Berita

Analis gender Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45), Ratu Dyah Ayu Gendiswardani (kanan) di Morrissey Hotel, Jalan KH. Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Oktober 2025. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Setahun Pemerintahan

Perhatian Prabowo ke Isu Gender Belum Optimal

KAMIS, 23 OKTOBER 2025 | 02:59 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Setahun pemerintahan Prabowo Subianto dianggap belum banyak memperhatikan isu gender. 

Hal itu disampaikan analis gender Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45), Ratu Dyah Ayu Gendiswardani dalam Media Briefing bertajuk "Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran", di Morrissey Hotel, Jalan KH. Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Oktober 2025.

"Di sini kami melihat bahwa sebuah kemajuan negara itu tidak hanya untuk ukur dari perekonomiannya saja tetapi juga bagaimana negara itu berkomitmen untuk melindungi seluruh masyarakatnya," ujar Gendis.


Ia menerangkan, terdapat isu perempuan dalam Asta Cita yang digagas Presiden Prabowo. Namun faktanya, kekerasan terhadap perempuan masih terus meningkat hingga saat ini.

"Kami melihat bahwa trend selama 12 tahun terakhir ini kekerasan terhadap perempuan ini terus meningkat. Dan bahkan ketika kami lihat di tahun 2025, ini juga kekerasan semakin banyak," bebernya.

"Di sini apabila dilihat kekerasan ini banyak berada di Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti suami, pacar," sambung dia.

Lebih dari itu, Gendis mencatat target Presiden Prabowo terhadap penurunan angka kekerasan seksual hingga 3,19 persen. Akan tetapi yang menjadi masalah, dia mendapati usaha itu tak didukung dengan adanya kebijakan yang juga ramah gender.

"Di awal tahun 2025 ini Pak Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden untuk efisiensi belanja di seluruh K/L (kementerian/lembaga). Pada efisiensi ini, pemerintah memangkas cukup banyak dari K/L yang terkait dengan perlindungan perempuan," jelasnya.

Ia mendorong agar ke depannya Presiden Prabowo lebih memperhatikan perlindungan pada perempuan, dengan memastikan ketercukupan anggaran di Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kementerian HAM dan Komisi Nasional (Komnas) HAM serta Komnas Perempuan.

"Kalau tidak, hal ini akan mengancam bagaimana K/L-K/L ini melakukan perlindungan, advokasi dan rehabilitasi untuk korban-korban kekerasan seperti itu, khususnya perempuan," pungkasnya.


Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Bahaya Tersembunyi Kerikil di Ban Mobil dan Cara Mengatasinya

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:15

PKS: Pemerintah harus Segera Tetapkan Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:14

Mengupas Bahaya Air Keras Menyusul Kasus Penyerangan Aktivis KontraS di Jakarta

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:52

Kemenhaj Tegaskan Komitmen Haji Inklusif bagi Lansia dan Disabilitas

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:47

Qatar Kutuk Serangan Brutal Israel di Lebanon

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Tembus 103 Dolar AS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:10

AS Kirim Ribuan Marinir ke Timur Tengah, Iran Terancam Invasi Darat

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:41

Wall Street Rontok Menatap Kemungkinan Inflasi Global

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:23

Transformasi Kinerja BUKA: Dari Rugi Menjadi Laba Rp3,14 Triliun di 2025

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:08

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Selengkapnya