PM Baru Jepang, Sanae Takaichi (Foto: BBC)
Sanae Takaichi resmi mencatat sejarah setelah terpilih menjadi perdana menteri perempuan pertama Jepang pada awal pekan ini.
Namun, langkah bersejarah itu justru menuai sorotan publik karena kabinet barunya yang beranggotakan 19 orang hanya menyertakan dua perempuan.
Padahal, sebelum terpilih, Takaichi sempat berjanji akan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemerintahannya hingga setara dengan negara-negara Nordik seperti Islandia dan Finlandia, yang dikenal unggul dalam kesetaraan gender.
Di Islandia, enam dari 11 anggota kabinet adalah perempuan, sementara di Finlandia, 11 dari 19 posisi dipegang oleh perempuan.
Dalam kabinet Takaichi, Satsuki Katayama menjadi perempuan pertama yang menjabat Menteri Keuangan Jepang, dan Kimi Onoda ditunjuk sebagai Menteri Keamanan Ekonomi.
Jumlah ini sama dengan kabinet pendahulunya, Shigeru Ishiba, yang juga hanya melibatkan dua menteri perempuan.
Takaichi dikenal sebagai tokoh konservatif di Partai Demokrat Liberal (LDP). Ia kerap menegaskan pentingnya nilai-nilai keluarga tradisional dan menolak revisi undang-undang abad ke-19 yang memungkinkan pasangan menikah menggunakan nama keluarga berbeda.
“Mengizinkan perempuan mempertahankan nama gadis mereka akan mengikis nilai-nilai keluarga tradisional,” ujar Takaichi dalam salah satu pernyataannya, seperti dikutip dari The Guardian, Kamis, 23 Oktober 2025.
Sosiolog ternama Jepang, Chizuko Ueno, menilai kepemimpinan Takaichi tidak serta-merta akan membawa perubahan signifikan bagi kesetaraan gender.
“Prospek perdana menteri perempuan pertama tidak membuat saya senang. Itu mungkin meningkatkan peringkat kesetaraan gender Jepang, tetapi tidak berarti politiknya akan lebih ramah terhadap perempuan," tulisnya di platform X.
Namun, sebagian kalangan menilai langkah Takaichi tetap memiliki dampak simbolik yang penting.
“Ada makna besar dari kenyataan bahwa Takaichi menjadi perdana menteri, karena itu bisa menurunkan hambatan psikologis bagi perempuan untuk masuk ke ranah publik,” kata Naomi Koshi, mantan wali kota perempuan termuda di Jepang, kepada Kyodo News.
Meski jumlah perempuan di parlemen meningkat, 73 dari 465 kursi atau sekitar 15,7 persen, Jepang masih tertinggal jauh dalam hal kesetaraan gender.
Berdasarkan Indeks Kesenjangan Gender 2025 dari Forum Ekonomi Dunia, Jepang menempati peringkat ke-118 dari 148 negara.
