Berita

Presiden Prabowo Subianto memimpin panen padi serentak di 14 provinsi di Majalengka, Jawa Barat, Senin 7 April 2025. (Foto: Istimewa)

Politik

Prabowo Berhasil Kembalikan Marwah Kedaulatan Pangan

SENIN, 20 OKTOBER 2025 | 12:17 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Apresiasi tinggi diberikan Anggota Komisi IV DPR RI, drh. Slamet, atas capaian pangan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menunjukkan komitmen kuat terhadap visi kedaulatan sebagaimana tertuang dalam Asta Cita. 

Dalam satu tahun pertama pemerintahan, berbagai indikator menunjukkan hasil positif di bidang produksi, kesejahteraan petani, serta stabilisasi pasokan pangan strategis.

Slamet menilai bahwa peningkatan alokasi anggaran ketahanan pangan yang mencapai Rp155,2 triliun pada tahun 2025 dan diproyeksikan naik menjadi Rp164 triliun pada tahun 2026 merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. 


“Presiden Prabowo telah menunjukkan langkah nyata dalam mengembalikan marwah kedaulatan pangan berpihak pada petani, nelayan, dan peternak,” ujar Slamet.

Berbagai kebijakan dan instrumen pengendalian pasar juga telah memperkuat upaya menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pangan, terutama beras, baik di tingkat petani maupun konsumen.

Data terbaru menunjukkan produksi beras dan jagung meningkat signifikan, dengan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai hampir 3,9 juta ton, penyaluran beras SPHP menembus 344 ribu ton, dan proyeksi produksi jagung mencapai 15,25 juta ton hingga akhir tahun. 

Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) nasional yang menembus 124,36 menjadi sinyal kuat naiknya kesejahteraan petani. Kebijakan penyaluran pupuk subsidi langsung ke petani juga mendapat apresiasi karena dinilai mempercepat distribusi dan mengurangi kebocoran.

“Kebijakan pupuk langsung ke petani menjawab keluhan klasik soal kelangkaan pupuk dan menjadi terobosan penting dalam tata kelola input pertanian,” tambahnya.

Meski demikian, Slamet menyoroti bahwa harga pangan masih cenderung tinggi, terutama pada beras, gula, daging, dan kedelai, sehingga perlu penguatan mekanisme stabilisasi dan distribusi di lapangan.

“Kestabilan pasokan belum otomatis menjamin harga terjangkau bagi rakyat, terutama menjelang musim paceklik,” tegas politikus PKS tersebut.

Ia juga menilai masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang perlu dibenahi, seperti rendahnya kepemilikan lahan petani, perlunya evaluasi mendalam terhadap program cetak sawah baru, dan kebijakan pangan yang masih terfokus pada beras dan jagung. Padahal, komoditas seperti bawang putih, kedelai, daging sapi, gula, dan garam industri masih sangat bergantung pada impor dalam jumlah besar.

Slamet menekankan pentingnya memperluas kebijakan pangan agar tidak hanya berorientasi pada produksi dan stabilisasi jangka pendek, tetapi juga memastikan keadilan, keberlanjutan, dan kemandirian pangan nasional berbasis kekuatan lokal.

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

Keputusan Pemerintah Batasi Ekspor Gas ke Singapura Sangat Tepat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:57

IHSG, Selat Malaka dan Ujian Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:41

MKD Diminta Bersikap Tegas Sikapi Laporan Dugaan KDRT Anggota Dewan

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:20

Singapura, Dino Patti Djalal dan Opini Sesat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:45

Bareskrim Tahan WN Taiwan Manajer Kapal Pengangkut 1 Ton Ketamin

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:26

Haji Isam dan Kutukan Demokrasi Mahal

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:50

Kinerja Sektor Hukum Era Prabowo-Gibran Makin Bertaring

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:24

Temui Mendikdasmen, DPR Minta Gerakan Lawan Bullying Diperkuat Lintas Sektor

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:09

Balas Singapura! Bahlil Bakal Bangun PLTN di Batam

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:18

Pelabuhan Sabang Didorong jadi Hub Internasional yang Ramah Lingkungan

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:17

Selengkapnya