Berita

Mantan Presiden Joko Widodo di depan kereta cepat. (Foto: PT KAI)

Politik

Proyek Kereta Cepat Whoosh Warisan Jokowi Terbukti Membebani Negara

SELASA, 21 OKTOBER 2025 | 13:10 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

 Polemik seputar penolakan Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa untuk membayar utang proyek kereta cepat Whoosh merupakan konsekuensi dari pengambilan keputusan yang sarat kepentingan politik di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Masalah keuangan itu efek dari inti proses pengambilan keputusan yang sangat penuh dengan relasi kuasa,” ujar Pengamat Kebijakan Publik, Sulfikar Amir, lewat kanal Youtube Abrahan Samad, Selasa, 21 Oktober 2025.

Ia menilai, sejak awal banyak pihak telah memperingatkan dan mengkritik proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, namun semua suara tersebut diabaikan. 


“Tapi proyek ini terus berjalan, dipaksakan, lalu sekarang beroperasi dan secara finansial dia rugi terus,” ujarnya.

Menurut Professor of Science, Technology, and Society Sociology Programme, School of Social Sciences Nanyang Technological University (NTU), Singapura itu, kondisi tersebut menimbulkan dua pertanyaan mendasar, mengapa proyek ini tetap dilaksanakan dan siapa yang paling bertanggung jawab terhadapnya.

Ia menyoroti pula aspek ketidakadilan yang muncul dari proyek tersebut yakni ketimpangan manfaat antarwilayah. 
“Duit yang keluar begitu besar hanya untuk melayani jalur penumpang dari Jakarta?"Bandung. Ini sangat tidak adil buat masyarakat di daerah lain yang butuh sarana transportasi yang sama,” tegasnya.

Kedua, dampaknya terhadap layanan kereta lain yang dikelola PT KAI. Ketika ini dipaksakan untuk terus dicover oleh PT KAI, akhirnya menggerogoti layanan di sektor lain, misalnya KRL atau jalur antar kota.

Sulfikar menilai, proyek ini sejak awal disetujui tanpa perhitungan yang matang. Ia menilai keputusan untuk memaksakan proyek kereta cepat mencerminkan gaya kepemimpinan Jokowi yang mengutamakan kehendak pribadi dibanding kajian teknokratis. 

“Ini yang hilang ketika sosok Jokowi masuk dan menganggap dia punya ide yang sangat berlian. Dia merasa bisa mengubah Indonesia dengan membawa teknologi dari Cina. Tapi ketika diberitahu bahwa proyek ini tidak layak, biayanya terlalu tinggi, dan ada alternatif lain, dia tidak peduli,” ujar Sulfikar.

“Dia menggunakan kekuasaannya, akhirnya menghasilkan keputusan yang sekarang membebani negara dan punya dampak terhadap banyak warga Indonesia,” pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya