan kewilayahan. Implisit di situ adalah fokus untuk percepatan pembangunan wilayah timur, khususnya Papua,” tegasnya.

AHY juga mengapresiasi pembentukan Komite Eksekutif Papua, yang disebutnya akan menjadi instrumen strategis dalam mengoordinasikan dan mengeksekusi berbagai program lintas kementerian.

“Komite eksekutif ini sangat strategis dan akan menjadi tangan yang bisa menjalankan sekaligus membangun komunikasi dan koordinasi seperti ini,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, AHY memaparkan bahwa Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengoordinasikan lima kementerian teknis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Transmigrasi.

“Jadi bicara pembangunan ada di sini semua, bicara konektivitas antarwilayah juga ada di sini,” ujar AHY.

Rapat koordinasi tersebut membahas empat agenda utama dalam percepatan pembangunan Papua.

“Agenda yang kita jalankan saat ini adalah sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua, khususnya ada empat hal yang kita bahas hari ini,” kata AHY.

Empat agenda dimaksud meliputi pengembangan kawasan strategis dan kawasan ekonomi baru, percepatan pembangunan infrastruktur Trans Papua sebagai tulang punggung konektivitas darat, integrasi konektivitas udara dan laut untuk memperlancar logistik dan mobilitas antarwilayah, serta pengembangan kawasan permukiman dan transmigrasi di sepanjang koridor Trans Papua.

“Empat agenda penting tersebut tentu tidak akan selesai dalam satu kali rakor, tapi paling tidak kita sudah bisa mendapatkan gambaran umum dan gambaran luasnya,” pungkas AHY.



Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Selain Anak Buah Nusron, KPK Benarkan Tangkap Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 00:25

Laut Bukan Tempat untuk Mati

Selasa, 15 September 2026 | 00:01

APKARINDO Perjuangkan Ksejahteraan Petani hingga Kejayaan Karet Rakyat

Senin, 14 September 2026 | 23:42

Anak Buah Nusron Kena OTT KPK Terkait Pengurusan HGB Summarecon

Senin, 14 September 2026 | 23:22

DPR Soroti Usia Kapal dan Kepatuhan Aturan Impor dalam Tragedi Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 23:02

Pemerintah Bahu Membahu Cegah Karhutla Masuk Zona Inti IKN

Senin, 14 September 2026 | 23:01

Pemilik Laundry Sukses Kembangkan Usaha dari Mekaar jadi BRILink Agen

Senin, 14 September 2026 | 22:38

OTT KPK Makin Mengerucut, Fahd A Rafiq hingga Bos Summarecon Dikabarkan Terjaring

Senin, 14 September 2026 | 22:37

Ketua KPK Benarkan OTT Pejabat ATR/BPN, Daftar Nama Belum Diungkap

Senin, 14 September 2026 | 21:59

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Selengkapnya