Presiden Prabowo Disarankan Pecat Luhut Pandjaitan

Presiden terpilih Prabowo Subianto disarankan untuk segera mencopot Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dari posisinya, terutama jika LBP dinilai masih membawa gaya "terlalu mengatur" yang dominan seperti di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Imbauan ini mencuat setelah LBP yang sempat menjabat Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), secara terbuka menyarankan Presiden Prabowo untuk mengabaikan desakan organisasi buruh terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Pernyataan Luhut ini mendapat tanggapan keras dari Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto. Satyo menilai pandangan LBP berpotensi menjadi beban bagi pemerintahan baru.

"Jangan dianggap Prabowo ini mau disamakan di era Jokowi yang menganggap kelas pekerja itu cuma beban dalam sistem perekonomian nasional," kata Satyo kepada RMOL, Senin, 20 Oktober 2025.

Satyo menilai, Presiden Prabowo melihat ketenagakerjaan merupakan variabel penting dalam pertumbuhan ekonomi. Apalagi, Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen.

"Jadi Luhut harus paham, Prabowo ini bukan kayak Jokowi. Dia paham dalam sistem perekonomian ini, salah satu yang sektor paling penting itu ketenagakerjaan. Kalau ketenagakerjaan kondusif, produktivitas meningkat, ekonomi berputar, pertumbuhan ekonomi terjadi," terang Satyo.

Untuk itu, Satyo menyarankan agar Luhut diam daripada mengeluarkan pernyataan seolah-olah bisa mengatur-ngatur presiden.

"Lebih baik diam atau presiden saya sarankan ya, segera aja pecat Luhut, ganti dengan orang yang lebih punya visi yang sama dengan presiden. Jangan menjadi beban buat pemerintahan Prabowo. Lagipula orang ini sudah kedaluwarsa lah, mau ngapain dia lagi gitu loh, jangan ganggu pemerintahan baru lah, sudah selesai dia, berperiode-periode," pungkas Satyo.