Pemerintah Alokasikan Rp130 Triliun untuk KPP, BTN Siap Jadi Mayoritas Penyalur Terbesar

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen serius dalam mempercepat pemenuhan Program 3 Juta Rumah dengan mengalokasikan dana jumbo untuk skema baru Kredit Program Perumahan (KPP).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa total anggaran yang disiapkan untuk KPP mencapai Rp130 triliun. Dana ini ditargetkan mampu memicu pembangunan 320 ribu rumah bagi masyarakat.

"Anggaran tersebut ditargetkan bisa membangun 320 ribu rumah untuk masyarakat dan mendorong Program 3 Juta Rumah," tutur Airlangga dalam Akad Massal KUR secara daring, dikutip Rabu 22 Oktober 2025.

Alokasi dana KPP tersebut dibagi menjadi dua fokus utama, yaitu Rp113 triliun untuk Supply (pengembang/pembangun) dan Rp17 triliun untuk Demand (pembeli/masyarakat).

Menyambut inisiatif ini, PT Bank Tabungan Negara (BTN) menyatakan optimisme tinggi untuk menjadi distributor terbesar KPP. Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengklaim bahwa BTN siap memimpin penyaluran berkat ekosistem pembiayaan perumahan yang lengkap yang mereka miliki.

"Kami berharap bisa menjadi mayoritas dalam menyalurkan kredit ini," ujar Nixon, dalam keterangannya yang diterima redaksi. 

Skema KPP menawarkan bunga yang sangat rendah, yaitu hanya 6 persen. Program ini dirancang fleksibel dengan plafon besar untuk dua segmen, yakni untuk sisi supply dan demand perumahan.

Menurut Nixon untuk sisi supply, para developer UMKM bisa mengajukan kredit hingga Rp5 miliar per debitur, bahkan bisa diperpanjang hingga empat kali dengan total plafon Rp20 miliar. Lalu di sisi demand, KPP dapat mencapai Rp500 juta bagi para debitur yang ingin membeli, merenovasi rumah, atau membangun ruko hingga kos-kosan. 

Nixon menambahkan, BTN telah mengidentifikasi ribuan mitra, termasuk 2.878 developer dan 4.032 toko bangunan, yang siap mengakses KPP. Untuk tahap awal di sisa tahun ini, BTN memprediksi akan menyalurkan KPP sekitar Rp2 triliun.