Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. (Foto: Humas Setkab)
Alih-alih menjadi ajang selebrasi politik, peringatan HUT Partai Golkar tahun ini justru diwarnai kabar tak sedap bagi Ketua Umumnya, Bahlil Lahadalia yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) .
Dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, nama Bahlil mencuat sebagai menteri dengan kinerja terburuk.
Ia menempati posisi paling buncit dalam survei nasional yang dilakukan Center of Economic and Law Studies (Celios) dengan skor mencengangkan, -151 poin.
Survei yang digelar pada 2-17 Oktober 2025 itu melibatkan 1.338 responden, termasuk 120 jurnalis dari 60 perusahaan pers. Setiap responden diminta memilih tiga menteri dengan kinerja terbaik dan tiga terburuk. Akumulasi poin terbaik dikurangi poin terburuk, menghasilkan peringkat akhir yang menggambarkan persepsi publik secara keseluruhan.
"Peringkat pertama yang harus di-reshuffle itu adalah Pak Bahlil," kata Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Jayadi Askar saat merilis survei bertajuk Pembagian Rapor Kinerja 1 Tahun Prabowo-Gibran secara daring, Minggu, 19 Oktober 2025.
Ironisnya, hasil ini muncul bersamaan dengan perayaan ulang tahun Partai Golkar ke-61, tempat Bahlil bernaung. Rapor merah ini bisa dibilang jadi kado pahit bagi partai berlambang pohon beringin itu.
Senada, IndoStrategi juga menyebut, persepsi negatif terhadap Bahlil banyak dipicu oleh ketidakjelasan arah kebijakan hilirisasi, polemik investasi tambang, hingga keraguan publik atas transparansi proyek energi baru terbarukan (EBT).
Bahlil kerap tampil dengan retorika besar, tapi publik sulit melihat hasil nyata di lapangan. Dalam kabinet yang menjanjikan percepatan industrialisasi dan kemandirian energi, posisi ESDM justru stagnan.
Temuan ini, menjadi sinyal bagi Presiden Prabowo untuk segera melakukan evaluasi keras terhadap para pembantunya di Kabinet Merah Putih.
Dengan hasil survei yang menohok ini, nama Bahlil kini menjadi simbol kegagalan komunikasi dan implementasi kebijakan energi. Dan bagi Golkar, rapor merah tersebut menjadi pengingat bahwa kekuasaan tanpa kinerja hanyalah beban politik di mata rakyat.
