Berita

Analis gender Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45), Ratu Dyah Ayu Gendiswardani (kanan) di Morrissey Hotel, Jalan KH. Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Oktober 2025. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Setahun Pemerintahan

Perhatian Prabowo ke Isu Gender Belum Optimal

KAMIS, 23 OKTOBER 2025 | 02:59 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Setahun pemerintahan Prabowo Subianto dianggap belum banyak memperhatikan isu gender. 

Hal itu disampaikan analis gender Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45), Ratu Dyah Ayu Gendiswardani dalam Media Briefing bertajuk "Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran", di Morrissey Hotel, Jalan KH. Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Oktober 2025.

"Di sini kami melihat bahwa sebuah kemajuan negara itu tidak hanya untuk ukur dari perekonomiannya saja tetapi juga bagaimana negara itu berkomitmen untuk melindungi seluruh masyarakatnya," ujar Gendis.


Ia menerangkan, terdapat isu perempuan dalam Asta Cita yang digagas Presiden Prabowo. Namun faktanya, kekerasan terhadap perempuan masih terus meningkat hingga saat ini.

"Kami melihat bahwa trend selama 12 tahun terakhir ini kekerasan terhadap perempuan ini terus meningkat. Dan bahkan ketika kami lihat di tahun 2025, ini juga kekerasan semakin banyak," bebernya.

"Di sini apabila dilihat kekerasan ini banyak berada di Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti suami, pacar," sambung dia.

Lebih dari itu, Gendis mencatat target Presiden Prabowo terhadap penurunan angka kekerasan seksual hingga 3,19 persen. Akan tetapi yang menjadi masalah, dia mendapati usaha itu tak didukung dengan adanya kebijakan yang juga ramah gender.

"Di awal tahun 2025 ini Pak Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden untuk efisiensi belanja di seluruh K/L (kementerian/lembaga). Pada efisiensi ini, pemerintah memangkas cukup banyak dari K/L yang terkait dengan perlindungan perempuan," jelasnya.

Ia mendorong agar ke depannya Presiden Prabowo lebih memperhatikan perlindungan pada perempuan, dengan memastikan ketercukupan anggaran di Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kementerian HAM dan Komisi Nasional (Komnas) HAM serta Komnas Perempuan.

"Kalau tidak, hal ini akan mengancam bagaimana K/L-K/L ini melakukan perlindungan, advokasi dan rehabilitasi untuk korban-korban kekerasan seperti itu, khususnya perempuan," pungkasnya.


Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Pertamina Mandalika Racing Series 2026 Songsong Pembalap Muda Menuju Pentas Dunia

Rabu, 24 Juni 2026 | 01:56

Catatan Hari Pelaut Sedunia 2026

Rabu, 24 Juni 2026 | 01:34

284 Petembak Siap Bertarung dalam Kejurnas Menembak ISSF 2026

Rabu, 24 Juni 2026 | 01:17

Lembaga Peradilan Khusus Pemilu Perlu Dibentuk Demi Wujudkan Keadilan

Rabu, 24 Juni 2026 | 00:50

Pembangunan Hotel Prima Katulampa Harus Dihentikan, Ini Sebabnya

Rabu, 24 Juni 2026 | 00:30

Mahasiswa dan Dalang

Rabu, 24 Juni 2026 | 00:10

Kejati Sultra Geledah Rumah Bos Tambang hingga Rujab Wabup Kolaka

Selasa, 23 Juni 2026 | 23:48

PDIP yang Overthinking, Bukan Pemerintah yang Panik

Selasa, 23 Juni 2026 | 23:32

Kemensos Mulai Operasikan Dua SR Permanen di Pasuruan Bulan Depan

Selasa, 23 Juni 2026 | 23:16

PDIP Desak Wapres Gibran Klarifikasi Soal "Uang Sogok" ke Mahasiswa UBK

Selasa, 23 Juni 2026 | 22:45

Selengkapnya