Berita

Joko Widodo bareng Luhut Binsar Pandjaitan di depan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) alias Whoosh. (Foto: Istimewa)

Politik

Luhut Mencla-Mencle soal Whoosh, Pengamat: Harus Diaudit!

SELASA, 21 OKTOBER 2025 | 16:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sikap Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan terkait proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) alias Whoosh dianggap mencla-mencle.

Pasalnya, Luhut belakangan menyebut proyek Whoosh sudah busuk namun tetap dilanjutkan dan memimpin pelaksanaan proyek yang merugi triliunan rupiah tersebut. 

“Idealnya Luhut seharusnya menolak melanjutkan proyek tersebut. Namun hal itu justru tidak dilakukan Luhut. Tidak konsisten,” kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada RMOL sesaat lalu, Selasa 21 Oktober 2025. 


Menurut Jamiluddin, sikap inkonsisten Luhut tersebut semakin membingungkan masyarakat. Sebab, Luhut terkesan memaksakan proyek Whoosh harus selesai meski carut-marut dan berutang ke China Development Bank (CDB) dengan bunga setiap tahunnya yang harus dibayarkan sebesar 2 persen. 

Adapun total investasi pembangunan Whoosh sebesar 7,27 miliar dolar AS atau Rp120,38 triliun.

Atas dasar itu, Jamiluddin menilai perlu adanya audit menyeluruh terhadap proyek Whoosh di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut. Melalui audit, nantinya akan diketahui pihak-pihak yang mendapat keuntungan dari proyek tersebut. 

“Hal itu perlu dilakukan agar penggunaan anggaran proyek tersebut terang benderang. Siapa pun yang mendapat keuntungan finansial seharusnya ditindak ke ranah hukum,” pungkas Jamiluddin.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

PLN Perluas SPKLU Signature Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

Minggu, 13 September 2026 | 08:21

Pemerintah Didesak Tetapkan Status Darurat Kesehatan Imbas Karhutla

Minggu, 13 September 2026 | 08:01

AntreEV Permudah Antrean SPKLU Lewat PLN Mobile

Minggu, 13 September 2026 | 07:40

Tak Ada Kerusakan Akibat Gempa di Perairan Kepulauan Seribu

Minggu, 13 September 2026 | 07:03

Bisa Pengaruhi Investor, Penegak Hukum Ditantang Adil di Kasus Transfer Pricing

Minggu, 13 September 2026 | 06:51

Inovasi Jebolan Program Pertamuda Pertamina Bantu Nelayan Peroleh Cuan

Minggu, 13 September 2026 | 06:21

Ketika Hukum Terlihat Sedang Mencari Pasal, Bukan Kebenaran

Minggu, 13 September 2026 | 05:47

Nilai Adat Harus Dipegang Teguh dan Diwariskan ke Setiap Generasi

Minggu, 13 September 2026 | 05:16

Budi Daya Lobster Modeling Batam Tembus Pasar Ekspor, Daerah Lain Siap Menyusul

Minggu, 13 September 2026 | 04:43

Strategi Pengusaha Indonesia Hadapi CBAM EU dan IEU-CEPA

Minggu, 13 September 2026 | 04:14

Selengkapnya