Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Youtube Setneg)
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi genap berusia satu tahun. Dalam periode tersebut, berbagai capaian telah diraih, namun sejumlah target strategis masih belum menunjukkan hasil optimal.
Founder sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai momen satu tahun ini menjadi waktu yang tepat bagi Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap Kabinet Merah Putih.
“Menteri bukan sekadar pembantu presiden, tapi juga penentu keberhasilan program dan janji politik presiden kepada rakyat. Faktanya, masih ada menteri yang justru menjadi beban, bukan solusi,” ujar Pangi kepada RMOL, Selasa, 21 Oktober 2025.
Menurutnya, Presiden Prabowo sendiri sudah memberikan sinyal tegas soal reshuffle kabinet. Ia mengingatkan, menteri yang sudah berkali-kali diingatkan namun tetap tidak berubah, sebaiknya diganti saja.
“Kalau sudah diingatkan tiga kali tapi tetap tidak berubah, ya sudah… apa boleh buat. Tidak perlu kasihan. Yang kasihan itu rakyat, kalau kita pertahankan menteri yang tidak bisa kerja,” tegas Prabowo dalam pernyataannya yang dikutip Pangi.
Pangi menilai, reshuffle kali ini harus dilakukan dengan berani, tegas, dan berbasis kinerja, bukan karena faktor kedekatan atau bagi-bagi kekuasaan.
“Negara tidak butuh pejabat yang hanya sibuk pencitraan, asal setor muka, atau sekadar memberikan kabar gembira tanpa kerja nyata,” ujarnya.
Program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, layanan kesehatan gratis, subsidi upah, swasembada pangan, hingga pelayanan haji, kata Pangi, tidak boleh diserahkan pada pejabat yang salah urus.
“Program-program ini adalah janji super premium presiden kepada rakyat. Menteri terkait harus siap bertanggung jawab penuh atas keberhasilannya,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya loyalitas menteri terhadap presiden dan rakyat, bukan kepada kelompok atau kepentingan pribadi.
“Menteri yang jadi beban, apalagi yang sudah tiga kali diingatkan, tidak layak dipertahankan. Reshuffle bukan untuk balas budi, tapi untuk menyelamatkan kinerja pemerintahan dan menjaga kepercayaan rakyat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Pangi menilai beberapa pos kementerian perlu mendapat perhatian khusus dalam evaluasi kali ini. Di antaranya Menteri Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Perumahan dan Permukiman, Menteri Pariwisata, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan PDT, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, serta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
“Satu tahun sudah cukup kesempatan untuk menilai siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang hanya numpang jabatan. Jika reshuffle dilakukan dengan tepat, Prabowo akan memiliki tim yang solid untuk menuntaskan janji-janji besarnya kepada rakyat,” tutupnya.
