Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. (Foto: Dok. Setkab)
Sejumlah terobosan kebijakan digulirkan Presiden Prabowo Subianto selama satu tahun menjadi kepala negara, mulai di bidang pangan, pendidikan, keagamaan, hingga hukum.
“Kami melihat setidaknya ada delapan gebrakan Presiden Prabowo yang sangat luar biasa dan benar-benar dirasakan manfaatnya,” kata peneliti senior Jaringan Muslim Madani (JMM), Haji Asep Saefudin dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 22 Oktober 2025.
Pertama, ketahanan pangan. Di era Presiden Prabowo, ketahanan pangan dinilai telah menjadi fondasi kedaulatan nasional. Mulai dari mencetak tiga juta hektare sawah baru dengan target 750 ribu hektar per tahun, peningkatan volume pupuk bersubsidi hingga 9,5 juta ton pada 2025 dan menyederhanakan mekanisme penyaluran.
Kedua, sektor pendidikan dan gizi rakyat. Prabowo telah meluncurkan program Sekolah Rakyat untuk keluarga miskin dan miskin ekstrem agar mendapatkan akses pendidikan berkualitas. Lalu ada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau lebih dari 20 juta penerima manfaat, termasuk anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.
"Program ini juga membuka 290 ribu lapangan kerja, melibatkan 1 juta petani, nelayan, dan pelaku UMKM, serta membentuk 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi," ucap Asep.
Ketiga, berperan di dunia internasional. Sejak awal menjabat, Prabowo aktif di kancah diplomasi internasional dengan menghadiri berbagai forum global di tengah dinamika krisis kemanusiaan dan geopolitik dunia.
"Misalnya dalam sidang umum PBB ke-80, Prabowo menyuarakan solusi dua negara sebagai jalan damai bagi konflik berkepanjangan Palestina-Israel. Pidato itu mencerminkan prinsip moral dan tanggung jawab global yang berakar dari pengalaman diplomasi Indonesia," jelasnya.
Keempat, reformasi haji dan pembangunan kampung haji. Saat ini, telah dibentuk Kementerian Haji, kementerian khusus yang menangani penyelenggaraan haji dan umrah.
Kelima, bidang keamanan dengan melakukan reformasi Polri melalui melalui pembentukan Komite Reformasi Polri.
Keenam, penguatan ekonomi rakyat melalui UMKM. Hingga Oktober 2025, Prabowo telah mengeluarkan kebijakan penghapusan utang macet UMKM, perpanjangan tarif PPh final, serta penguatan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
Ketujuh, pemberantasan korupsi dan mafia migas. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama, termasuk dalam sektor strategis seperti pertambangan dan migas.
"Sejumlah langkah pembersihan di BUMN dan penindakan terhadap mafia hukum juga menjadi bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih," lanjut Asep.
Terakhir adalah transformasi keimigrasian melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 157/2024 terkait pembentukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Menteri Imipas, Agus Andrianto berhasil menaikkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan menyetor Rp8.315.346.605.001 ke kas negara per 18 Oktober 2025.
Angka ini meningkat 17,57 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp7.072.001.651.728, sekaligus melampaui target tahun 2025 sebesar Rp6.553.686.050.000.
“Gebrakan-gebrakan ini menandai fondasi penting bagi Indonesia menuju negara yang lebih adil, makmur, dan disegani di dunia internasional,” pungkas Asep.
