Berita

Sejumlah siswa SMPN 2 Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menikmati menu makan bergizi gratis (MBG) (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Nusantara

48,9 Persen Publik Minta MBG Dilanjutkan

RABU, 22 OKTOBER 2025 | 18:24 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Lembaga Media Survei Nasional (Median) merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan bahwa mayoritas publik memberikan penilaian positif terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Menurut Peneliti senior Median, Rico Marbun, dari hasil survei, sebanyak 63,9 persen publik menyatakan puas terhadap pelaksanaan program MBG, sementara 34,6 persen menyatakan tidak puas, dan sisanya 1,5 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

“Program ini dipersepsikan membantu meningkatkan gizi anak sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga,” ujar Rico dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu 22 Oktober 2025.


Namun, menurutnya, publik cukup terbelah menyikapi pertanyaan apakah program ini dilanjutkan atau dihentikannya. Sebanyak 48,9 persen publik menyatakan program MBG sebaiknya dilanjutkan, sementara 38,3 persen berpendapat perlu dihentikan sementara untuk diperbaiki, dan 12,1 persen menginginkan agar program tersebut dihentikan sepenuhnya. 

Rico menyebutkan, berdasarkan survei diketahui beberapa alasan utama mengapa publik ingin MBG dilanjutkan. Antara lain, 14,6 persen dianggap mampu meningkatkan Gizi Anak, meringankan ekonomi keluarga 13,1%, dianggap tepat sasaran 10,9 persen.

"Serta dianggap berkualitas dalam mplementasinya sebanyak 7,7 persen, dan mampu membuka lapangan kerja 5,5 persen," kata Rico.

Rico melanjutkan, terdapat lima alasan utama mengapa sebagian masyarakat menyatakan tidak puas terhadap program MBG. Antara lain sebanyak 14,2 persen responden menilai masih banyak kasus keracunan makanan yang terjadi di lapangan. Sebanyak 4,7 persen menyebut program ini belum merata di semua daerah. 3,6 persen menilai kualitas makanan yang disajikan tidak bergizi atau tidak sesuai standar. 

"Lalu sebanyak 2,2 persen menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program. Dan 2,2 persen lainnya menilai program belum tepat sasaran," kata Rico.

Survei Median ini dilakukan pada 17-19 Oktober 2025 menggunakan platform media sosial dengan melibatkan 600 responden dari 38 provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner berbasis Google Form, yang disebarkan kepada pengguna aktif media sosial berusia 17 hingga 60 tahun ke atas.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

TNI Gandeng Bulog Hadirkan Program Pangan Murah di Puncak Jaya

Kamis, 02 April 2026 | 03:59

Jadwal KA Ciremai Dipastikan Kembali Normal

Kamis, 02 April 2026 | 03:46

KUR dan Salah Arah Subsidi Negara

Kamis, 02 April 2026 | 03:20

Gugatan Forum Purnawirawan TNI Bertujuan agar Kasus Ijazah Jokowi Rampung

Kamis, 02 April 2026 | 02:55

Umrah Prajurit dan ASN TNI

Kamis, 02 April 2026 | 02:39

Ledakan SPBE Cimuning Turut Porak-Porandakan Pemukiman Warga

Kamis, 02 April 2026 | 02:16

JK: Kalau BBM Murah, Orang akan Pakai Seenaknya

Kamis, 02 April 2026 | 01:59

AS Beri Sinyal Belum Ingin Akhiri Perang dengan Iran

Kamis, 02 April 2026 | 01:37

Wamen Fajar: Model Soal TKA Cocok buat Kebutuhan Masa Depan

Kamis, 02 April 2026 | 01:12

Danantara Didorong Percepat Proyek Hilirisasi dan Waste to Energy

Kamis, 02 April 2026 | 00:54

Selengkapnya