Ilustrasi (Foto: Artificial Intelligence)
Kaum buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dua konfederasi buruh terbesar di Indonesia itu juga menegaskan kesiapan mereka menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan kebijakan prorakyat benar-benar berjalan. Dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan bentuk kepatuhan politik, melainkan wujud tanggung jawab sosial untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keadilan bagi pekerja.
Mereka juga mendorong kebijakan ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada pekerja. Salah satu tuntutan utama adalah penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang adil dan penghapusan sistem outsourcing.
“Kami berharap pemerintahan Prabowo memprioritaskan kebijakan yang melindungi buruh dan masyarakat kecil,” kata Presiden KSPI Said Iqbal, dalam keterangannya di Jakarta, dikutip redaksi Senin 20 Oktober 2025.
Sebelumnya, kaum buruh dari KSPSI dan KSPI memperkuat posisi politiknya dalam Apel Akbar Kebangsaan di Lapangan Jababeka Botanical, Kabupaten Bekasi, pada Rabu 15 Oktober 2025 yang juga dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Ribuan buruh dari berbagai daerah—mulai Karawang, Tangerang, Bandung, hingga Jakarta—hadir membacakan Deklarasi Kebangsaan, yang berisi komitmen untuk menjaga persatuan, mendukung program pemerintahan, dan bersinergi dengan Polri menjaga stabilitas keamanan nasional.
“Buruh Indonesia mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," ujar Said Iqbal dalam momen tersebut. “Hanya di era Presiden Prabowo lah semangat untuk mengembalikan upah layak itu muncul kembali. Dan kami berterima kasih kepada Bapak Kapolri yang selalu membuka ruang dialog bagi kaum buruh.”
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menilai bahwa gerakan buruh saat ini telah berevolusi menjadi kekuatan positif yang bersinergi dengan pemerintah dan aparat negara. “Pesan kami jelas: sahkan segera RUU yang berpihak pada buruh! Dan kami menolak keras tindakan anarkis seperti membakar atau menjarah—itu bukan cara yang demokratis,” tegas Andi Gani.
Apel Akbar ini menjadi simbol komitmen gerakan buruh dalam mendukung stabilitas nasional serta memperkuat hubungan antara serikat pekerja, pemerintah, dan aparat penegak hukum.
