Dailami Firdaus: Reshuffle Menteri Nakal Bukan Tabu

Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam bidang penegakan hukum masih menghadapi tantangan besar untuk menegakkan keadilan yang konsisten dan tidak tebang pilih. 

Senator DPD RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta, Dailami Firdaus berharap aparat penegak hukum memperkuat independensi dan integritas agar kepercayaan publik terhadap hukum meningkat.

"Hukum harus jadi pelindung rakyat, bukan alat kekuasaan. Masyarakat masih sering melihat adanya ketimpangan dalam penegakan hukum. Pemerintah harus menegaskan komitmennya untuk menegakkan keadilan bagi semua," kata Dailami melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin 20 Oktober 2025.

Dailami juga mengapresiasi Prabowo yang sudah membentuk Kementerian Haji dan Umrah untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi selama ini, termasuk sebagai upaya memangkas waktu tunggu.

"Saya kira ini kebijakan dan keinginan mulia karena ibadah Haji termasuk dalam rukun Islam," kata Dailami.

Tidak kalah penting, Dailami juga mengingatkan agar Prabowo betul-betul melaksanakan good governance and clean goverment.

"Saya senang Pak Prabowo tegas terhadap menteri-menteri yang 'nakal'. Reshuflle bukan tabu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih," pungkas Dailami.