Berita

Sejumlah siswa SMPN 2 Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menikmati menu makan bergizi gratis (MBG) (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Nusantara

48,9 Persen Publik Minta MBG Dilanjutkan

RABU, 22 OKTOBER 2025 | 18:24 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Lembaga Media Survei Nasional (Median) merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan bahwa mayoritas publik memberikan penilaian positif terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Menurut Peneliti senior Median, Rico Marbun, dari hasil survei, sebanyak 63,9 persen publik menyatakan puas terhadap pelaksanaan program MBG, sementara 34,6 persen menyatakan tidak puas, dan sisanya 1,5 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

“Program ini dipersepsikan membantu meningkatkan gizi anak sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga,” ujar Rico dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu 22 Oktober 2025.


Namun, menurutnya, publik cukup terbelah menyikapi pertanyaan apakah program ini dilanjutkan atau dihentikannya. Sebanyak 48,9 persen publik menyatakan program MBG sebaiknya dilanjutkan, sementara 38,3 persen berpendapat perlu dihentikan sementara untuk diperbaiki, dan 12,1 persen menginginkan agar program tersebut dihentikan sepenuhnya. 

Rico menyebutkan, berdasarkan survei diketahui beberapa alasan utama mengapa publik ingin MBG dilanjutkan. Antara lain, 14,6 persen dianggap mampu meningkatkan Gizi Anak, meringankan ekonomi keluarga 13,1%, dianggap tepat sasaran 10,9 persen.

"Serta dianggap berkualitas dalam mplementasinya sebanyak 7,7 persen, dan mampu membuka lapangan kerja 5,5 persen," kata Rico.

Rico melanjutkan, terdapat lima alasan utama mengapa sebagian masyarakat menyatakan tidak puas terhadap program MBG. Antara lain sebanyak 14,2 persen responden menilai masih banyak kasus keracunan makanan yang terjadi di lapangan. Sebanyak 4,7 persen menyebut program ini belum merata di semua daerah. 3,6 persen menilai kualitas makanan yang disajikan tidak bergizi atau tidak sesuai standar. 

"Lalu sebanyak 2,2 persen menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program. Dan 2,2 persen lainnya menilai program belum tepat sasaran," kata Rico.

Survei Median ini dilakukan pada 17-19 Oktober 2025 menggunakan platform media sosial dengan melibatkan 600 responden dari 38 provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner berbasis Google Form, yang disebarkan kepada pengguna aktif media sosial berusia 17 hingga 60 tahun ke atas.

Populer

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Polres Tangsel Diduga Gelapkan Barbuk Sabu 20 Kg

Minggu, 21 Desember 2025 | 02:07

Pemberhentian Ijeck Demi Amankan Bobby Nasution

Minggu, 21 Desember 2025 | 01:42

Indonesia, Negeri Dalam Nalar Korupsi

Minggu, 21 Desember 2025 | 01:05

GAMKI Dukung Toba Pulp Lestari Ditutup

Minggu, 21 Desember 2025 | 01:00

Bergelantungan Demi Listrik Nyala

Minggu, 21 Desember 2025 | 00:45

Komisi Percepatan Reformasi Polri Usul Polwan Dikasih Jabatan Strategis

Minggu, 21 Desember 2025 | 00:19

Putin Tak Serang Negara Lain Asal Rusia Dihormati

Minggu, 21 Desember 2025 | 00:05

Ditemani Kepala BIN, Presiden Prabowo Pastikan Percepatan Pemulihan Sumatera

Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:38

Pemecatan Ijeck Pesanan Jokowi

Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:21

Kartel, Babat Saja

Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:03

Selengkapnya