Berita

Joko Widodo bareng Luhut Binsar Pandjaitan di depan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) alias Whoosh. (Foto: Istimewa)

Politik

Luhut Mencla-Mencle soal Whoosh, Pengamat: Harus Diaudit!

SELASA, 21 OKTOBER 2025 | 16:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sikap Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan terkait proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) alias Whoosh dianggap mencla-mencle.

Pasalnya, Luhut belakangan menyebut proyek Whoosh sudah busuk namun tetap dilanjutkan dan memimpin pelaksanaan proyek yang merugi triliunan rupiah tersebut. 

“Idealnya Luhut seharusnya menolak melanjutkan proyek tersebut. Namun hal itu justru tidak dilakukan Luhut. Tidak konsisten,” kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada RMOL sesaat lalu, Selasa 21 Oktober 2025. 


Menurut Jamiluddin, sikap inkonsisten Luhut tersebut semakin membingungkan masyarakat. Sebab, Luhut terkesan memaksakan proyek Whoosh harus selesai meski carut-marut dan berutang ke China Development Bank (CDB) dengan bunga setiap tahunnya yang harus dibayarkan sebesar 2 persen. 

Adapun total investasi pembangunan Whoosh sebesar 7,27 miliar dolar AS atau Rp120,38 triliun.

Atas dasar itu, Jamiluddin menilai perlu adanya audit menyeluruh terhadap proyek Whoosh di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut. Melalui audit, nantinya akan diketahui pihak-pihak yang mendapat keuntungan dari proyek tersebut. 

“Hal itu perlu dilakukan agar penggunaan anggaran proyek tersebut terang benderang. Siapa pun yang mendapat keuntungan finansial seharusnya ditindak ke ranah hukum,” pungkas Jamiluddin.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

8.620 Hektare Lahan Kalsel Terbakar, Pemadaman Terganjal Krisis Air

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:24

BRImo Taiwan Manjakan Diaspora dan PMI Kelola Keuangan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:15

Temuan Bibit Sawit Bongkar Motif Karhutla Bukan Semata karena El Nino

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:52

ISPA dan Rabies Mulai Mengancam Ribuan Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:39

Tolak Demo Berbau Provokasi di DPR, Jaga Jakarta!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:23

Magang Pengurus KDKMP Replikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:12

Masa Iddah Politik Calon Ketum PBNU: Bolehkah Perkum Menambah Syarat?

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:06

Menuju Muktamar NU, Nahdliyin Berharap Sejarah 2015 Tak Terulang

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:31

Gebu Minang-Hanura Terbangkan 3,6 Ton Rendang Buat Korban Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:28

Obligasi Sosial Berkelanjutan BRI Raih IDX Channel Anugerah ESG 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya