Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. (Foto: Humas Setkab)
Sentimen negatif publik terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia masih sangat tinggi. Selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Bahlil menjadi menteri dengan kinerja paling buruk.
"Peringkat pertama yang harus di-reshuffle itu adalah Pak Bahlil," kata Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Jayadi Askar saat merilis survei bertajuk Pembagian Rapor Kinerja 1 Tahun Prabowo-Gibran secara daring, Minggu, 19 Oktober 2025.
Dalam survei Celios, Bahlil mendapat skor -151 atau di posisi teratas menteri berkinerja buruk selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Menteri dengan kinerja buruk dan harus di-
reshuffle berdasarkan penilaian dari panel ahli itu ada Bahlil Lahadalia, kemudian Natalius Pigai, Raja Juli Antoni, Fadli Zon, Widiyanti Putri, sampai Supratman Andi Agtas," katanya.
Menteri HAM Natalius Pigai mendapat skor -79. Disusul Menteri Kehutanan Raja Juli dengan skor -56 dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon dengan skor -36.
Survei ini digelar pada medio 2 hingga 17 Oktober 2025 menggunakan metode
multistage random sampling melibatkan total 1.338 responden, di mana 120 di antaranya jurnalis dari 60 perusahaan pers berbeda.
Adapun mengenai metode penilaian terhadap para menteri, Celios menerapkan kepada setiap responden ahli memilih tiga menteri berkinerja terbaik selama 1 tahun pemerintahan dengan sistem peringkat.
Tiga poin untuk posisi pertama, dua poin untuk posisi kedua, dan satu poin untuk posisi ketiga. Akumulasi poin tersebut kemudian dikurangi dengan skor dari tiga menteri berkinerja terburuk untuk menghasilkan peringkat akhir.
Proses penilaian disusun secara bertahap untuk memastikan konsistensi dan keandalan data. Evaluasi kinerja ditentukan berdasarkan 6 indikator penilaian.
Enam indikator itu antara lain pencapaian program, kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan dan koordinasi, tata kelola anggaran, komunikasi kebijakan, dan penegakan hukum.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survei nasional, untuk menggali bagaimana masyarakat memandang kondisi ekonomi yang mereka alami, serta hubungannya dengan kebijakan pemerintah.
Pengumpulan data dilakukan secara digital melalui iklan berbasis target di Facebook dan Instagram, yang dirancang agar mencerminkan representasi nasional.
Melalui pengaturan fitur iklan pada kedua
platform tersebut, penelitian ini dapat menjangkau responden dengan kriteria tertentu seperti lokasi, minat, usia, jenis kelamin, dan isu terkait ekonomi.
Untuk memastikan hasil survei mencerminkan kondisi populasi orang dewasa Indonesia berusia 18 tahun ke atas, teknik pembobotan statistik disesuaikan dengan distribusi jenis kelamin, usia, provinsi, tingkat pendidikan, dan pendapatan, mengacu pada data resmi Badan Pusat Statistik (BPS).
Pendekatan ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif, sehingga persepsi publik terhadap kondisi ekonomi dapat ditinjau secara lebih tajam dalam kaitannya dengan respons pemerintah terhadap dinamika ekonomi nasional.
