Celios: Kinerja Ekonomi Nasional Masih Buruk

Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) mengatakan, rendahnya penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di bidang ekonomi dalam satu tahun terakhir menjadi indikasi kegagalan kebijakan untuk menjawab tekanan biaya hidup dan daya beli masyarakat. 

Mayoritas publik menilai pungutan dan pajak pemerintah memberatkan, sementara stimulus ekonomi tidak membantu kebutuhan harian.

“Fakta bahwa 84 persen responden menganggap pajak dan pungutan pemerintah memberatkan, serta lebih dari separuh menilai bantuan ekonomi tidak membantu kebutuhan harian, menunjukkan adanya ketimpangan serius antara desain kebijakan fiskal dan kondisi riil masyarakat,” ujar Peneliti Ekonomi Celios, Bakhrul Fikri, dalam keterangan tertulis yang dikutip redaksi di Jakarta, Senin 20 Oktober 2025. 

Menurutnya, data Celios mencatat, 53 persen publik menilai stimulus ekonomi tidak berdampak pada kebutuhan dasar. Sementara 43 persen menilai upaya pemberantasan korupsi di sektor ekonomi belum optimal.

Momentum ini seharusnya dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan koreksi arah kebijakan ekonomi. 

“Pemerintah perlu memperbaiki efektivitas program perlindungan sosial, menyederhanakan pungutan dan pajak, memperkuat komunikasi publik yang transparan, serta menghentikan beberapa program yang tidak mampu menciptakan multiplier effect bagi masyarakat, salah satunya MBG,” tegasnya.

Dalam survei itu, 72 persen responden menilai kinerja ekonomi nasional masih buruk. Publik menilai kebijakan yang dikeluarkan tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat dan belum mampu menekan kenaikan harga barang pokok.

Celios juga menilai, lemahnya kinerja ekonomi selama satu tahun pemerintahan menjadi faktor utama turunnya kepercayaan publik. Penurunan daya beli dan tingginya beban pajak disebut memperdalam kesenjangan sosial di lapisan masyarakat menengah ke bawah.

Selain itu, 98 persen responden mendukung pemangkasan nomenklatur kementerian agar struktur pemerintahan lebih efisien dan terfokus. Publik menilai kabinet saat ini terlalu gemuk dan lamban dalam mengambil keputusan.