Berita

Presiden Prabowo Subianto memimpin panen padi serentak di 14 provinsi di Majalengka, Jawa Barat, Senin 7 April 2025. (Foto: Istimewa)

Politik

Prabowo Berhasil Kembalikan Marwah Kedaulatan Pangan

SENIN, 20 OKTOBER 2025 | 12:17 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Apresiasi tinggi diberikan Anggota Komisi IV DPR RI, drh. Slamet, atas capaian pangan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menunjukkan komitmen kuat terhadap visi kedaulatan sebagaimana tertuang dalam Asta Cita. 

Dalam satu tahun pertama pemerintahan, berbagai indikator menunjukkan hasil positif di bidang produksi, kesejahteraan petani, serta stabilisasi pasokan pangan strategis.

Slamet menilai bahwa peningkatan alokasi anggaran ketahanan pangan yang mencapai Rp155,2 triliun pada tahun 2025 dan diproyeksikan naik menjadi Rp164 triliun pada tahun 2026 merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. 


“Presiden Prabowo telah menunjukkan langkah nyata dalam mengembalikan marwah kedaulatan pangan berpihak pada petani, nelayan, dan peternak,” ujar Slamet.

Berbagai kebijakan dan instrumen pengendalian pasar juga telah memperkuat upaya menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pangan, terutama beras, baik di tingkat petani maupun konsumen.

Data terbaru menunjukkan produksi beras dan jagung meningkat signifikan, dengan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai hampir 3,9 juta ton, penyaluran beras SPHP menembus 344 ribu ton, dan proyeksi produksi jagung mencapai 15,25 juta ton hingga akhir tahun. 

Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) nasional yang menembus 124,36 menjadi sinyal kuat naiknya kesejahteraan petani. Kebijakan penyaluran pupuk subsidi langsung ke petani juga mendapat apresiasi karena dinilai mempercepat distribusi dan mengurangi kebocoran.

“Kebijakan pupuk langsung ke petani menjawab keluhan klasik soal kelangkaan pupuk dan menjadi terobosan penting dalam tata kelola input pertanian,” tambahnya.

Meski demikian, Slamet menyoroti bahwa harga pangan masih cenderung tinggi, terutama pada beras, gula, daging, dan kedelai, sehingga perlu penguatan mekanisme stabilisasi dan distribusi di lapangan.

“Kestabilan pasokan belum otomatis menjamin harga terjangkau bagi rakyat, terutama menjelang musim paceklik,” tegas politikus PKS tersebut.

Ia juga menilai masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang perlu dibenahi, seperti rendahnya kepemilikan lahan petani, perlunya evaluasi mendalam terhadap program cetak sawah baru, dan kebijakan pangan yang masih terfokus pada beras dan jagung. Padahal, komoditas seperti bawang putih, kedelai, daging sapi, gula, dan garam industri masih sangat bergantung pada impor dalam jumlah besar.

Slamet menekankan pentingnya memperluas kebijakan pangan agar tidak hanya berorientasi pada produksi dan stabilisasi jangka pendek, tetapi juga memastikan keadilan, keberlanjutan, dan kemandirian pangan nasional berbasis kekuatan lokal.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

KPK Panggil 13 Saksi Kasus Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:22

Gugatan PT KSS, Ahli Nilai Keputusan Kemenhub Timbulkan Konsekuensi Hukum

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:21

Mengenal Taufik Hidayat, Lelaki Paling Kejam Abad Ini

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:12

Laporan HAM PBB Sebut Israel Sengaja Targetkan Anak-Anak Palestina

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:01

Jakarta 499 Tahun: Birokrasi Modern Belum Cukup Tanpa Perspektif HAM.

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:00

BKKBN: 8,1 Juta Keluarga di Indonesia Berisiko Stunting

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:41

Kisah Mantri Perempuan BRI Tempuh Pegunungan Toraja untuk Layani Nasabah di Wilayah 3T

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:29

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:28

Prabowo Dianugerahi Lencana Emas Adi Bakti Tani-Nelayan Maha Utama

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:24

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Bupati Muara Enim Edison

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:18

Selengkapnya