BPJS: Penghapusan Tunggakan Berlaku untuk Masyarakat yang Tercatat di DTSN

Anggaran Rp20 triliun untuk melunasi tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 seperti yang pernah dijanjikan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, langkah pemutihan dilakukan agar masyarakat miskin yang sempat berhenti menjadi peserta aktif dapat kembali menikmati layanan tanpa terbebani utang lama.

Hal itu juga ditegaskan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti. Menurutnya,  penghapusan tunggakan atau pemutihan hanya berlaku bagi peserta BPJS yang pindah komponen, misalnya dari peserta mandiri berubah menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Katakanlah, sebelumnya dia peserta mandiri, lalu menunggak, padahal dia sudah pindah ke PBI, tetapi masih punya tunggakan. Nah, itu dibayari oleh pemerintah daerah misalnya (karena sudah menjadi PBI), tetapi (tercatat di sistem) masih punya tunggakan, maka tunggakan itu dihapus," terang Ali Ghufron, di Jakarta, Rabu 22 Oktober 2025.

Ia juga menambahkan, pemutihan ini harus tepat sasaran, berlaku bagi masyarakat yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN). 

“Jadi dia harus masuk DTSN, harus orang yang memang miskin atau tidak mampu,” ucapnya.

Menurutnya, nilai pemutihan iuran diperkirakan mencapai lebih dari Rp 10 triliun. Namun, perhitungan detail jumlah peserta yang akan mendapat manfaat masih disusun. Ali Ghufron juga menekankan, kebijakan untuk melakukan pemutihan tunggakan peserta tidak akan mengganggu arus kas di lembaga asuransi kesehatan resmi milik pemerintah tersebut.

"Enggak, tidak akan mengganggu, asal tepat sasaran. Kalau enggak tepat sasaran itu bisa mengganggu, tetapi kalau tepat sasaran saya kira enggak," jelasnya.