Luhut Tidak Paham Upaya Presiden Prabowo Bersikap Adil ke Buruh

Kritik keras disampaikan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, kepada Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan, terkait isu kenaikan upah pekerja. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KSPSI, Arif Minardi menilai, pernyataan Luhut yang menyebut buruh mengatur-ngatur negara terkait dengan penentuan upah pekerja atau buruh, telah bertentangan dengan upaya Presiden Prabowo Subianto terkait keadilan ekonomi.

"Dia, Luhut, tampaknya tidak memahami situasi ini. Padahal, Presiden Prabowo sekarang sedang berusaha untuk bersikap adil terhadap semua pihak, termasuk buruh," ujar Arif saat dihubungi RMOL, Senin, 20 Oktober 2025.

Dia menyebutkan, keadilan ekonomi sudah sepatutnya menjadi perhatian pemerintah, sebagai bagian dari upaya kesejahteraan nasional.

"Berusaha untuk adil bukan berarti sudah sepenuhnya adil. Langkah-langkah seperti membuka dialog, membicarakan ulang aturan, dan mendengarkan keluhan buruh adalah bagian dari upaya itu," tuturnya.

Namun bertolak belakang dari itu, justru Arif mendapati Luhut sebagai bagian dari pejabat yang memangku lembaga ekonomi di pemerintahan Presiden Prabowo, seolah mengesampingkan kesejahteraan bagi kelompok pekerja.

"Namun Luhut melihat pertemuan sekali saja dengan buruh seolah buruh sudah mengatur-ngatur pemerintah. Itu salah besar. Buruh tidak pernah punya kekuatan seperti itu. Luhut seakan tidak pernah peduli dengan nasib buruh," ucapnya.

"Ketika upah buruh naik 6,5 persen, Luhut seolah melihatnya sebagai kenaikan besar. Padahal sebelumnya kenaikan hanya 1-2 persen saja. Itu bukan kenaikan tinggi, melainkan bentuk perbaikan kecil," demikian Arif menambahkan.