Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: KAI)
Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, angkat bicara soal kekhawatiran publik terhadap utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang disebut-sebut bisa menjadi “bom waktu” bagi keuangan negara.
Menurut Sandiaga, persoalan utang proyek strategis seperti kereta cepat harus ditangani secara hati-hati dan berpihak pada kepentingan rakyat, sesuai amanat konstitusi.
“APBN kita harus digunakan sesuai Pasal 33, untuk kepentingan rakyat agar kita bisa sejahtera. APBN ini harus kita pastikan tidak terganggu dan memberi manfaat bagi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta pembangunan infrastruktur jangka panjang,” katanya seperti dikutip redaksi lewat akun X, Senin, 20 Oktober 2025.
Sandi menegaskan, kebijakan yang diambil pemerintah sebelumnya perlu dievaluasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Ia menilai penting untuk menghitung dengan cermat keberlanjutan proyek infrastruktur seperti kereta cepat agar tidak membebani fiskal negara.
“Apakah kita melakukan restrukturisasi dengan bunga yang lebih tidak mencekik? Ini perlu dikawal bersama, bukan hanya oleh pemerintah tapi juga para ahli di luar pemerintahan,” tegasnya.
Selain soal keuangan, Sandiaga menilai proyek kereta cepat harus memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat di sepanjang jalur Jakarta–Bandung.
“Sepanjang jalur Halim–Padalarang, harus dikembangkan kawasan transit oriented development yang membuka peluang ekonomi. Harga properti naik, tapi juga harus tersambung dengan hunian terjangkau bagi masyarakat yang bekerja di Bandung atau Jakarta, dan berdampak bagi UMKM,” jelasnya.
Sandi juga mengingatkan bahwa beban proyek ini tidak sepenuhnya bisa ditanggung oleh Indonesia, mengingat proyek KCJB merupakan kerja sama dengan China.
“Ini kan bukan tanggung jawab Indonesia saja, karena ini proyek Indonesia–China. Jadi harus ada negosiasi yang adil. Kita perlu menegosiasikan pembengkakan biaya agar hasilnya win-win tanpa membebani rakyat,” ujarnya.
Meski begitu, Sandiaga optimistis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mampu menangani isu ini dengan baik.
“Saya super percaya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan para menterinya, termasuk Menteri Keuangan Purbaya dan Pak Rosan, kita mampu menegosiasikan utang agar hasil restrukturisasinya menguntungkan dan tidak membebani,” kata Sandi.
Ia menutup dengan harapan agar proyek kereta cepat, termasuk rencana perpanjangan jalur hingga Surabaya, benar-benar menjadi solusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
