Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke Desa Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. (Foto: Setpres)
Presiden Prabowo Subianto di setahun pemerintahannya berhasil menjaga ketahanan pangan dan menjadikan pertanian sebagai program prioritas.
Capaian Prabowo terlihat dalam menjaga cadangan beras pemerintah. Program pertanian menjadi prioritas pemerintah. Bahkan, pada 2026, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 40 triliun.
"Ini adalah langkah awal yang baik. Presiden Prabowo jadikan pangan sebagai andalan dan prioritas utama. Semoga ke depannya semakin baik," kata Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB Daniel Johan, Senin, 20 Oktober 2025.
Namun, Daniel meminta agar pemerintah menyiapkan anggaran khusus pertanian setidaknya 5 persen dari APBN. Sebab, kebutuhan pangan di Indonesia mencapai 280 juta jiwa lebih.
"Jika sumber pangan terhambat, maka akan terjadi gejolak yang sangat besar dan berpengaruh pada stabilitas ekonomi dan politik. Pangan adalah senjata sekaligus benteng pertahanan suatu negara," tegasnya.
Ketua DPP PKB itu juga menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok. Salah satunya beras. Walaupun produksi diklaim terus meningkat dan cadangan pangan tertinggi, tapi faktanya harga beras terus naik.
Dia menegaskan bahwa perlu antisipasi jangan sampai minyak goreng langka dan naik harganya seperti beberapa waktu lalu. Pemerintah memang telah melakukan operasi pasar. Hal itu merupakan langkah yang baik.
"Namun, yang perlu dicari adalah faktor utama penyebab kenaikan harga di tengah daya beli masyarakat yang rendah, karena faktor PKH, dan lapangan kerja yang belum tersedia," paparnya.
Daniel menegaskan pemerintah harus memperbaiki sistem tata kelola pangan dari hulu hingga hilir. Menurutnya, sisi hulu harus dibenahi, mulai dari tanah, SDM pertanian, hingga infrastruktur pertanian.
Sedangkan dari sisi hilir, pemerintah harus memperbaiki sistem pengelolaan pascapanen, stok pangan, distribusi pangan, pemantauan harga pangan, dan stabilisasi harga pangan.
"Hal ini untuk memastikan bahwa pangan dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat dengan mutu dan kualitas yang baik," tegasnya.
Daniel juga meminta pemerintah menjalankan UU perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Daerah yang memiliki lahan subur harus menjaganya agar tidak dilakukan alih fungsi untuk kepentingan di luar pertanian.
