Gubernur Malut Rakor dengan KPK Tanpa Dihadiri Pimpinan

Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda Laos, hari ini menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rakor ini berjalan tanpa dihadiri para pimpinan KPK, melainkan hanya dengan Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pertemuan pada Rabu, 22 Oktober 2025, ini merupakan bagian dari tugas rutin KPK.

"Melalui tugas koordinasi dan supervisi, KPK terus melakukan pendampingan dan pengawasan kepada seluruh pemerintah daerah," ujar Budi, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu siang 22 Oktober 2025.

Selain memantau delapan area utama dalam program pencegahan korupsi yang disebut Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), KPK juga kini berfokus mengawasi perencanaan dan penganggaran untuk program-program unggulan dan prioritas di Pemda.

Budi menambahkan bahwa Rakor tersebut membahas MCSP di wilayah Maluku Utara dan dihadiri oleh Plt Direktur Korsup wilayah V, Bapak Imam Turmudhi.

Mengenai ketidakhadiran para pimpinan KPK, Budi menegaskan bahwa hal itu karena pimpinan sudah terjadwal untuk kegiatan lainnya.

"Saat ini rapat sedang berlangsung, di antaranya membahas MCSP di wilayah Maluku Utara. Rapat diikuti Plt Direktur Korsup wilayah V, Pak Imam Turmudhi. Pimpinan sudah terjadwal untuk kegiatan lainnya," pungkas Budi.